dutainfo.com-Jakarta: Sebanyak 48 Pelanggar yang ditindak dalam operasi yustisi yang digelar petugas TNI-Polri, dan Satpol PP Kecamatan Tambora Jakarta Barat, Selasa (8/12/2020).

Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi mengatakan 48 Pelanggar itu terjaring di dua lokasi berbeda.

“Untuk hari ini kita lakukan operasi yustisi di dua lokasi diantaranya di Jembatan Dua, dan Jalan KH Mansyur, Tambora, Jakarta Barat,” ujar Kompol Faruk.

Adapun pelanggar yang ditindak sebanyak 48 pelanggar diberikan sanksi sosial dan 7 pelanggar memilih sanksi administrasi dengan total Rp 1.100.00.

“Selain menindak pelanggar tentunya kami juga memberikan edukasi agar pelanggar yang ditindak selalu mematuhi protokol kesehatan lanjut dia.

Kapolsek berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerja sama dan ikut serta mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.

“Tentunya dengan mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tutupnya.
(Elw/Hdr)

Foto: Pelaku Ranmor saat diamankan Polsek Kalideres Jakbar

dutainfo.com-Jakarta: Unit Reskrim Polsek Kalideres menangkap 3 pelaku pencuri sepeda motor yang beraksi di Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat (4/12/2020).

Kapolsek Kalideres Kompol Slamet Riyadi membenarkan pihaknya baru saja menangkap tiga pelaku pencurian yang kerap beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Ya benar baru saja kami melakukan penangkapan,” ujar Slamet, Minggu (6/12/2020).

Sementara Kanit Reskrim Polsek Kalideres Iptu Anggoro Winardi menambahkan, penangkapan ini berawal ketika pihaknya melakukan patroli wilayah mencurigai adanya tiga orang dilokasi kejadian.

Para pelaku berinisial RP (26), MS (40), dan W (24).

“Ketiga pelaku kepergok saat melancarkan aksinya dan oleh anggota sepeda motor pelaku ditabrak,” ungkap Anggoro.

Para pelaku melakukan perlawanan kepada petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur.

Dua dari tiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas petugas pada bagian kaki dan saat ini satu orang pelaku masih menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Saat ini kami masih mengembangkan terhadap kasus ini,” tutup Anggoro.
(Elw/Hdr)

dutainfo.com-Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Barat tengah memproses gugatan pelanggaran hukum di lahan seluar 5000 Meter di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, didalam sidang (mediasi), yang berlangsung pada Kamis (3/12/2020), terpaksa ditunda lagi karena pihak Badan Pertahanan Nasional (BPN), Jakarta Barat, kembali tidak hadir dari panggilan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

“Ya betul pihak BPN Jakarta Barat sudah tiga kali mangkir dari panggilan sidang, semoga proses peradilan dapat mengungkap alasan ketidakhadiran ini karena tergugat BPN sudah mendapat panggilan secara patut,” ujar Advokat Madsanih Manong kuasa hukum pihak penggugat saat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Masih kata Madsanih pihak tergugat I dan II sudah hadir dalam sidang kali ini, tergugat I dalam perkara perdata ini adalah perusahaan pengembang PT Catur Marga Utama, sedangkan pihak tergugat II adalah Kantor Notaris Nurhasanah.

Sidang diundur kembali pada Kamis (10/12/2020).

“Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016, sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi,” ungkap Madsanih.

Seperti diberitakan sebelumnya pihak penggugat dalam kasus perdata ini adalah ahli waris Nilam Bin Idup, Istri dan empat anak almarhum Nilam Bin Idup mengajukan gugatan perdata atas tanah waris seluas 5.286 meter persegi.

“Yang menjadi materi gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak penggugat sebagai ahli waris lahan di Semanan, Jakarta Barat, sedangkan para tergugat antara lain perusahaan pengembang PT Catur Marga Utama (CMU) dan sejumlah instansi,” kata Madsanih.

Perbuatan melawan hukum itu lanjut Madsanih, adalah perubahan status hak milik (SHM) lahan berdasarkan Sertifikat No 1492/Semanan hak ahli waris yang kemudian berubah menjadi Hak Guna Bangunan No 7970/Semanan yang diterbitkan Kementrian Agraria pada 1997 dan berakhir pada 2034.

“Ahli waris menggugat akta jual beli yang tak pernah dilakukan oleh ahli waris pada 2014, sedangkan Nilam Bin Idup meninggal dunia pada tahun 1998,” tutupnya.(Tim)