Foto: Jaksa Agung HM Prasetyo

Dutainfo.com-jakarta : Publik agar tidak menggeneralisasi kejaksaan jika terdapat beberapa jaksa terkait kasus dugaan korupsi, himbaun ini disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Mohon tidak digeneralisir, kami punya 10 ribu orang jaksa. Kalau satu dua orang yang melakukan hal-hal yang menyimpang itu adalah oknum,” ujar Jaksa Agung Prasetyo, di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/7/2019).

Masih kata Prasetyo, pihak Kejaksaan Agung selalu melakukan pengawasan dan penertipan dugaan penyimpangan para jaksa baik sebelum maupun sesudah.

“Kami selalu mengingatkan para jaksa agar menghindari tindakan menyimpang atau melanggar hukum,” tegasnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa dirinya akan menindak tegas dan tak ada kompromi terhadap jajarannya yang melakukan tindakan tercela.

Ada yang melakukan itu, harus ditindak dan Jaksa Agung tidak akan pernah kompromi terhadap jaksa yang menyimpang.

Sebelumnya diketahui pihak Kejaksaan Agung telah memberikan sanksi tegas secara administratif kepada beberapa jaksa dari Kejati DKI Jakarta terkait kasus dugaan suap perkara penipuan investasi yang diproses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Diantara Jaksa Struktural dari Kejati DKI Jakarta yang dimutasi adalah, Kasi TPUL Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas dimutasi sebagai Jaksa Fungsional pada Jamwas Kejagung RI, Kasi Oharda Kejati DKI Jakarta Awaludin Manan dimutasi sebagai Jaksa Fungsionaris pada Badiklat Kejagung RI, sementara Aspidum Kejati DKI Jakarta Agus Winoto juga harus rela di copot jabatanya dan menjalani tahanan di Rutan KPK. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menyebutkan artis Tri Retno Prayudati alias Nunung sudah mengkonsumsi sabu sejak 20 tahun, hal ini sesuai pengakuan Nunung didalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Ya pengakuan NN dalam BAP diakui sudah 20 tahun, untuk suaminya JS sudah lebih dulu 24 tahun,” ujar Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Jean Calvin, pada awak media, Minggu (21/7/2019).

Masih kata AKBP Jean Calvin, menurut pengakuan NN sudah 20 tahun menggunakan sabu dan Jan Sembiran suami NN mengakui lebih dahulu menggunakan sabu sejak 24 tahun lalu, pengakuan ini diakui keduanya di berita acara pemeriksaan, penyidik.

Sebelumnya diketahui Nunung dan suaminya diamankan polisi terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu, pada Jumat 19 Juli 2019 di rumahnya kawasan Tebet Jakarta Selatan.

Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu yang dibeli NN melalui Hery. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terkait Capim KPK, pihak Kejaksaan Agung sebelumnya telah mengirim 5 Jaksa Senior nya untuk mendaftar sebagai calon pimpinan di lembaga anti rasuah (KPK), namun diantara ke 5 jaksa itu ada satu yang tidak bisa melanjutkan kompetensi seleksi di KPK, pada 18 Juli 2019 lalu.

Ketika ditanya awak media di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan salah satu Jaksa nya terpaksa mundur.

“Ya karena naik haji kebetulan, engga bisa ditunda jadi terpaksa tidak bisa ikut seleksi lanjutan,” ujar Prasetyo, Minggu (21/7/2019).

Masih kata Jaksa Agung Prasetyo dengan mundurnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah M Rum, dipastikan empat orang jaksa lagi yang kini mengikuti seleksi capim KPK.

Seperti diketahui sebelumnya pihak Kejaksaan Agung telah mengirimkan Lima orang Jaksa Seniornya untuk mengikuti seleksi capim KPK yakni Kajati Sulawesi Tengah M Rum, Direktur Penuntutan pada Jampidsus Kejagung Sugeng Purnomo, Direktur Tata Usaha Negara pada Jamdatun Kejagung Johanis Tanak, Kepala Pusat Diklat Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejagung Ranu Mihardja, dan Koordinator pada Jampidsus Kejagung Supardi.

Salah satunya yakni Kajati Sulawesi Tengah M Rum, tidak bisa mengikuti tahapan seleksi lanjutan capim KPK dikarenakan menjalani ibadah haji. (Tim)

Foto: Jaksa Agung RI HM Prasetyo

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan pihak Kejaksaan Agung siap menjadi pengacara negara saat mengajukan peninjauan kembali atas petusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden Jokowi, dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

“Pak Jokowi digugat bukan sebagai pribadi, beliau sebagai pemerintah negara, kita harus tampil sebagai pengacara kepala negara dan kepala pemerintahan,” ucap Jaksa Agung Prasetyo, pada awak media di Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Masih Kata Jaksa Agung, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkaitan dengan kasus itu.

Kita akan mengajukan novum atau bukti baru dan berharap putusan MA dapat berubah.

“Kita segera akan koordinasi, kita ajukan PK kita akan cari novum atau hal baru, sehingga diharapkan putusan akan berbeda,” tegas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan Mahkamah Agung telah menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lainya yang menjadi tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. (Tim)