Foto: Buronan Liauw Hendryk Widjaya diapit petugas Intelijen Kejari Belitung (ist)

dutainfo.com-Babel: Seorang DPO yang buron selama 3 tahun, terpidana Liauw Hendryk Widjaya, ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung, di Jakarta Barat pada Kamis (25/9/2025).

Penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pertambangan kaolin ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6358/K/Pid.Sus/2022/PN Tdn.

“Ya kami melakukan penangkapan DPO berdasarkan permintaan dari Seksi Pidana Umum,” ujar Kasi Intelijen Kejari Belitung, Riki Guswandri, Jumat (26/9/2025).

Sebelumnya masih kata Riki, pihak Pidum telah beberapa kali memanggil terpidana setelah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6358/K/Pid.Sus/2022/PN Tdn.

Namun terpidana Liauw Hendryk Widjaya tak pernah hadir.

Selanjutnya Seksi Pidum meminta Seksi Intelijen guna mencari keberadaan terpidana.

“Kami berangkat ke Jakarta Rabu 24/9/2025, besok harinya Kamis 25/9/2025 tim berhasil menangkap terpidana,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi dari SIPP Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Liauw Hendryk Widjaya didakwa melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin.

Majelis hakim Pengadilan Tanjungpandan menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa pada tanggal 30 September 2021.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Kejari Belitung, melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 6358/K/Pid.Sus/2022/PN Tdn, menyatakan terpidana bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.
(**)

dutainfo.com-Jakarta: Kantor PT Saka Energi Indonesia (SEI), di gedung Manhattan Square, TB Simatupang, Jakarta Selatan, di geledah penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Kamis (25/9/2025) malam.

Pengeledahan ini terkait dugaan korupsi akuisisi saham.

“Ya ada pengeledahan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, dikutip Antara, Jumat (26/9/2025).

Masih kata Anang, penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan perkara baru, yakni dugaan tindak pidana korupsi PT SEI pada saat melakukan akuisisi saham Blok Ketapang, Muriah, Pangkah, dan Fasken pada 2012 hingga 2015.

“Jadi penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka menemukan dokumen atau alat bukti lainya terkait proses akuisisi oleh PT SEI,” ungkapnya.

Diketahui PT Saka Energi Indonesia (SEI), saat ini mengelola 10 blok migas di Indonesia dan satu blok shale gas di Amerika Serikat.
(**)

Dutainfo.com-Jakarta: Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-77, Polwan Polres Metro Jakarta Barat menggelar kegiatan donor darah di Aula Wirasatya, Jumat (26/9/2025).

Kegiatan ini disambut antusias oleh anggota kepolisian, jajaran pejabat utama Polres, hingga masyarakat.

Tercatat 125 orang mendaftarkan diri sebagai pendonor, meski 25 di antaranya belum dapat mendonorkan darah karena kondisi kesehatan.

Donor darah ini didukung oleh Sidokkes Polres Metro Jakarta Barat bersama PMI Jakarta Barat sebagai petugas medis.

Sejumlah pejabat turut hadir memberikan dukungan, di antaranya AKBP Dr. Tri Suhartanto, S.H., M.H., M.Si., AKBP Hari Agung, S.Psi., AKBP Riyanto, S.H., S.I.K., M.A., serta Kompol Leny Winarti, S.H., M.M., yang sekaligus mewakili Polwan senior Polres Metro Jakarta Barat.

Kasubsi Dokpol Polres Metro jakarta barat Iptu dr Euis Maya Savira, MARS mengatakan Kegiatan ini bukan hanya menjadi bagian dari peringatan HUT Polwan RI ke-77, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polwan terhadap sesama.

” Setetes darah yang didonorkan diharapkan mampu menyelamatkan banyak nyawa, sekaligus menjadi simbol kasih sayang dan pengabdian Polwan kepada masyarakat,” ujarnya

Dengan suasana penuh kebersamaan, kegiatan donor darah berjalan tertib, lancar, dan kondusif.

Momen ini mengingatkan bahwa di balik seragam Polwan, ada hati yang terus berusaha hadir untuk masyarakat dengan ketulusan. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), berencana akan menggelar aksi demo besar-besaran pada 30 September 2025 mendatang, di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Ya aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada Senin 22 September 2025 lalu, dimana audiensi dengan pimpinan DPR RI belum maksimal,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal, kepasa awak media, Rabu (24/9).

Masih kata Said, ada 3 tuntutan utama yang akan disuarakan buruh pada aksi 30 September 2025 mendatang yakni.

1 Pengesahan RUU Ketenagakerjaan Baru

Buruh mendesak agar DPR RI, segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) ketenagakerjaan yang baru dengan menghapus sistem outsourcing serta mencabut PP No 35 Tahun 2021.

2 Kenaikan Upah Minimum 2026

Tuntutan yang kedua adalah kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen.

3 Reformasi Pajak

KSPI akan menuntut reformasi pajak dengan menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta perbulan, serta menolak tax amnesty.

“Dengan menghapus outsourcing, prinsip perundang-undangan tidak boleh aka-akalan, harus mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan perlindungan nyata bagi pekerja,” ungkapnya.

Masih kata Said, masa orang ngemplang pajak diampuni sementara kami buruh tetap dibebani pajak, apabila PTKP naik Rp 7,5 juta maka daya beli masyarakat meningkat, konsumsi naik, ekonomi tumbuh, dan lapangan kerja terbuka luas itu logika sederhana.

“Pada 30 September 2025, kami akan melancarkan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia,” tutupnya
(**)