dutainfo.com-Jakarta: Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri di rotasi, Kejaksaan Agung RI, yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 352 dan 353 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural PNS Kejaksaan RI.

Surat Keputusan Nomor 352 dan 353 Tahun 2025 itu ditandatangani oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Adapun pejabat yang mendapatkan rotasi diantaranya yakni.

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Undang Mugopal mendapat rotasi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI.

2. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, di rotasi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Iman Wijaya, dirotasi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI.

4. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, dirotasi sebagai Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI.

5. Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Erich Folanda, dirotasi sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

6. Kepala Kejaksaan Negeri OKU, Choirun Parapat, dirotasi sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

7. Kepala Bagian Prasarana Sarana dan Rumah Tangga pada Biro Umum, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung RI, dirotasi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

8. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo, dirotasi menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta.

9. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Dandeni Herdiana, dirotasi sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

10. Kepala Kejaksaan Negeri Depok Silvia Desty Rosalina, dirotasi sebagai Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
(Tim)

Foto: (ist)

dutainfo.com-Sumsel: Seluruh Kejaksaan Negeri se Kepulauan Bangka Belitung, diingatkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Kejaksaan Agung RI, Prof Reda Manthovani, agar tak melakukan tindakan yang merugikan aparatur desa (Apdes), dalam mengelola dana desa di di dearah.

“Kejaksaan Negeri, tak boleh mengintimidasi, meminta sesuatu imbalan dan tindakan merugikan lainya yang merugikan aparatur desa,” ujar Prof Reda Manthovani, Jumat (4/7/2025).

Masih kata Reda, dalam mengawal pengelolaan dana desa, Kejaksaan Agung RI, telah meluncurkan jaga desa berbasis teknologi informasi, di dalam sistem aplikasi jaga desa.

“Ada kolom khusus bagi kepala desa untuk komplain kepada Jaksa Agung, dan kepala desa bisa melaporkan langsung ke Kejagung, apabila ada Kejari dan Kasi Intel melakukan tindakan yang merugikan aparatur pemerintah desa,” tegas Reda.

Reda, juga memastikan akan menindak tegas apabila Kepala Kejari, dan Intel Kejari, melakukan intimidasi, atau meminta sesuatu yang merugikan kepala desa.

“Kita pasti tindak tegas, dan amankan kepala kejari atau kasi intel kejari,” ungkapnya.

Reda, juga menambahkan, melalui aplikasi desa tidak perlu lagi, kepala desa menggelar bimbingan teknis, dalam rangka mengelola dana desa ini.

“Jadi para Kades tak perlu melakukan bimtek yang mengeluarkan dana, para kades cukup mengisi bimtek dalam kolom khusus di aplikasi jaga desa dan nanti akan dipandu oleh para Kajari secara gratis,” tutupnya.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terdakwa Azam Akhmad Akhsya, mantan Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, akhirnya menyampaikan permintaan maaf, kepada para seniornya di Kejari Jakarta Barat, diantaranya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Iwan Ginting, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Hendri Antoro, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Adib, mantan Kasi Pidum Kejari Jakarta Barat, Sunarto, dan mantan Kasi BB Kejari Jakarta Barat, Dodi Gazali.

Permintaan maaf itu disampaikan terdakwa Azam, saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) dalam sidang kasus penilapan uang barang bukti Investasi Bodong Robot Trading Fahrenheit, di Pengadilan Tipikor, pada Kamis (3/7/2025).

“Saya secara terbuka meminta maaf, kepada para saksi, terutama kepada atasan-atasan selama menjabat (Kajari dan Kasi Pidum), karena merasa telah menyeret nama-nama baik mereka dalam perkara ini,” ungkap Azam saat membacakan pledoi di persidangan.

Diketahui permintaan maaf Azam, ditujukan kepada mantan Kajari Jakbar Iwan Ginting, Kajari Jakbar Hendri Antoro, Kasi Pidum Kejari Jakbar Adib, mantan Kasi Pidum Kejari Jakbar Sunarto, dan mantan Kasi BB Kejari Jakbar Dodi Gazali.

Selain permintaan maaf, Azam, juga mengaku tidak pernah punya maksud untuk mencemarkan nama baik Kejaksaan, dirinya juga menyebut tak pernah membagikan uang terkait penggelapan uang barang bukti investasi bodong Fahrenheit.

Sebelunya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut Azam Akhmad Akhsya, dengan hukuman 4 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum, menuntut 4 tahun penjara, dikarenakan terdakwa Azam, dianggap terbukti melakukan penggelapan uang barang bukti terkait kasus invesatasi bodong Robot Trading Fahrenheit, sebanyak Rp 11,7 miliar.

Permintaan maaf terdakwa Azam Akhmad Akhsya, yang telah menyeret para senior nya di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terkait penggelapan uang barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit, senilai Rp 11,7 miliar, menepis sudah terkait masyarakat mempertanyakan kinerja para pimpinan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terdakwa Azam Akhmad Akhsya, mantan Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, akhirnya menyampaikan permintaan maaf, kepada para seniornya di Kejari Jakarta Barat, diantaranya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Iwan Ginting, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Hendri Antoro, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Adib, mantan Kasi Pidum Kejari Jakarta Barat, Sunarto, dan mantan Kasi BB Kejari Jakarta Barat, Dodi Gazali.

Permintaan maaf itu disampaikan terdakwa Azam, saat membacakan nota pembelaan (Pledoi) dalam sidang kasus penilapan uang barang bukti Investasi Bodong Robot Trading Fahrenheit, di Pengadilan Tipikor, pada Kamis (3/7/2025).

“Saya secara terbuka meminta maaf, kepada para saksi, terutama kepada atasan-atasan selama menjabat (Kajari dan Kasi Pidum), karena merasa telah menyeret nama-nama baik mereka dalam perkara ini,” ungkap Azam saat membacakan pledoi di persidangan.

Diketahui permintaan maaf Azam, ditujukan kepada mantan Kajari Jakbar Iwan Ginting, Kajari Jakbar Hendri Antoro, Kasi Pidum Kejari Jakbar Adib, mantan Kasi Pidum Kejari Jakbar Sunarto, dan mantan Kasi BB Kejari Jakbar Dodi Gazali.

Selain permintaan maaf, Azam, juga mengaku tidak pernah punya maksud untuk mencemarkan nama baik Kejaksaan, dirinya juga menyebut tak pernah membagikan uang terkait penggelapan uang barang bukti investasi bodong Fahrenheit.

Sebelunya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut Azam Akhmad Akhsya, dengan hukuman 4 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum, menuntut 4 tahun penjara, dikarenakan terdakwa Azam, dianggap terbukti melakukan penggelapan uang barang bukti terkait kasus invesatasi bodong Robot Trading Fahrenheit, sebanyak Rp 11,7 miliar.
(Tim)

Dutainfo.com-Jakarta: Tindakan tegas diambil Polsek Cengkareng menanggapi laporan masyarakat terkait aksi pemalakan terhadap sopir travel yang terjadi di pangkalan Metro Kapuk Raya, Cengkareng, Kamis (3/7/2025).

Aksi pelaku sempat terekam dan viral di media sosial, memperlihatkan seorang pria melakukan pemalakan dan meminta sejumlah uang sebesar 20.000 rupiah

Polsek Cengkareng langsung bergerak cepat.

Tim Reskrim yang dipimpin oleh AKP Parman Gultom berhasil mengamankan lima orang.

Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana, mengatakan bahwa dari lima orang yang diamankan, RH merupakan pelaku utama yang melakukan aksi pemalakan.

“Kami juga menyita barang bukti berupa 1 pisau cutter, 1 gunting kecil, dan uang tunai sebesar Rp21 ribu,” ungkap Abdul Jana, Kamis, 3/7/2025.

Kelima pelaku langsung digelandang ke Polsek Cengkareng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain diproses kasus pemalakan pihak kepolisian juga menjerat pelaku utama dengan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Kompol Abdul Jana mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami tindakan premanisme di wilayah Cengkareng.

Untuk korban segera membuat laporan Polisi dipolsek Cengkareng

“Kami akan tindak tegas segala bentuk gangguan kamtibmas. Laporan masyarakat sangat kami butuhkan sebagai dasar penindakan,” tegasnya. (Tim)