dutainfo.com-Jakarta: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengungkapkan sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai pakai di Garut, Jawa Barat.

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana juga mengatakan ledakan itu bersumber dari lubang detonator sisa.

“Ya awalnya pemusnahan amunisi itu telah di cek oleh jajaran Gudang Pemusnahan Pusat Amunisi (Gupusmu) III Peralatan TNI AD dan semua dinyatakan aman,” ujar Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, kepada awak media, Senin (12/5/2025).

Masih kata Wahyu, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan, di dalam dua lubang sumur yang telah disiapkan, selanjutnya tim pengamanan masuk ke pos masing-masing guna melaksanakan pengamanan, dan kemudian saat dinyatkan aman dilakukan pemusnahan.

“Setelah dinyatakan aman, selanjutnya dilakukan peledakan di dua sumur yang ditempati oleh munisi akhir tersebut, untuk dilakukan penghancuran serta peledakan di dua sumur itu berjalan sempurna dalam kondisi aman,” ungkapnya.

Tim selanjutnya juga menyiapkan satu lubang guna menghancurkan detonator di luar dua sumur itu, lubang itu akan digunakan untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran dua sumur, termasuk sisa detonator yang ada, namun tiba-tiba terdapat ledakan dalam lubang itu hingga menyebabkan 13 orang tewas.

TNI AD mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya para korban, yang diketahui 13 orang tewas, terdiri 4 personel TNI AD dan 9 warga sipil.
(**)

dutainfo.com-Jakarta: Patroli Gabungan TN-Polri di Jakarta Utara dilaksanakan guna antisipasi premanisme di wilayah Jakarta Utara, operasi ini serentak dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan sekitarnya, dengan nama Operasi Berantas Jaya 2025.

Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuady memimpin apel gelar pasukan gabungan di halaman Polres Jakarta Utara, Minggu (11/5/2025), dinihari.

“Komitmen jajaran Polres Jakut untuk memberantas segala bentuk premanisme dan aksi pemerasan oleh oknum debt collector yang marak terjadi,” ujar Kombes Pol Fuady.

Masih kata Kombes Pol Fuady, operasi ini menerjunkan 139 personel gabungan TNI- Polri.

Sementara Komandan Komando Distrik Militer 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Dony Gredinand, yang hadir dalam apel tersebut mengatakan bahwa TNI siap bersinergi dan tidak akan ragu menindak tegas premanisme yang kerap beririsan dengan narkoba.

“Kami apresiasi langkah Polres Jakut, jika ada potensi gangguan kamtibmas segera koordinasikan agar bisa kita tindak cepat dan tepat, premanisme harus dibasmi sampai ke akar-akarnya,” ungkap Kolonel Inf Dony.

Setelah melaksanakan apel gabungan, Kapolres Jakut dan Dandim 0502/JU, melaksanakan patroli ke wilayah Jakarta Utara.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung angkat bicara terkait penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kantor Kejaksaan, dari mulai Kejaksaan Tinggi (Kejati), dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harli Siregar mengatakan diturunkannya personel TNI adalah untuk menjaga pengamanan di Kejaksaan adalah bentuk dukungan TNI kepada Korps Kejaksaan.

“Ya pengamanan itu bentuk kerjasama TNI dengan Kejaksaan, itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ungkap Harli, Minggu (11/5/2025).

Masih kata Harli, pengamanan kantor Kejaksaan oleh TNI akan dilakukan hingga tingkat Kejati dan Kejari.

“TNI dalam hal ini juga memiliki fungsi pengamanan, apalagi di Kejaksaan ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil),” paparnya.

Sementara Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengatakan, substansi dari surat Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran guna mendukung pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

“Substansi surat itu berkaitan dengan kerjasama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan Surat itu ditujukan ke jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam),” Jelas Wahyu.

Masih kata Brigjen TNI Wahyu, yang akan dilaksanakan kedepan adalah kerjasama pengamanan secara institusi sejalan dengan adanya struktur Jampidmil di Kejaksaan.

Didalam Surat itu jajaran TNI AD diminta agar menyiapkan 1 Peleton atau sekitar 30 personel guna pengamanan di tingkat Kejati dan 1 Regu atau 10 personel di tingkat Kejari.
(**)