Resimen Induk Kodam Siap Jadi Tempat Rehab Pecandu Narkoba

Foto: Markas Rindam Jaya (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam), siap mendapatkan tugas jadi tempat rehabilitasi pecandu narkoba, hal tersebut sebelumya diungkapkan Presiden RI Joko Widodo, ada dua usul agar proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan di Rindam.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, juga mengatakan, usul ini mencuat lantaran banyak kasus narkoba yang terjadi, selain itu pemerintah punya tugas untuk menanggani sejumlah persoalan lain.

“Begini ya, sekarang ini karena mungkin yang harus di rehabilitasi banyak sekali yang dimasyarakat, dan mungkin lembaga pemasyarakatan penuh dengan kasus narkoba, sehingga Bapak Presiden mengambil langkah-langkah untuk percepatan penanganan seperti kita menyelesaikan COVID, kemudian yang kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara masif dan cepat,” ujar Laksamana TNI Yudo, kepada awak media, Selasa (12/9/2023).

Selanjutnya sambung Laksamana TNI Yudo, Rindam siap dijadikan tempat Rehabilitasi pengguna narkoba dikarenakan memiliki sarana memadai.

Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan, lanjut Yudo saat ini sedang dilakukan penyusunan konsep setelah Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu selama 2 Minggu selanjutnya bisa dipaparkan.

“Jadi ini masih dalam tahap pembahasan rapat, namun kita siap, untuk tempat sudah siap menampung itu karena waktu kemarin saya sampaikan, ini kan isolasi COVID dulu, sehingga nanti mekanismenya hari ini saya perintahkan para Pangdam yang 10 tempat yang sudah ditentukan kemarin untuk gelar rapat dan menyusun konsep guna rehablitasi,” ungkapnya.

Sehingga nanti konsep saya ini diberi waktu 2 Minggu oleh Bapak Presiden, nanti saya paparkan pada beliau, sambung Yudo.

“Ini semata-mata guna menangani masalah narkoba yang sekarang sudah di tempat kita Indonesia ini sudah banyak dan masif,” paparnya.
(Tim)

Di HUT FKPPI ke-45 Kelakar Prabowo Anak Purnawirawan TNI-Polri Tak Dukung Dirinya Keterlaluan

Foto: (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Hari Ulang Tahun (HUT), Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) ke-45, dihadiri Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Menhan Prabowo Subianto sempat berkelakar keterlaluan jika anak purnawirawan TNI-Polri tak mendukungnya sebagai calon Presiden 2024.

Namun Prabowo menegaskan kehadirannya dalam acara HUT FKKPPI ke-45, bukan dalam rangka kampanye, dirinya tak minta-minta dukung.

“Saya kesini karena banyak kamera, mungkin ada Bawaslu ngintip saya kesini tidak mau kampanye dan saya tegas disini saya tak minta dukungan kalian, tegas, saya tak minta,” ujar Prabowo, seperti dikutip CNN.

Akan tetapi dirinya mengaku berharap mendapatkan dukungan dari anggota FKPPI, kelakar Prabowo disambut para anggota FKPPI.

“Dalam hati saya berharap, Loh, berharap boleh, kan? Coba Bawaslu, berharap boleh enggak?” Ungkap Prabowo.

Selanjutnya Prabowo kembali berseloroh, dirinya mengatakan jika anak purnawirawan tak mendukung dirinya merupakan suatu hal yang keterlaluan.

“Kalau anak purnawirawan enggak dukung gue kebangetan, terima kasih Merdeka,” kata Prabowo.
(Tim)

Amankan KTT Panglima TNI Kerahkan 12.543 Personel

Foto: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Jelang KTT Asean di Jakarta, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, pimpin apel pasukan pengamanan KTT Asean ke-43 di Monas, Jakarta Pusat.

Panglima TNI Yudo Margono, mengatakan pihaknya menerjunkan 12.543 personel, guna mengamankan KTT Asean.

“Ya kita kerahkan 12.543 personel pasukan pengamanan,” ujar Laksamana TNI Yudo Margono, kepada awak media Jumat (1/9/2023).

Masih kata Yudo Margono, pasukan disiapkan melakukan pengamanan pada 1-8 September 2023.

Sementara KTT Asean di Jakarta di gelar pada 5-7 September 2023.

Selain personel pasukan, alutsista juga dikerahkan dalam pengamanan KTT Asean.

“Selain itu pengamanan lingkar luar baik keamanan laut dan udara juga kita siapkan alutsista,” ungkapnya.
(Tim)

Puspom TNI Bersama KPK Geledah Kantor Basarnas

Foto: Tim Penyidik Puspom TNI dan KPK saat pengeledahan Kantor Basarnas (dok Puspen TNI)

dutainfo.com-Jakarta: Kantor Basarnas, di geledah tim penyidik Polisi Militer TNI dan KPK, pengeledahan itu terkait kasus dugaan suap Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

“Ya benar sudah saya tanya ke Danpuspom TNI, benar telah menggeledah kantor Basarnas,” ujar Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono, kepada awak media, Jumat (4/8/2023).

Masih kata Laksda TNI Julius, pengeledahan itu dilaksanakan bersama tim Puspom TNI dan KPK, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Adapun Tersangka Pemberi Suap yakni.

1. Komut PT Multi Grafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan.

2. Dirut PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya.

3. Dirut PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil.

Tersangka Penerima Suap yakni.

1. Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi.

2. Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Dalam hal ini Marsdya TNI Henri dan Letkol Adm Afri, diduga telah menerima suap total keseluruhan Rp 88, 3 Miliar dari sejumlah vendor sejak 2021-2023.
(Tim)

Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi Dan Letkol Adm Afri Ditahan Di Polisi Militer TNI AU Halim

Foto: Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI), telah menetapkan status tersangka kepada Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi, dan Koorsmin Basarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Kedua Perwira TNI ini dijadikan tersangka kasus dugaan suap proyek Basarnas, keduanya ditahan di tahanan militer TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

“Maka dengan terpenuhi unsur pidana, penyidik Puspom TNI meningkatkan tahapan penyelidikan kasus ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka,” ujar Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko, kepada awak media, Senin (31/7/2023).

Masih kata Danpuspom TNI, untuk kedua perwira aktif ini akan dilakukan penahanan di instalasi tahanan militer Polisi Militer TNI AU di Halim.

“Kami juga berharap pihak Puspom TNI dapat bersinergi dengan KPK, terutama di kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, hal ini sesuai amanat Panglima TNI,” ungkapnya.
(Tim)