Dutainfo.com – Jakarta : Mantan hakim pengadilan Tinggi Bandung Pasti Serevina Sinaga setelah diperiksa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dalam kasus korupsi penyimpangan dana Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung 2009/2010 langsung ditahan di rutan Pondok Bambu.
Continue reading →

Dutainfo.com – Jakarta : Kejaksaan Meradang pasalnya terdapat plang bertuliskan Tanah ini dalam sengketa di lokasi tanah milik David Nusa Wijaya kasus Bank Servitia,yang telah di rampas/di sita oleh Negara melalui Satgassus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Continue reading →

Dutainfo.com – Jakarta : Setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, sudah dikawal Pasukan Pengamanan Presiden.       
“Ya kalau sudah terpilih oleh KPU maka Paspampres ambil alih pengaman,”ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie kepada awak media, Selasa ( 5/8 ) di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Masih kata Ronny, setelah terpilih dan ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden,maka tugas polisi tidak lagi melakukan pengawalan Jokowi dan Jusuf Kalla, itu sudah Paspampres.

Paspampres dalam melakukan pengamanan terbagi empat group yang terdiri dari calon presiden dan calon wakil presiden,mantan presiden dan mantan wakil presiden serta presiden dan wakil presiden terpilih. Itu kan ada group – groupnya yang mengawal,ucapnya.  ( Tim )

dutainfo.com – Jakarta : Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Gloria Sinuaji. SH, MH. Memimpin anggota gabungan dari Satpol PP Jakarta Barat dan tim dari Kejaksaan serta dibantu aparat jatanras polres Jakarta Barat,melakukan penurunan plang di lokasi tanah rampasan negara oleh Satgassus Kejagung RI milik David Nusa Wijaya. Di Kedoya Jakarta Barat ( 5/8 ).   ( Hdr )

Dutainfo.com – Jakarta : Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) kembali dilaporkan oleh tim hukum pasangan capres dan cawapres, no 1 Prabowo – Hatta Rajasa ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) mereka menilai KPU telah langgar undang undang.      Rahmawati Soekarno Putri adik kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, menilai seharusnya KPU dapat dipidanakan,lantaran lembaga Pemilu itu sudah melanggar kewenangan Mahkamah Konstitusi, ungkapnya saat jumpa pers di rumahnya Pejaten, Jakarta ( 31/7 ).

“Ya itu dapat dipidanakan. KPU tidak punya kewenangan. Itu sudah ranah MK,” ucap Rahmawati Soekarno Putri.       Masih lanjut Rachma dia mengaku resah dengan berbagai kasus dugaan korupsi yang dihadapi presiden terpilih KPU, Jokowi.

Rahcma menghimbau Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tidak tebang pilih dalam menanggani kasus. Sebab disana ada kasus Transjakarta dan ada kasus Taman BMW. KPK harus berani.                     Kasus pelaporan oleh tim kuasa hukum Prabowo – Hatta ke Bawaslu adalah KPU Jakarta Timur membuka lebih dari seribu kotak suara di wilayah itu, Kamis ( 31/7 ). Dibukanya kotak suara terkait dengan gugatan capres Prabowo Subianto kepada KPU ke Mahkamah Konstitusi ( MK ).                 ( Tim )