dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, melantik Wakil Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, pelantikan ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan Senin (10/1/2022).

Pelantikan empat pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung RI, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan, proses mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang wajar, setiap tugas dan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan yang membawa konsekuensi amanah dan tanggungjawab untuk dilaksanakan.

“Pengajuan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan teras di lingkungan Kejagung ini tiada lain merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi atas dasar pertimbangan yang matang, terukur, dan objektif dengan memperhatikan berbagai aspek, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas,” ungkap Burhanuddin, Senin (10/1/2022).

Masih sambung ST Burhanuddin, saya yakin di pundak saudara akan banyak catatan tinta emas dan torehan prestasi yang membanggakan yang akan menjadikan institusi Kejaksaan yang kita cintai ini menjadi semakin baik citranya, terjaga marwahnya dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Dalam kegiatan pelantikan itu Jaksa Agung Juga memberikan pesan dan pokok penekanan tugas kepada keempat pejabat baru.

Kepada Wakil Jaksa Agung Sunarta diharapkan mampu berperan aktif dalam menyusun strategis kebijakan dan membantu pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan dan penguatan organisasi Kejaksaan, selain itu Wakil Jaksa Agung juga memiliki kedudukan sebagai ketua tim pada beberapa kebijakan strategis kejaksaan.

Ketua Tim yang dimaksud adalah Ketua Komite Teknologi Informasi, dan Komunikasi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Tim Pengarah Satu Data Kejaksaan, Ketua Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM berat dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

“Sebagai Ketua Tim, saya harap saudara dapat segera menuntaskan pekerjaan tersebut dengan baik, saya tekankan bahwa tidak kinerja Kejaksaan akan berjalan dengan sangat cepat, efektif dan efisien apabila data dan aplikasi yang tersebar di bebagai bidang dan satuan kerja dapat disatukan dan diintegrasikan dengan rapi,” tegasnya.

Untuk Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto diminta segera melakukan sosialisasi ke daerah akan kewenangannya dan terapkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas tersebut dengan baik.

Untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah agar dapat mempertahankan capaian yang sudah diraih sebelumya, selain itu Jampidsus harus dapat menjadi akselerator dan motor penggerak pemberantasan korupsi bagi satuan kerja daerah.

Selanjutnya untuk Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono, memiliki tugas penting dan utama untuk memberikan penguatan kelembagaan, dalam upaya membangun dan memulihkan kepercayaan publik, jadikan jajaran pengawasan sebagai panutan dan teladan yang mampu memotivasi seluruh bidang untuk senantiasa menjaga citra dan kewibawaan korps, tingkatkan dan perkuat pengawasan melekat yang efektif, guna meminimalisir adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk perbuatan tercela lainya.

“Dengan mengingatkan pimpinan turut bertanggung jawab atas perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan jajaranya secara berjenjang 2 tingkat ke bawah,” papar Jaksa Agung.

Terakhir pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kepada para Jaksa Agung Muda dapat mengawasi pelaksanaan program CMS dan Kepatuhan terhadap sistem satu data kejaksaan, disamping itu cermati isu aktual terkini adalah maraknya mafia tanah, mafia pelabuhan dan bandar udara, serta kelengkapan pupuk subsidi bagi petani.

“Oleh karena itu saya minta kepada para Jaksa Agung Muda untuk merapatkan barisan dan lakukan akselerasi pemberantasan para mafia tersebut, ambil sikap tegas, tanpa kompromi dan sikat habis para mafia tersebut,” tutupnya.
(Tim/Hdr)

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, melantik Wakil Jaksa Agung RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Jaksa Agung Muda Pengawasan, pelantikan ini dilaksanakan di Auditorium Lantai 10 Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan Senin (10/1/2022).

Pelantikan empat pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung RI, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Indonesia Nomor 180/TPA Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan itu Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan, proses mutasi dan promosi jabatan adalah hal yang wajar, setiap tugas dan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan yang membawa konsekuensi amanah dan tanggungjawab untuk dilaksanakan.

“Pengajuan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan teras di lingkungan Kejagung ini tiada lain merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan dan eksistensi organisasi atas dasar pertimbangan yang matang, terukur, dan objektif dengan memperhatikan berbagai aspek, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan integritas,” ungkap Burhanuddin, Senin (10/1/2022).

Masih sambung ST Burhanuddin, saya yakin di pundak saudara akan banyak catatan tinta emas dan torehan prestasi yang membanggakan yang akan menjadikan institusi Kejaksaan yang kita cintai ini menjadi semakin baik citranya, terjaga marwahnya dan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Dalam kegiatan pelantikan itu Jaksa Agung Juga memberikan pesan dan pokok penekanan tugas kepada keempat pejabat baru.

Kepada Wakil Jaksa Agung Sunarta diharapkan mampu berperan aktif dalam menyusun strategis kebijakan dan membantu pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan dan penguatan organisasi Kejaksaan, selain itu Wakil Jaksa Agung juga memiliki kedudukan sebagai ketua tim pada beberapa kebijakan strategis kejaksaan.

Ketua Tim yang dimaksud adalah Ketua Komite Teknologi Informasi, dan Komunikasi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Tim Pengarah Satu Data Kejaksaan, Ketua Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran HAM berat dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia.

“Sebagai Ketua Tim, saya harap saudara dapat segera menuntaskan pekerjaan tersebut dengan baik, saya tekankan bahwa tidak kinerja Kejaksaan akan berjalan dengan sangat cepat, efektif dan efisien apabila data dan aplikasi yang tersebar di bebagai bidang dan satuan kerja dapat disatukan dan diintegrasikan dengan rapi,” tegasnya.

Untuk Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto diminta segera melakukan sosialisasi ke daerah akan kewenangannya dan terapkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas tersebut dengan baik.

Untuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah agar dapat mempertahankan capaian yang sudah diraih sebelumya, selain itu Jampidsus harus dapat menjadi akselerator dan motor penggerak pemberantasan korupsi bagi satuan kerja daerah.

Selanjutnya untuk Jaksa Agung Muda Pengawasan Ali Mukartono, memiliki tugas penting dan utama untuk memberikan penguatan kelembagaan, dalam upaya membangun dan memulihkan kepercayaan publik, jadikan jajaran pengawasan sebagai panutan dan teladan yang mampu memotivasi seluruh bidang untuk senantiasa menjaga citra dan kewibawaan korps, tingkatkan dan perkuat pengawasan melekat yang efektif, guna meminimalisir adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk perbuatan tercela lainya.

“Dengan mengingatkan pimpinan turut bertanggung jawab atas perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan jajaranya secara berjenjang 2 tingkat ke bawah,” papar Jaksa Agung.

Terakhir pesan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar kepada para Jaksa Agung Muda dapat mengawasi pelaksanaan program CMS dan Kepatuhan terhadap sistem satu data kejaksaan, disamping itu cermati isu aktual terkini adalah maraknya mafia tanah, mafia pelabuhan dan bandar udara, serta kelengkapan pupuk subsidi bagi petani.

“Oleh karena itu saya minta kepada para Jaksa Agung Muda untuk merapatkan barisan dan lakukan akselerasi pemberantasan para mafia tersebut, ambil sikap tegas, tanpa kompromi dan sikat habis para mafia tersebut,” tutupnya.
(Tim/Hdr)

dutainfo.com-Jakarta: Tersangka mafia tanah Kepala Dinas Perhubungan Depok Eko Herwiyanto dan Anggota DPRD Depok Nurdin Al Ardisoma, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri, korbannya adalah Mayjen TNI (Purn), Emack Syadzily mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

“Ya korban atas nama Mayjen (Purn) Emack Syadzily,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi, kepada awak media, Sabtu (8/1/2022).

Masih kata Brigjen Pol Andi Rian, laporan korban Emack Syadzily itu bernomor LP/B/0372/VII/2020/Bareskrim.

Dimana dalam kasus ini terdapat empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri, yakni Kadishub Depok Eko Herwiyanto, Anngota DPRD Depok Nurdin Al Ardisoma, Hanafi (swasta), dan Burhanudin Abubakar (swasta).

Brigjen Pol Andi Rian menambahkan, Kadishub Depok Eko Herwiyanto yang saat itu masih menjabat Camat Sawangan, diduga terlibat dalam pemalsuan surat beserta tiga orang lainya dan ditetapkan sebagai tersangka.

“Bahwa dugaan pemalsuan surat pernyataan pelepasan hak untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Hanafi dan Nurdin Al Ardisoma dengan dibantu oleh Eko Herwiyanto (selaku Camat Sawangan) telah ada bukti-bukti yang kuat,” ungkapnya.

Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang diduga palsu itu telah digunakan tersangka Burhanudin untuk dokumen yang dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang tanah milik Mayjen (Purn) Emack Syadzily kepada Pemkot Depok dengan peruntukan sebagai TPU, dimana faktanya terhadap tanah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan oleh Mayjen (Purn) Emack Syadzily, tutup Brigjen Pol Andi.
(Tim)