Foto: Mantan Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono

dutainfo.com-Jakarta: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintahkan penyeledikan atas pengakuan pemberian uang kepada pasukan pengamanan presiden (Paspampres) oleh mantan direktur jenderal perhubungan laut Antonius Tonny Budiono.

” Ya Pusat Polisi Militer dan Inspektorat Jenderal TNI akan berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Kadispen TNI Mayjen TNI MS Fadhilah Senin (18/1 2/2017).

Masih kata Fadhilah permasalahan ini muncul atas pengakuan Pak ATB, Sehingga akan ditindak lanjuti lebih mendalam, dalam penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti.

Atas perintah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Puspom dan Irjen TNI akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna memperoleh keterangan lebih jauh serta menemukan oknum-oknum yang terkait dengan persoalan ini, tegas Fadhilah

Bilamana ditemukan bukti dan kesalahan yang di lakukan oknum prajurit, maka akan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku, kata Kadispen TNI.

Atas kejadian ini, Kapuspen TNI Mayjen MS Fadhilah menghimbau kepada masyarakat dan semua pihak agar melaporkan ke TNI atau Institusi Paspampres bila ada oknum TNI Paspampres atau pihak manapun yang meminta biaya pada acara yang melibatkan paspampres untuk melaksanakan pengamanan.

“Segara laporkan pada kami atau institusi Paspampres, apabila ada temuan, hal ini guna pencegahan terjadinya penyimpangan,” ungkap Fadhilah. (tim)

Foto: Jaksa Agung M Prasetyo

dutainfo.com-Jakarta: Siapapun yang terindakasi kuat terlibat kasus pengadaan Keluarga Berencana (KB) II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter di BKKBN, harus diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku, hal ini ditegaskan Jaksa Agung M Prasetyo.

” Program KB sangatlah strategis maka kami tidak akan toleransi,” ujar M Prasetyo Minggu (17/12).

Masih kata Jaksa Agung M Prasetyo, Kejaksaan bekerja atas fakta hukum dalam penanganan perkara tersebut. maka dari itu Saya minta tidak main-main dengan program KB, siapa yang salah kita proses secara hukum.

Dalam pernyataan Jaksa Agung ini menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan pra pradilan Surya Chandra Surapaty, pada Selasa (12/12/2017), maka penyidikan serta penetapan tersangka bagi Surya Chandra adalah sah.

Selain Surya Chandra Surapaty dalam penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KB II Batang, tahun anggaran 2014-2015 yang diduga merugikan keuangan negara Rp 27,9 miliar, juga telah ditetapkan tiga orang tersangka lainnya.

Masing-masing yakni Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma Yeni Wiriawaty, Direktur PT Djaja Bima Agung Luana Wiria waty, dan mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN inisial KT. (Hdr)

Foto: Barang bukti bahan pembuat sabu dan ekstasi di diskotek MG

dutainfo.com-Jakarta: Badan Narkotik Nasional (BNN) menggerebek pabrik narkotika di diskotek MG, di Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Minggu dinihari (17/12/2017), hasilnya lima orang pengedar diamankan dan ratusan pengunjung dilakukan test urine, petugas juga mengamankan puluhan zat pembuat ekstasi dan sabu, di dalam plastik jerigent.

Dari hasil pemeriksaan test urine terhadap 120 pengunjung diskotek dinyatakan positif mengunakan narkotika baik sabu dan ekstasi, ujar Deputi Bidang Penindakan BNN, Irjen Pol Arman Depari, kepada awak media.

Dari 120 orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba, 80 pria sisanya wanita.

Sementara Kepala BNNP DKI Jakarta Brigjen Jhonny Latuperissa mengatakan para pengunjung yang positif narkoba akan direhablitasi, pengguna adalah korban, jadi kita lakukan rehablitasi, ujarnya.

Saat ini ada lima orang yang sedang dalam pemeriksaan intensif yang diduga sebagai pengedar di diskotik MG, tutup Johnny. (Hdr/tim)

Foto: Gedung BNN (ist)