dutainfo.com-Jakarta: Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan operasi penegakan penertiban dan disiplin Polri (gaktiblin) yang mencakup pengecekan kelengkapan perorangan Polri, evaluasi sikap dan tampang, serta pemeriksaan urine dadakan terhadap anggota Polri, PNS, dan pejabat utama Polres, Rabu, 27/9/2023.

Operasi gaktiblin ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan apel pagi dan pemeriksaan dilaksanakan usai apel pagi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sebelum anggota Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wakapolres Metro Jakarta Barat Akbp Sarly Sollu mengatakan, Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polres untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian.

“Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Polres Metro Jakarta Barat tetap berada dalam kondisi yang siap dan tepat dalam memberikan pelayanan kepada publik serta tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota ,” Ujar Akbp Sarly Sollu saat dikonfirmasi, Rabu, 27/9/2023.

Di kesempatan yang sama Kasi Propam Polres Metro Jakarta Barat Akp Eko Hadi Setiawan mengatakan operasi gaktiblin ini kami menggandeng tim dokkes Polres Metro Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap 300 personel Polres Metro Jakarta Barat baik anggota Polri maupun ASN Polri dilakukan pemeriksaan

“Sebanyak 300 personel baik para pejabat utama, kapolsek jajaran dan anggota Polri maupun ASN dilakukan pemeriksaan urine usai melaksanakan apel pagi,” ucapnya

Selain itu kami juga melakukan pemeriksaan baik terhadap surat kendaraan, ijin kepemilikan senjata, surat kelengkapan anggota maupun sikap tampang

Dari 300 personel Polres Metro Jakarta Barat yang dilakukan pemeriksaan urine alhamdulillah tidak ada anggota yang positif menggunakan narkoba

“Artinya anggota ini dinyatakan bersih dari penyalah gunaan narkoba,” terangnya

Upaya ini akan terus kami lakukan secara berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba di lingkungan polri. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Dalam wujud kepedulian dan solidaritas, Polri turut serta hadir ditengah masyarakat terutama saat masyarakat sedang membutuhkan kehadiran polri

Salah satunya yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas Tegal alur polsek Kalideres Aiptu Rasaludin anwar yang hadir dalam kegiatan kerja bakti massal pasca kebakaran yang melanda pemukiman masyarakat di Jl. Kamal Raya Gg. Jenggot, Rt 08/01, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada hari Rabu, 20 September 2023, sekitar pukul 14.00 WIB.

Peristiwa kebakaran tersebut telah menyebabkan tiga unit rumah warga hangus terbakar, meninggalkan dampak yang signifikan bagi warga setempat.

Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Abdul Jana mengatakan, Kehadiran Polri dalam kegiatan kerja bakti ini adalah sebuah tindakan konkret untuk mendukung dan membantu masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Dalam upaya membersihkan sisa puing dan sampah yang diakibatkan oleh kebakaran, Polri berdiri bersama-sama dengan warga dan menjadi bagian dari proses pemulihan,” Ujar Kompol Abdul Jana saat dikonfirmasi, Selasa, 26/9/2023.

Kegiatan kerja bakti ini dipimpin langsung oleh Lurah Tegal Alur Ibu Dra. Dwi Kurniasih hadir juga 3 pilar dan juga elemen masyarakat yang menunjukkan sinergi antara berbagai pihak dalam rangka mengembalikan kondisi normal dan membantu warga yang terdampak.

“Tindakan ini adalah cerminan dari semangat gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat, di mana sosok kehadiran Polri hadir sebagai mitra yang peduli dan proaktif dalam menjaga kesejahteraan dan ketertiban wilayah,” ucapnya

Dalam keadaan sulit seperti ini, kehadiran Polri memberikan harapan dan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi cobaan, mengingatkan kita semua akan pentingnya bersatu dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan tutupnya. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Indonesia menjadi lahan empuk bagi sindikat pelaku kejahatan yang mengendalikan bisnis ilegal perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain memanfaatkan kondisi rentan masyarakat, ditambah regulasi perlindungan kepada masyarakat yang lemah, serta pengawasan SOP keluar masuk warga negara.

Modus yang dilakukan para pelaku TPPO tersebut bervariasi. Salah satunya adalah menjadikan korban sebagai pekerja migran ilegal atau Pembantu Rumah Tangga (PRT). Kemudian, modus menjadikan korban sebagai Anak Buah Kapal (ABK), menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan hingga eksploitasi anak.

“Belum lagi soal SDM, ekonomi, dan berbagai potensi lain misalnya dokumen dokumen, berkas berkas yang mudah di palsukan, hingga perkembangan media sosial dan lain lain,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol DR (Can) H Hengki Haryadi, saat memberikan Kuliah Umum di Fakultas FISIP Universitas Indonesia, Senin 25 September 2023.

Hengki menjelaskan TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan.

Modus operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang terbanyak secara berturut-turut adalah Prostitusi (Pekerja Seks Komersial); Eksploitasi Tenaga Kerja Indonesia; Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga; Jual Beli Anak; dan Jual beli Organ Tubuh.

Subjek pidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari setiap orang; korporasi; kelompok terorganisasi; dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan. “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang,” kata Hengki.

Data tahun lalu, lanjut Hengki sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu 2020-2022. Dan hingga tahun 2023, kasus TPPO masih menjadi tantangan utama dari pemerintah Indonesia.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020-2022.

“Mayoritas korban juga merupakan berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak. Data Simfoni PPA mencatat bahwa dari tahun 2020-2022 terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO,” urai Hengki.

Sementara pasca Satgas TPPO dipimpin Ketua Harian adalah Kapolri. Dan hitungan rua bulan, Satuan Tugas (Satgas) TPPO Polri menerima 757 laporan selama periode 5 Juni- 14 Agustus 2023. Dari ratusan laporan itu, polisi menangkap dan menetapkan 901 orang sebagai tersangka kasus perdagangan orang.

“Penegakkan kasus TPPO ini dilakukaan atas perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.425 orang, sedangkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 901 orang,” kata Hengki.

Hengki menyimpulkan, selain mengajak masyatakat untuk besama-sama memerangi TPPO, ada beberapa aspek yang harus di perbaiki, misal soal SOP para imigram di Imigrasi, memperketat pemeriksaan dan data reel PMI Indobesia.

“Perbedaan persepsi aparat penegak hukum, terkait hukum TPPO. Hubungan antar negara, budaya masyarakat. Termasuk korban yang tidak merasa korban. Sulitnya peluang kerja, juga menjadi dasar banyak PMI ilegal,” katanya.

Dalam tanya jawab, mahasiswa juga mempertanyakan beberapa kasus TPPO yang terhambat dan SP3 di
Kepolisian di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kasus ABK di Polda Metro Jaya. Bagaimana ganti rugi restitusi bagi para korban TPPO. (Tim)