dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung RI, perintahkan Tim Pengawas Kejati Sumatera Selatan, untuk memeriksa aksi sawer jaksa di panggung acara internal di Kejati Sumsel yang sempat viral.

“Ya benar kejadian itu di Sumatera Selatan, kami juga telah memerintahkan tim pengawasan Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, pada awak media, Rabu (25/5/2022).

Masih kata Ketut, tim pengawasan sudah diperintahkan untuk mengusut dan melakukan pemeriksaan atas video viral oknum jaksa di Kejati Sumsel.

“Jadi kita tunggu hasilnya,” ungkapnya.

Adapun video seorang oknum jaksa yang diduga menyawer sejumlah uang kertas itu viral di media sosial.

Ada seorang jaksa naik panggung dan melakukan aksi sawer diduga uang, dan menjadi rebutan pegawai lainnya.

Sementara Kasi Intel Kejari Lahat, Faisyal, mengatakan kejadian itu terjadi di aula Kejari Lahat pada 23 Mei 2022.

Kejadian itu dalam rangka kegiatan pengantar tugas Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan (Kasi P3BR).

“Saya selaku Kasi Intel menyatakan yang dilempar itu dari atas panggung bukan uang namun sobekan kertas,” ungkapnya.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung RI, perintahkan Tim Pengawas Kejati Sumatera Selatan, untuk memeriksa aksi sawer jaksa di panggung acara internal di Kejati Sumsel yang sempat viral.

“Ya benar kejadian itu di Sumatera Selatan, kami juga telah memerintahkan tim pengawasan Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, pada awak media, Rabu (25/5/2022).

Masih kata Ketut, tim pengawasan sudah diperintahkan untuk mengusut dan melakukan pemeriksaan atas video viral oknum jaksa di Kejati Sumsel.

“Jadi kita tunggu hasilnya,” ungkapnya.

Adapun video seorang oknum jaksa yang diduga menyawer sejumlah uang kertas itu viral di media sosial.

Ada seorang jaksa naik panggung dan melakukan aksi sawer diduga uang, dan menjadi rebutan pegawai lainya.

Oknum jaksa itu diduga adalah Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (Kasi P3BR).
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pasangan suami istri (pasutri), diamankan Polsek Kalideres, Jakarta Barat, karena memalsukan uang rupiah dan mengedarkannya di Jakarta Barat.

Pasutri ini diamankan di rumah kontrakan di Jl Marga Jaya RT 3/11 Kel Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat.

Kasi Humas Polres Jakarta Barat Kompol M Taufik Iksan, mengatakan Polsek Kalideres berhasil membongkar peredaran uang palsu yang dilakukan pasutri.

“Kedua pelaku berinisial MT (35), dan MH (29) di Rumah Kontrakan Cengkareng, Jakarta Barat,” ujar Kompol M Taufik, Rabu (25/5/2022).

Sementara Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar, menambahkan pasutri yang diamankan ini mencetak dan mengedarkan uang palsu kepada para pedagang kecil.

“Mereka edarkan dengan membeli sejumlah barang ke toko kelontongan maupun pasar,” ungkap Syafri Wasdar.

Pasutri ini membelanjakan uang palsu dan mengharapkan uang kembalian.

“Dia belanjakan sekitar 30 rb nanti kembalian 20 ribu itulah yang dia kumpulkan,” paparnya.

Saat menerima informasi adanya pelaku pencetak uang palsu, kami langsung mendatangi rumah pelaku dan berhasil mengamankan dua orang pelaku yang merupakan pasutri.

Selain mengamankan para pelaku, kami juga menyita alat cetak dan ratusan uang palsu siap edar, serta ratusan kertas minyak untuk membuat uang palsu.

“Dari hasil penyelidikan di dapat bahwa mereka telah mencetak uang palsu kurang lebih 300 juta,” kata Syafri.

Sekali produksi tiap 30 juta itu butuh waktu sekitar 1 minggu.

Kedua pelaku dikenakan Pasal 36 Jo 26 ayat 1 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 10 miliar.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Dirjen pajak, telah menyerahkan tanggung jawab tersangka tindak pidana pajak kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, melalui penyidik kepolisian.

Penyerahan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta Timur pada Kamis (19/5) yang lalu, di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya berkas penyerahan sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta.

Dirjen pajak mengatakan tersangka telah melakukan tindak pidana pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yakni SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2015.

Selanjutnya tersangka juga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan atau keterangan yang isinya tak lengkap yakni SPT tahunan PPh orang pribadi untuk pajak 2017.

“Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan Pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” keterangan rilis Dirjen Pajak, Seperti dikutip detikFinance, Selasa 24/5/2022).

Selanjutnya akibat perbuatan tersangka ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 1.121.509.000,00.

Dan sebelum menyerahkan tanggung jawab tersangka, Tim Penyidik Kanwil Dirjen Pajak, sudah melakukan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan wajib pajak tersebut.

Dimana dalam pemeriksaan bukti permulaan, tim penyidik Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur telah memberitahukan kepada wajib pajak bahwa memiliki hak guna melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai Pasal 8 ayat (3), UU KUP.

Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda, namun tersangka tidak menggunakan hak tersebut sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Didalam proses penyidikan wajib pajak telah diberitahukan oleh tim penyidik Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur, bahwa memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP setelah melunasi pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda.

“Tersangka juga tidak memanfaatkan hak ini sampai saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur,” ungkap Keterangan Dirjen Pajak Jakarta Timur.

Dalam perkara ini pihak Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepolisian.
(Tim)

dutainfo.com-Banten: Terkait narkotika jenis sabu yang dibeli Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, RA (39), dan DA (39), Kepala Badan Narkotika Nasional Banten Hendri Marpaung, mengungkapkan sabu itu jenis blue ice, tingkat kemurnian sabu 100 persen, oleh sebab itu harganya paling mahal di pasaran.

Dua Hakim YR dan DA saat ini sudah menjadi tersangka, dan dilakukan penahanan di Rutan BNN Banten bersama ASN Pengadilan berinisial RASS.

“Ya ketiga tersangka sudah dilakukan penahanan, saat ini di Rutan BNN Banten,” ujar Hendri Marpaung, Selasa (24/5/2022).

Untuk satu orang lagi yakni asisten rumah tangga dari Hakim DA inisial H, hari ini sedang proses asesmen guna dilakukan rehabilitasi.

“Dia pembantu sebagai korban,” ungkapnya.

Jumlah total sabu yang diamankan milik mereka seberat 20,634 gram.
(Tim)