Foto: Kapuspenkum Kejagung RI Mohammad Rum
dutainfo.com-Jakarta: Pejabat Ditjen Holtikultura pada Kementrian Pertanian, Asril Amirullah ditahan oleh penyidik tindak pidana khusus kejaksaan agung.
“Ya tersangka AA ditahan selama 20 hari terhitung sejak 27 Agustus 2018 sampai 15 September 2018 berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor:Print-19/F.2/Fd.1/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI M Rum, pada awak media, Rabu (29/8/2018).
Masih kata M Rum, tersangka sebelumnya sempat diperiksa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) oleh penyidik pidana khusus kejagung pada Senin (27/8/2018).
Tersangka Asril disangkakan oleh penyidik melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan menjadi Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ungkap M Rum.
Selain Asri, penyidik juga menetapkan tersangka lain yakni SL Direktur CV Cipta Bangun Semesta, namun penyidikan terhadap tersangka SL dilakukan pihak Kejaksaan Negeri Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan sudah diadili di Pengadilan Tipikor Kalteng.
Seperti diketahui sebelumnya kasus ini bergulir dari kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok tani binaan PMD di Kementan untuk wilayah Sumbar (32 kelompok), Kalbar (32 Kelompok), Kaltim(36Kelompok), dan Kalsel (44 Kelompok) dengan nilai 24 miliar.
Ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai kontrak diantaranya pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi, dan kekurangan volume penyaluran pupuk granular merk Nutrizim, serta keterlambatan pendistribusian barang, hal tersebut mengakibatkan keuangan negara rugi Rp 3,5 miliar, hal tersebut berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian RI. (tim)

Foto: Gedung JAMPIDSUS KEJAGUNG RI

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung RI melalui penyidik di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah mengeluarkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sekaligus untuk tiga perusahaan debitur yakni PT O, PT E dan PT FR yang diduga terkait kasus korupsi penyimpangan pengguna uang hasil pinjaman PT Danareksa Sekuritas dan anak perusahaan yang macet.

“Ya telah diterbitkan tiga Sprindik untuk beberapa debitur dari perusahaan swasta diduga telah merugikan negara Rp 659 miliar, namun Sprindik itu masih umum belum diikuti dengan para tersangkanya,” ujar Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Warih Sadono, pada awak media, Selasa (28/8/2018).

Masih kata Warih Sadono bahwa pihak Kejaksaan Agung RI terus akan bekerja keras untuk mengumpulkan sejumlah bukti yang kuat guna menjerat sejumlah nama sebagai tersangka dalam kerugian negara Rp 659 miliar ini, tegasnya.

“Saat ini masih dalam penyidikan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti guna menetapkan para tersangkanya,” tutup Warih Sadono. (Hdr/tim)

dutainfo.com-Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Delapan orang di Medan, diantaranya terdapat Hakim dan Panitera.

“Ya ada Operasi Tangkap Tangan, di Medan, delapan orang diantaranya ada Hakim dan Panitera,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, pada awak media, (28/8/2018).

Masih kata Agus, mereka terlibat dalam transaksi terkait perkara kasus korupsi di Medan.

Selain menangkap delapan orang, tim OTT KPK juga menyita dolar Singapura.

OTT ini terkait transaksi penanganan perkara Tipikor di Medan, ungkap Agus.
(Hdr/tim)