dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung RI kembali menerima 15 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus kerusuhan di Jakarta 21-22 Mei 2019.

“Ya ada 15 SPDP lagi, untuk 88 tersangka perusuh,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Mukri, Jum’at (21/6/2019).

Masih kata Mukri, sebelumnya pihak kejaksaan telah menerima 14 SPDP untuk 79 orang tersangka rusuh pada 21-22 Mei 2019.

“Jadi total SPDP ada 29 untuk 167 tersangka,” ungkap Mukri.

Sebelumnya diketahui pihak kepolisian telah menetapkan 447 orang yang dijadikan tersangka terkait kerusuhan di sejumlah wilayah DKI pada 21-22 Mei 2019 lalu. (Tim)

Foto: Kebakaran di Pasar Pagi Asemka, Tambora Jakarta Barat

dutainfo.com-Jakarta: Penyebab kebakaran di gudang kembang api di Pasar Pagi Asemka, Tambora, Jakarta Barat, aparat Polsek Tambora masih menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi-saksi.

“Ya masih kita periksa sudah ada beberapa saksi dan masih kita dalami,” ujar Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Suprihatin, pada awak media, Jumaat (21/6/2019).

Masih kata AKP Suprihatin, kami masih olah tempat kejadian perkara (TKP), agar bisa memastikan apakah kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik ataukah dari kembang api yang disimpan di gudang itu.

“Nanti kami pastikan dulu penyebabnya, dan nanti pasti kami informasikan lagi,” ungkap Suprihatin.

Sementara Kasie Pengendalian Kebakaran Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Rompis Romlih, mengatakan saat ini kami melakukan pendinginan di lokasi kebakaran pasar pagi asemka, dan kami belum dapat memastikan penyebab kebakaran ini.

Namun lanjut Rompis menurut keterangan pemilik ruko kebakaran terjadi saat pemilik baru saja menyalakan lampu dan tiba-tiba keluar api.

Namun sambung Rompis untuk penyelidikan pastinya harus melalui petugas kepolisian.

Dilaporkan dari lokasi kebakaran tidak terdapat korban jiwa.

Gudang kembang api di Pasar Pagi Asemka ini terbakar pada Jumaat (21/6) pada pukul 10.55 WIB. (Elw/Hdr)

Foto: Gedung Jampidsus Kejagung RI

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung RI pastikan penyidiknya akan menetapkan seorang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana pemerintah ke KONI Pusat tahun anggaran 2017.

“Ya tim penyidik sudah memeriksa sebanyak 14 orang saksi yang merupakan pejabat Kementrian Pemuda dan Olahraga,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Mukri, pada awak media (19/6/2019).

Masih kata Mukri, tinggal selangkah lagi, dan tim penyidik juga sudah mintai keterangan dari 6 orang saksi pada Selasa (18/6/2019) kemarin.

“Kemarin ya Selasa sudah 6 orang saksi diperiksa yang diduga mengetahui tindak pidana korupsi itu, jadi total sudah 14 orang diperiksa,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah memeriksa kasus dugaan korupsi di KONI pada 24 November 2017, KONI Pusat mengirimkan proposal kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi guna meminta bantuan Rp 26 miliar.
Kemudian Menpora Imam Nahrawi memerintahkan Deputi 4 bidang peningkatan prestasi olahraga untuk mencairkan dana tersebut.

Mengingat dalam Rencana Kegiatandan Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA K/L) pada Kemenpora Tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran guna merespon proposal KONI itu.

Namun Kemenpora melalui Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang peningkatan prestasi olahraga, pada bulan Desember 2017.

Pemerintah melalui Kemenpora memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 25 miliar dana tersebut dicairkan ke rekening KONI Pusat.

Namun dana tersebut diduga telah terjadi penyimpangan penggunaannya oleh oknum KONI Pusat dan Kemenpora RI.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Telah menerima 14 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus kerusuhan 21-22 Mei, oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya.

“Ya benar 14 SPDP dengan jumlah 79 orang dari Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan tindak pidana kerusuhan di Jakarta 21-22 Mei 2019,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Mukri, Rabu (19/6/2019).

Masih kata Mukri ke 79 tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 170 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 218 KUHP, dan Pasal 187 KUHP.

Lebih lanjut Mukri mengatakan dengan diterimanya SPDP oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka Kepala Kejaksaan Tinggi DKI juga telah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Masing-masing SPDP beranggotakan dua Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ungkap Mukri. (Tim)