dutainfo.com-Jakarta: Guna pencegahan korupsi di Provinsi Banten kedepannya agar lebih baik lagi, pihak Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan penandatanganan MoU serta penandatangan Berita Acara Serah Terima Aset P3D (Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) Bidang Perikanan dan Kelautan.

“Ya benar kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten dalam pencegahan tindak pidana korupsi sendiri merupakan jalinan kerjasama yang pertama di Indonesia antara Pemprov Banten dengan Kejati Banten, dan ini juga disertai kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri se Provinsi Banten,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim, Kamis (7/10/2021).

Masih Kata Wahidin, pihaknya menyambut baik kehadiran KPK, BPK, BPKP hingga pihak Kejati Banten, karena Inspektorat Pemprov Banten memiliki keterbatasan personel.

“Ini adalah stakeholder, good governance, kita harus buka ruang-ruang kerjasama, saya bersyukur kita jangan menolak kehadiran mereka,” ungkapnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani mengatakan pengawasan dan pencegahan praktik korupsi guna terwujudnya good governance.

Tiga unsur good governance adalah partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) mengawal penyelenggaran pemerintah agar terbebas dari korupsi,” kata Reda.

Peran Kejaksaan semakin lama semakin strategis, bergerak mengikuti perkembangan jaman, dari penemuan kesalahan menuju peran sebagai konsultan dan katalis, menjadi bagian manajemen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Selain itu sambung Kajati Banten Reda Manthovani, pihaknya tidak inggin memelihara oknum-oknum jaksa nakal sehingga mengakses langsung dari APIP yang kerja di lapangan. Kita berharap penandatangan itu ditindaklanjuti dengan kerjasama APIP.

“Kerjasama pertama ini antara Kejati Banten dan Pemprov Banten semoga membawa manfaat bagi Kejati Banten dan Pemprov Banten serta Pemkab/Kota,” tutupnya.

(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Unit Reskrim Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus penganiayaan yang berujung kematian terhadap salah seorang pria berinisial RS (27).

“Ya benar ada 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang mengakibatkan korban RS tewas di Kali Tanggul Timur Pintu Air Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat,” ujar Wakapolsek Cengkareng AKP Eko Amperanto, Kamis (7/10/2021).

Masih kata AKP Eko, pelaku berjumlah 6 orang saat itu sedang dalam kondisi mabuk minuman jenis ciu, kemudian terjadi cekcok mulut dengan korban.

Keenam tersangka ini berinisial E (16), PP (16), S (32), HP (26), Z (21), dan MY (19).

“Pada saat mereka minum terjadi salah paham yang mana korban RS mengatakan anjing kepada tersangak IM,” ungkap Eko.

Selanjutnya terjadilah cekcok mulut sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan enam pelaku dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada saat didorong dan terjatuh ke kali.

“Memang karena awalnya mabuk berselisih paham korban merupakan mantan anak punk bertemu dengan anak punk lainnya sedang minum alkohol jenis ciu dan terjadi cekcok,” katanya.

Jenazah korban RS ditemukan mengapung di kali Tanggul Timur yang berada di pintu air, Kapuk Cengkareng Jakarta Barat pada Jumat (1/10/2021).

Pada tubuh korban terdapat luka dengan bentuk cincin bergambar devil.

Akibat perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 170 ayat 2 KUHPidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahu penjara.

(Hdr/elw)

dutainfo.com-Jakarta: belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara elektronik menurut data 2020.

“Saya minta dalam hal ini bidang Pengawasan dapat mendorong setiap pegawai untuk melaporkan e-LHKPN secara tertib,” ujarnya dalam keterangan tertulis Selasa (5/10/2021).

Selain itu Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Bidang Pengawasan dapat menjalin hubungan harmonis dan sinergitas dengan para mitra kerja Kejagung guna melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja seluruh satuan kerja, seperti dikutip Antara.

Adapun mitra kerja Kejagung RI yakni Komisi Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembagunan, Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Tim)