dutainfo.com-Jakarta: Bhabinkamtibmas Kelurahan Kedaung Polsek Cengkareng, Aipda Sigit Aribowo, menunjukkan keterlibatannya dalam menjaga keamanan pelajar di wilayahnya.

Dengan berkolaborasi bersama unsur dewan guru piket SMPN 132 Jakarta, Aipda Sigit Aribowo melakukan pemantauan secara intensif terhadap kepulangan pelajar setelah aktivitas sekolah, Kamis, 18/1/2024.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi tawuran dan konflik di kalangan pelajar.

Menyadari pentingnya peran Bhabinkamtibmas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, Aipda Sigit Aribowo berupaya menjalin kemitraan yang erat dengan sekolah dan melibatkan unsur dewan guru piket untuk bersama-sama menjaga ketertiban di lingkungan pendidikan.

Pemantauan tersebut tidak hanya sekadar mengawasi kepulangan pelajar, tetapi juga melibatkan interaksi positif antara Bhabinkamtibmas dan para pelajar.

Aipda Sigit Aribowo aktif berkomunikasi dengan mereka, memberikan arahan, serta menciptakan iklim keamanan yang membuat para pelajar merasa nyaman dan aman dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing.

“Saya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para pelajar. Dengan melakukan pemantauan setiap hari, kami berharap dapat mencegah potensi tawuran dan konflik di antara mereka. Kolaborasi dengan dewan guru piket juga menjadi salah satu bentuk sinergi dalam menciptakan keamanan bersama di lingkungan pendidikan,” ujar Aipda Sigit Aribowo Bhabinkamtibmas Kedaung Polsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat saat dikonfirmasi, Kamis, 18/1/2024.

Di kesempatan yang sama Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang menjelaskan, Dalam setiap kegiatan pemantauan, Bhabinkamtibmas tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mengidentifikasi potensi permasalahan lain yang mungkin dihadapi oleh para pelajar.

“Hal ini melibatkan pendekatan preventif dan edukatif untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara pelajar terkait dengan pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari konflik,” Terang Hasoloan

Kerjasama yang baik antara Bhabinkamtibmas Kelurahan Kedaung dan SMPN 132 Jakarta merupakan bukti konkret bahwa upaya pencegahan tawuran dapat berhasil melalui kolaborasi yang erat antara pihak kepolisian dan lembaga pendidikan.

Diharapkan, langkah-langkah ini dapat menjadi contoh positif dan diadopsi oleh wilayah-wilayah lain, sehingga dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi generasi penerus bangsa. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Mahkamah Konstitusi memutuskan Kejaksaan Republik tetap memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dugaan korupsi. Pasalnya, sesuai ketentuan hukum memberi kewenangan penyidikan korupsi kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materil terkait pasal-pasal yang menyangkut kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. MK dalam putusannya mempertahankan dasar hukum kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tanpa mengubah frasa apapun dalam pasal-pasal yang diajukan oleh para pemohon sebagai objek uji konstitusional.

Berdasarkan putusan MK yang dibacakan Selasa 16 Januari 2024 lalu, Langkah ini, menurut MK, diambil karena pembentuk undang-undang memandang penanganan kasus korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja.

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengapresiasi putusan MK ini. Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak menilai memang sudah seharusnya Kejaksaan diberi kewenangan dalam mengusut perkara korupsi. Kewenangan itu bahkan dipertegas di dalam UU Kejaksaan RI dan UU Tipikor.

“Kewenangan dari berbagai persepktif normatif, historis, sosiologis dan philosophis kewenangan Kejaksaaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan negeri ini,” ujar Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak, Kamis 18 Januari 2024.

Kejaksaan RI, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak menilai tidak ada tumpang-tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.

Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak berharap ke depannya, MK dapat menolak gugatan atas kewenangan Kejaksaan RI dalam pengusutan tindak pidana korupsi. Pasalnya, gugatan senada pernah ada dan MK tetap memutuskan penolakan atas gugatan yang diajukan.

“Pasalnya, sudah kelima kalinya diputus serupa maka dalam khazanah sistem peradilan, ini sudah menjadi “Preseden” tetap atau dalam istilah awamnya “ Jurispridensi” tetap, artinya kalau ke depan masih ada gugatan yang serupa maka gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sejak awal,” tegas Barita Simanjuntak.

Komisi Kejaksaan sebut Barita bangga atas prestasi penegakan hukum penanganan perkara korupsi yang dilakukan Kejaksaan RI selama ini. Khususnya dibawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Secara empiris capaian kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan JA Burhanuddin khususnya jajaran Pidsus dalam tiga tahun terakhir terbaik dan pengusutan kasus mega korupsi “big fish” serta pengembalian kerugian negara tertinggi diantara lembaga penegak hukum lainnya.

Survey kepuasan masyarakat oleh berbagai lembaga survey terhadap kapasitas Kejaksaan dalam pengusutan tipikor meraih angka tertinggi. “Kita harapkan ini semakin memicu kinerja Pidsus lebih hebat lagi ke depan. Putusan MK atas gugatan yang kurang lebih sama sudah kali keempat dan semua gugatan dimaksud ditolak MK,” ujar Barita. (Tim/Elw)

dutaonfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung RI telah mengembalikan barang bukti perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berupa uang tunai Rp 40,89 miliar kepada para korban pada Rabu (17/1/2024).

Pengembalian uang ini dilakukan Tim Jaksa Eksekutor di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI.

Tim itu telah melaksanakan putusan Pengadilan terhadap barang rampasan perkara KSP Indosurya.

Adapun barang rampasan yang dilakukan eksekusi yakni uang tunai dalam rekening bank dari Jaksa Eksekutor kepada korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), senilai Rp 39.49 miliar dan US$ 896.988,43 setara Rp 1,4 miliar.

“Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud tanggung jawab Jaksa sebagai eksekutor yang bertujuan utama yakni melindungi kepentingan rakyat dan melindungi korban,” ujar Jampidum Kejagung RI Fadil Zumhana, Kamis (18/1/2024).

Selanjutnya masih kata Fadil, dirinya berharap agar terlaksananya eksekusi awal pada hari ini dapat ditindaklanjuti ke depannya untuk pemulihan hak-hak kepada para korban secara proporsional dan profesional.

Dalam kegiatan pengembalian barang bukti ini dihadiri Wakil Ketua LPSK, Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana lainya, Asisten Tindak Pidana Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Kepala Kejaksaan Kota Depok.
(**)

dutainfo.com-Jakarta : Polisi Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai melakukan razia knalpot Brong pada motor yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“Satlantas Polres Jakarta Barat melakukan penindakan kepada pengendara motor yang menggunakan knalpot bising atau brong di traffic light relasi Kebon Jeruk, Jakbar,” seperti dikutip TMC Polda Metro Jaya, Kamis (18/1/2024).

Polda Metro Jaya melarang penggunaan knalpot brong di wilayah DKI Jakarta, pihak kepolisian akan menindak tegas para pelanggar.

“Tentu sesuai dengan undang-undang yang ada maka akan kita tertibkan, enggak boleh untuk knalpot brong,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman, kepada awak media, Selasa (16/1/2024). (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat menggandeng Polres Metro Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi perpajakan di Aula Polres Metro Jakarta Barat,Kamis, 18/1/2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Polres dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wakapolres Metro Jakarta Barat, Akbp Sarly Sollu, menyampaikan terkait kemudahan yang diberikan dengan memadankan NIK dengan NPWP.

“Memang luar biasa, one number bisa segalanya. Itu bagus, memudahkan sistem, memudahkan pelayanan. Masyarakat saat ini memang butuh sistem yang mudah,” jelas Sarly Sollu.

Beliau berharap agar DJP terus memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat, karena semakin rumit pelayanan, masyarakat akan semakin enggan melibatkan diri dalam urusan perpajakan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tambora, Eko Hadiyanto, menyambut baik harapan tersebut dan mengingatkan peserta sosialisasi mengenai kewajiban setiap wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Eko menjelaskan batas waktu penyampaian SPT Tahunan, yaitu 30 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Wajib pajak dapat melapor melalui E-Filing di mana saja dan kapan saja.

Eko juga menyoroti program pemadanan NIK dengan NPWP yang diluncurkan DJP untuk memudahkan pelaporan SPT Tahunan.

Selain itu, DJP melakukan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) untuk memudahkan wajib pajak dari tahap registrasi hingga pembayaran pajak.

Dalam sesi sosialisasi, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat, Muhammad Mahiddin, menjelaskan materi PMK 168 Tahun 2023 terkait Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemadanan NIK dengan NPWP, dan proses bisnis perpajakan dalam PSIAP.

Sementara Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, Arif Wahyudin, memberikan panduan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui DJP Online.

Kanwil DJP Jakarta Barat juga menyediakan layanan konsultasi bagi peserta sosialisasi terkait pemadanan NIK-NPWP, layanan EFIN, dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan.

Dengan adanya kerjasama antara instansi pajak dan Polres Metro Jakarta Barat, diharapkan pemahaman masyarakat terkait perpajakan semakin meningkat, dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara tepat waktu dan efisien. (Tim)