Foto: Gedung Kejaksaan Agung RI

dutainfo.com-Jakarta: Dua tersangka kasus korupsi proyek penyediaan sarana air bersih perkotaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau, Kalimantan Utara tahun 2007-2010 dengan nilai Rp 35 miliar, yakni Direktur PT Karka Arganusa Sutrisno Bachrun dan Konsultan pengawas CV Adhi Jaksa Putra Konsultan, Cahyo Adi Oktaviari, dijebloskan ke penjara Salemba, Jakarta Pusat, setelah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, pada (3/9/2018).

“Ya kedua tersangka ditahan selama 20 hari kedepan mulai 3 September hingga 22 September 2018,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Mohammad Rum, pada awak media.

Penahanan terhadap kedua tersangka didasari Surat Perintah yang ditandatangani Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Nomor Print-21 dan Print-22/F.2/Fd.1/09/2018 tanggal 3 September 2018.

Masih ungkap M Rum, kasus ini berawal saat masyarakat Kabupaten Berau banyak tidak dapat fasilitas air bersih dari PDAM.

Untuk mendapatkan kebutuhan air bersih pada 2006 Kabupaten Berau melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana air bersih PDAM dengan sistem kontrak Multi Years tahap pertama dengan pagu anggaran Rp 98 miliar dari APBD tahun anggaran 2007-2008 dan tahap II Rp 134 miliar dari dana APBD tahun 2009-2011.

Akan tetapi didalam pengerjaan proyek itu diduga telah terjadi perbuatan korupsi yang mengakibatkan negara di rugikan Rp 35 miliar, hal tersebut berdasarkan penghitungan BPK, tutup M Rum. (Hdr/tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kasus berkas perkara kematian Munir Said Thalib, akan dibuka kembali oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI, setelah Tim Pencari Fakta menyerahkan kembali dokumen fakta baru.

“Ya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memberikan instruksi kepada Kabareskrim Irjen Pol Arief Sulistyanto agar membuka kembali berkas perkara kematian Munir.

Saat ini tengah melakukan penelitian,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, pada awak media (3/9/2018).

Masih kata Setyo, kita akan buka lagi berkas perkara untuk diteliti dan didalami, kita cek kebenarannya seperti apa.

Sementara ditempat terpisah Jaksa Agung RI HM Prasetyo mengaku sudah siap untuk membuka kembali berkas perkara kematian Munir.

Lebih lanjut Prasetyo mengatakan kendala yang dihadapkan Kejaksaan Agung untuk meneliti perkara ini tidak didukung adanya dokumen asli, hanya terdapat hasil foto copy yang tidak terdapat tanda tangan resmi, ungkapnya.

Pihak Kejagung sudah melakukan pengecekan ke Setneg, namun berkas itu tidak ada. Jadi yang telah beredar adalah hasil foto copy yang tidak terdapat tanda tangan. Nah ini masalah penting sebab kami harus mengacu pada dokumen yang asli.

Prasetyo juga mengatakan, Jaksa yang diberi tugas meneliti berkas perkara kematian Munir tak dapat mengacu pada berkas atau dokumen yang tidak asli sebab dikhawatirkan akan keliru.

Pihak Kejaksaan Agung akan bergerak apabila dokumen bukti baru yang asli sudah ada dan diterima pihaknya, jelas Jaksa Agung Prasetyo.

Prinsipnya kami akan menunggu dokumen asli, agar tidak keliru dan tidak baik hasilnya, tutup Prasetyo. (Tim)

Foto: Kasi Intelijen Kejari Kota Bogor Widiyanto Nugraha (ist)

dutainfo.com-Bogor: Pihak Kejaksaan Negeri Kota Bogor akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Direktur Umum Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ), berinisial DSH yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) PD Pasar Pakuan Jaya untuk deposito di Bank Muamalat pada tahun 2015, Rp 15 miliar.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejari Kota Bogor pada, Senin (3/9/2018) tersangka DSH langsung ditahan di Rutan Paledang untuk 20 hari kedepan.

“Ya DSH sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan, sesuai perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Nomor Print-1759/0.2.12/Fd.1/09/2018 tanggal 3 September 2018,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Kota Bogor, Widiyanto Nugroho, pada awak media, (3/9/2018).

Masih kata Widiyanto, tersangka DSH diduga menyalahgunakan dana penyertaan modal pemerintah untuk didepositokan total Rp 15 miliar.

Dari uang Rp 15 miliar itu didepositokan dengan cara dipecah menjadi dua bagian oleh tersangka, dalam bentuk uang disetor ke rekening giro PD PPJ selanjutnya menjadi penerima PD PPJ.

Masih ungkap Kasi Intel Widiyanto, yang kedua dengan cara bentuk logam mulia dengan total seberat 605 gram, setara Rp 312.350.000 ini dipakai pribadi oleh tersangka.

Selain itu tim penyidik juga berhasil menyita barang bukti berupa emas dengan rincian 100 gram 3 keping, 50 gram 3 keping, dan 25 gram 4 keping.

“Akibat perbuatan tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Pasal 18 Subsidiaritas pasal 3, Subsidair pasal 8 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutupnya. (Tim)