dutainfo.com-Jakarta: Personel gabungan TNI-Polri, dan Satpol PP Tambora, Jakarta Barat, terus mensosialisasikan pencegahan Virus Covid-19.

Upaya Sosialisasi pencegahan Covid-19 dilakukan di Kalibesar Barat Raya, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, yang dipimpin Kapolsubsektor Jembatan Besi Ipda Poegoeh didampingi Pengawas PSBB Tambora.

Berdasarkan pemantauan petugas gabungan berjumlah 33 personel, berhasil menjaring 15 pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker.

“Ya tadi pagi petugas gabungan Tambora menggelar operasi yustisi di sekitar Jalan Kalibesar,” ujar Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi, Kamis (29/10/2020).

Masih kata Faruk, sebanyak 15 pelanggar terjaring dalam operasi tersebut lantaran tidak mematuhi protokol kesehatan salah satunya tidak menggunakan masker.

“Dari 15 pelanggar itu, sebanyak 12 pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa menyapu fasilitas umum, sedangkan 3 pelanggar dikenakan sanksi administarasi dengan jumlah total Rp 500 ribu,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, pelaksanaan edukasi dan pendisiplinan masyarakat menggunakan masker dilakukan Tiga Pilar Tambora dengan sasaran masyarakat tidak menggunakan masker dengan cara-cara yang sopan dan santun kepada masyarakat.

“Kita semua berharap masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan guna mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dengan mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tutupnya.
(Elw/Hdr)

Foto: Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono (Ist)

dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Bareskrim Polri, telah menjadwalkan ulang pemanggilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kejaksaan Agung NH yang telah ditetapkan sebagai tersangka kebakaran gedung Kejaksaan Agung, rencananya pemanggilan oleh penyidik akan dijadwalkan pada Senin depan.

“Ya satu tersangka lain, PPK dari Kejagung saudara NH akan dilakukan pemanggilan ulang pada tanggal 2 November 2020 yang akan datang,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono, kepada awak media, Rabu (28/10/2020).

Sebelumnya NH dipanggil penyidik pada Selasa (27/10) namun yang bersangkutan tidak hadir karena sakit.

“Dari delapan tersangka yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, hanya tujuh orang tersangka yang hadir,” ungkap Awi.

Ketujuh tersangka bersikap koperatif saat menjalani pemeriksaan sehingga penyidik tidak melakukan penahanan, sambung Brigjen Pol Awi.

Seperti diberitakan sebelumnya pihak penyidik Bareskrim polri telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka kebakaran gedung utama Kejagung, yakni T, H, S, K, dan IS yang berprofesi sebagai kuli bangunan, Serta UAM mandor, sedangkan dua tersangka lainya yakni Dirut PT APM berinisial R dan PPK Kejagung NH.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Ali Mukartono, menggelar rapat koordinasi teknis bersama jajarannya se Indonesia, pada, Selasa (27/10/2020).

Dalam kesempatan itu Jampidsus, Ali Mukartono, meminta kinerja ditingkatkan salah satunya perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), di Kejaksaan seluruh Indonesia.

“Saya minta ada peningkatan kinerja, misalnya yang menerapkan TPPU kok hanya Kejagung, saya minta daerah juga begitu kalau alat buktinya cukup jangan Kejagung saja,” ujar Ali Mukartono, Selasa (27/10).

Masih kata Ali Mukartono, selama ini kasus TPPU ditangani pihak Kejagung, sehingga Indonesia kerap dianggap tak ramah TPPU.

“Maka dari itu saya meminta kepada seluruh kejaksaan di Indonesia agar berani mempersangkakan pasal TPPU, namun apabila penyidik mengantongi alat bukti yang cukup,” ungkapnya.

Agar kita dianggap ramah mari kita angkat kalau memang alat bukti cukup, jadi kita sarankan sama daerah termasuk peningkatan terhadap korporasi jangan hanya Kejagung harus serentak.

“Namun tidak dipaksakan kalau memang cukup bukti kita naikkan, guna meningkatkan kinerja daerah,” tegasnya.

Selain itu Jampidsus juga berharap agar seluruh jajarannya dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Kalau untuk kasus korupsi oke lah, sambung Ali, kalau yang TPPU seperti hal baru itu perlu ditingkatkan kemampuan, koorporasi apalagi peningkatan kemampuan.

Dirinya pun mengaku menemukan beberapa kendala yang didapatkan pada Kejaksaan di Daerah, mulai dari kemampuan hingga sumber daya manusia.

Ali Mukartono juga menjelaskan sejumlah hal telah dilakukan dalam mengatasi kasus yang mangkrak salah satunya dengan melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi yang ada di daerah.

“Mana yang mangkrak satu-satu diselesaikan kami kirim ke daerah, salah satu solusi guna memberdayakan di daerah,” tutupnya. (Tim)