dutainfo.com-Jakarta: Tentara Nasional Indonesia Angkat Darat (TNI AD), dalam rangka HUT TNI ke-78, menggelar pameran alat utama sistem senjata (Alutsista), di Monas Jakarta Pusat.
Selain menggelar pameran alutsista TNI AD, juga terdapat kegiatan lainya berupa donor darah hingga pembagian sembako gratis.
“Jadi TNI AD pada HUT TNI ke-78 melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya gelar alutsista yang digelar di Pusat maupun wilayah-wilayah,” kata Wakil Kepala Staf TNI AD, Letjen TNI Agus Subiyanto, Senin (25/9/2023).
Masih kata Letjen TNI Agus Subiyanto, TNI AD menampilkan alutsista keluaran baru dan lama.
“Pameran ini bertujuan agar menambahkan pengetahuan masyarakat soal alutsista milik TNI AD,” ungkapnya.
Kami juga sambung Agus, menggandeng PMI Pusat dalam rangka kegiatan donor darah kemarin, masih dalam rangkaian HUT TNI ke-78, TNI AD juga melaksanakan sunatan massal dan penyaluran bantuan sosial.
Pameran alutsista TNI AD yang digelar di Monas, Jakarta Pusat dimulai pada Tanggal 25 September 2023 hingga 27 September 2023. (Tim)
dutainfo.com-Jakarta: Polres Metro Jakarta Barat menggelar apel gelar pasukan dalam rangka dimulainya pelaksanaan Operasi Zebra Jaya tahun 2023, Senin, 18/9/2023.
Tema Operasi Zebra Jaya tahun ini adalah “Kamseltibcarlantas yang Kondusif Menuju Pemilu Damai 2024.” Operasi ini akan dilaksanakan mulai tanggal 18 September 2023 hingga 1 Oktober 2023.
Upacara tersebut dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat, AKBP Sarly Sollu, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Pelaksanaan apel gelar pasukan tersebut juga dilakukan pemasangan pita tanda dimulainya pelaksanaan Operasi Zebra Jaya.
Dalam arahannya wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Sarly Sollu mengatakan, Operasi Zebra Jaya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas di wilayah Jakarta Barat.
” Dengan tema tahun ini ialah kondusifitas menuju Pemilu Damai 2024, operasi ini juga dapat membantu dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan selama proses pemilihan umum,” ujar Akbp Sarly Sollu, Senin, 18/9/2023.
Operasi Zebra Jaya tahun 2023 memiliki beberapa sasaran pelanggaran yang akan diawasi secara ketat, antara lain:
Pengendara roda empat atau roda dua yang melawan arus.
Pengemudi atau pengendara yang berada di bawah pengaruh alkohol.
Pengemudi atau pengendara yang menggunakan Handphone (HP) saat mengemudi.
Pengendara yang tidak menggunakan helm yang memenuhi standar SNI (Standar Nasional Indonesia).
Pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan.
Pengemudi yang melampaui batas kecepatan yang ditentukan.
Pengendara yang berboncengan lebih dari satu orang.
Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan kelengkapan surat surat kendaraannya, selain itu masyarakat juga diminta selalu disiplin dalam berkendara dan mematuhi rambu lalu-lintas yang berlaku imbuhnya
Lanjut Sarly menjelaskan Operasi zebra jaya 2023 melibatkan sebanyak 2939 personil yang terdiri dari 1349 personil satuan tugas daerah dan 1560 satuan tugas polres yang akan dilaksanakan 14 hari yaitu pada tanggal 18 september-1 oktober 2023 .
Operasi tahun ini memiliki 3 tujuan yaitu:
Meningkatnya kepatuhan dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas
Menurunnya angka kecelakaan
Terciptanya Kamseltibcarlantas
Diharapkan dengan operasi zebra pada tahun 2023 dapat dengan mudah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mencegah dengan tepat dan sesuai sasaran
Sebagaimana arahan kapolda metro jaya Irjen Pol Karyoto dimana saat ini kualitas udara yang kurang baik, diharapkan bagi para petugas dilapangan agar menggunakan masker, Lakukan sosialisasi dan uji emisi bagi masyarakat agar sadar untuk memperhatikan kondisi mesin kendaraan masyarakat sehingga hal ini dapat meningkatkan keamanan dan kualitas udara masyarakat dalam berkendara
Turut Hadir dalam apel pasukan Operasi Zebra 2023, Diantaranya, Dandim 0503/JB Letkol Inf Putra Siregar, Wakapolres Jakarta Barat AKBP Sarly Sollu, para personel Kodim 0503/JB, dan Personel Polres Jakbar. (Hdr/Sav)
dutainfo.com-Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawiran Dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), Ahmad Basarah, menyampaikan maklumat kebangsaan yang mengatakan sikap politik GM FKPPI, harus berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, dan bukan politik partisan, apalagi sektarian.
Maklumat Ahmad Basarah ini disampaikan dalam tayangan video peringatan HUT Ke-45 GM FKPPI di Balai Kartika Kodam V Brawijaya Surabaya Jatim, pada Jumat (15/9/2023) seperti dikutip detik.com.
“Jadi semua anggota GM FKPPI yang notabene adalah putra dan putri purnawirawan dan putra putri TNI-Polri punya hak politik sama seperti rakyat Indonesia umumnya, akan tetapi penting saya tegaskan, politik GM FKPPI secara kelembagaan haruskah sejalan dengan posisi politik TNI dan Polri saat ini,yakni tegak lurus dengan garis politik presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan atasan langsung Kapolri yang juga menjalankan politik kenegaraan dan kebangsaan,” ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya Sabtu (16/9/2023).
Hal maklumat ini disampaikan Ahmad Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, mengingat banyak kader FKPPI ini tersebar dan aktif di berbagai partai politik.
“Hal ini harus diingatkan karena dalam suasana suhu politik memanas jelang pemilu dan Pilpres 2024.
GM FKPPI merupakan organisasi generasi muda yang merupakan anak kandung TNI-Polri.
Selain itu Ahmad Basarah mengingatkan pentingnya menjaga integritas kebangsaan dalam berpolitik, dan turut berperan aktif dalam mensukseskan agenda demokrasi bangsa pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2024. (Tim)
dutainfo.com-Jakarta: Ketua Dewan Pertimbangan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawiran Dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI), Ahmad Basarah, menyampaikan maklumat kebangsaan yang mengatakan sikap politik GM FKPPI, harus berkiblat sepenuhnya pada politik kenegaraan dan politik kebangsaan, dan bukan politik partisan, apalagi sektarian.
Maklumat Ahmad Basarah ini disampaikan dalam tayangan video peringatan HUT Ke-45 GM FKPPI di Balai Kartika Kodam V Brawijaya Surabaya Jatim, pada Jumat (15/9/2023) seperti dikutip detik.com.
“Jadi semua anggota GM FKPPI yang notabene adalah putra dan putri purnawirawan dan putra putri TNI-Polri punya hak politik sama seperti rakyat Indonesia umumnya, akan tetapi penting saya tegaskan, politik GM FKPPI secara kelembagaan haruskah sejalan dengan posisi politik TNI dan Polri saat ini,yakni tegak lurus dengan garis politik presiden sebagai panglima tertinggi TNI dan atasan langsung Kapolri yang juga menjalankan politik kenegaraan dan kebangsaan,” ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya Sabtu (16/9/2023).
Hal maklumat ini disampaikan Ahmad Basarah yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI, mengingat banyak kader FKPPI ini tersebar dan aktif di berbagai partai politik.
“Hal ini harus diingatkan karena dalam suasana suhu politik memanas jelang pemilu dan Pilpres 2024.
GM FKPPI merupakan organisasi generasi muda yang merupakan anak kandung TNI-Polri.
Selain itu Ahmad Basarah mengingatkan pentingnya menjaga integritas kebangsaan dalam berpolitik, dan turut berperan aktif dalam mensukseskan agenda demokrasi bangsa pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2024. (Tim)
dutainfo.com-Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan Resimen Induk Komando Daerah Militer (Rindam), siap mendapatkan tugas jadi tempat rehabilitasi pecandu narkoba, hal tersebut sebelumya diungkapkan Presiden RI Joko Widodo, ada dua usul agar proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan di Rindam.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, juga mengatakan, usul ini mencuat lantaran banyak kasus narkoba yang terjadi, selain itu pemerintah punya tugas untuk menanggani sejumlah persoalan lain.
“Begini ya, sekarang ini karena mungkin yang harus di rehabilitasi banyak sekali yang dimasyarakat, dan mungkin lembaga pemasyarakatan penuh dengan kasus narkoba, sehingga Bapak Presiden mengambil langkah-langkah untuk percepatan penanganan seperti kita menyelesaikan COVID, kemudian yang kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara masif dan cepat,” ujar Laksamana TNI Yudo, kepada awak media, Selasa (12/9/2023).
Selanjutnya sambung Laksamana TNI Yudo, Rindam siap dijadikan tempat Rehabilitasi pengguna narkoba dikarenakan memiliki sarana memadai.
Namun hal ini masih dalam tahap pembahasan, lanjut Yudo saat ini sedang dilakukan penyusunan konsep setelah Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu selama 2 Minggu selanjutnya bisa dipaparkan.
“Jadi ini masih dalam tahap pembahasan rapat, namun kita siap, untuk tempat sudah siap menampung itu karena waktu kemarin saya sampaikan, ini kan isolasi COVID dulu, sehingga nanti mekanismenya hari ini saya perintahkan para Pangdam yang 10 tempat yang sudah ditentukan kemarin untuk gelar rapat dan menyusun konsep guna rehablitasi,” ungkapnya.
Sehingga nanti konsep saya ini diberi waktu 2 Minggu oleh Bapak Presiden, nanti saya paparkan pada beliau, sambung Yudo.
“Ini semata-mata guna menangani masalah narkoba yang sekarang sudah di tempat kita Indonesia ini sudah banyak dan masif,” paparnya. (Tim)
