Foto: Gedung Pidsus Kejagung RI

dutainfo.com-Jakarta: Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin akhirnya memenuhi panggilan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, Alex diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013.

“Ya Alex Noerdin hadir dan tengah diperiksa penyidik,” ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Warih Sadono, pada awak media Rabu (26/9/2018).

Masih kata Warih nanti akan dipelajari dulu apakah Alex bakal diperiksa lanjutan atau tidak, masih didiskusikan dulu.

Sebelumnya diketahui pada kasus ini pihak penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan Laona Tonning dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan, Ikhwanuddin.

Penyidik menduga ada penyimpangan dana dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Nilai bansos dan hibah di provinsi Sumatera Selatan awalnya Rp 1,4 triliun namun angka ini berubah menjadi Rp 2,1 triliun, dugaan ada ketidak sesuaian dan pemotongan anggaran di perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawabannya. (Tim)

Foto: Kasat Binmas Polres Jakbar AKBP Lilik Haryati SH MH , Bati Inteldim 0503/JB Pelda Tarmidi, Dan Inspektorat Jakbar Danken, Saat sosialisasi pencegahan pungli di Mapolres Jakbar

dutainfo.com-Jakarta: HiLangkan Stigma pungli, Polres Jakarta Barat melalui Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) mengadakan sosialisasi pencegahan pemberantasan pungutan liar yang diselenggarakan di Rupatama Aris Dinata Mapolres Jakarta Barat, Rabu (26/9/2018).

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati SH MH mengatakan, kegiatan sosialisasi ini merupakan wujud nyata kita di tubuh polri, agar tidak terjadi praktek-praktek pungli yang hanya menguntungkan diri sendiri.

“Secara hukum hal tersebut adalah Pungli merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat dengan dasar hukum pungli antara lain UU No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Pasal 3 dan KUHP Pasal 368 tentang Pemerasan,” ungkap Lilik.

Masih kata AKBP Lilik, tindakan seseorang untuk melakukan pungli merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan untuk pemungutan biaya dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan secara hukum hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang merugikan perorangan maupun masyarakat.

” Yang pada akhirnya terjadilah dampak akibat pungli antaranya ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, ungkap AKBP Lilik.

Pantauan dutainfo.com hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Kasat Binmas Polres Jakarta Barat AKBP Lilik Haryati SH MH, Perwira Subgar 03/JB Kapten Suparman, Bati Inteldim 0503/JB Pelda Tarmidi, Inspektorat Jakbar Danken, Para perwakilan Satker Jajaran Polres Jakbar. (Hdr)

Foto: Tersangka OH yang diamankan Polres Jakarta Barat, Positif menggunakan narkoba

dutainfo.com-Jakarta: Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, menangkap seorang anggota DPRD Sumbar Barat Daya Nusa Tenggara Timur (NTT) Oktavianus Holo, yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di hotel kawasan Tamansari, Jakarta Barat.

Dari hasil interogasi terhadap Oktavianus dia mengaku anggota DPRD ke Jakarta dalam rangka dinas dengan Kemendagri.

“Ya OH ditangkap bersama teman wanitanya saat menggunakan sabu, dan di Jakarta dalam rangka tugas audensi dengan Kemendagri, ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIk MH, pada awak media, Rabu (26/9/2018).

Sementara Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz menambahkan bahwa penangkapan OH merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Umay (38) yang menjual sabu kepada OH.

Kita juga berhasil mengamankan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,27 gram dari tangan OH dan HH sedangkan dari tangan UR kita amankan 1 paket sabu seberat 0,25 gram.

Ketiga pelaku yakni OH, HH dan UR telah menjadi tersangka kasus narkoba, untuk pemeriksaan urine positif menggunakan narkoba, tutup AKBP Erick. (Hdr/elw)

dutainfo.com-Jakarta: Seorang anggota DPRD Sumbar Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial OH ditangkap tim Poles Jakarta Barat terkait kasus satu paket sabu.

“Ya ada barang bukti satu paket sabu namun belum tahu berapa jumlahnya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Argo Yuwono, pada awak media (26/9/2018).

Masih kata Argo, penangkapan terhadap OH dilakukan petugas di salah satu hotel kawasan Tamansari, Jakarta Barat.

Setelah dilakukan penangkapan dan terdapat barang bukti, terhadap OH dilakukan test urine, dan hasilnya positif, ungkap Kombes Argo Yuwono. (Hdr/tim)

Foto: Gedung Kejaksaan Agung RI

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung melalui Program Tangkap Buronan (Tabur 31.1) klaim sejak Januari 2018 telah berhasil menangkap buronan sebanyak 170 orang hingga September 2018.

“Ya buronan yang ke 170 ditangkap adalah Jamrus Bin Jamhur terpidana kasus perbankan,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI M Rum, pada awak media, Selasa (25/9/2018).

Masih kata M Rum, pagi dinihari tim Intelijen Kejagung dan tim Intelijen Kejati Jambi, berhasil menangkap buronan terpidana perbankan Jamrus Bin Jamhur di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Selasa (25/9) dini hari.

Terpidana Jamhur ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401.K/PID.SUS/2013/ tanggal 15 April 2014, dia (Jamrus) terbukti melanggar Pasal 49 Ayat (2) Huruf (b) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, ungkap M Rum.

Selanjutnya atas perbuatannya terpidana Jamrus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan penjara.

Jadi dengan ditangkapnya terpidana buronan Jamrus Bin Jamhur pihak Intelijen Kejagung RI sudah mengamankan sebanyak 170 orang buronan yang terdiri dari berbagai kasus, tutupnya. (Hdr/tim)