Foto: Rumah yang dijadikan pabrik sabu di Jakarta Barat

dutainfo.com-Jakarta: Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat kembali ungkap pabrik sabu rumahan di Perumahan Citra 2 Kalideres Jakarta Barat.

“Ya benar satu tersangka MS (42) diamankan dalam kasus ini,” ujar Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi Sik MH, Minggu (23/6/2019).

Masih kata Hengki, pelaku MS diamankan saat kedapatan sedang memproduksi atau memasak sabu.

“Selain pelaku Anggota juga mengamankan alat-alat prekusor dan bahan pembuat sabu lainya,” ungkap Kombes Hengki.

Besok kami akan melakukan olah TKP bersama Labfor dan dilaksanakan press rilis di lokasi, tutupnya. (Hdr/Chand

Foto: Mayjen (Purn) Soenarko Ditangguhkan penahanannya (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Setelah sempat ditahan di Rumah Tahanan Militer Guntur Polisi Militer Kodam Jaya, Jakarta akhirnya Mayjen (Purn) Soenarko pada Jumat (21/6/2019) dibebaskan.

Seperti diketahui sebelumnya Mayjen (Purn) Soenarko ditahan penyidik Polri lantaran tersandung kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal akhirnya mendapat penangguhan penahanan hal tesebut berdasarkan Surat Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri dengan Nomor: B/612. Subdit I/VI/2019/Dit Tipidum tertanggal 21 Juni 2019.

Penangguhan mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko atas permintaan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Sementara Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memutuskan meminta penangguhan penahanan atas nama Mayjen (Purn) Soenarko kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Keputusan ini diambil karena beberapa pertimbangan yakni perimbangan aspek hukum, pertimbangan tentang rekam jejak Mayjen (Purn) Soenarko selama dinas aktif TNI maupun saat beliau purnawirawan, dan pertimbangan Ikatan Moral antara Prajurit TNI dengan Purnawirawan TNI,” ungkap Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi. (Tim)

Foto: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

dutainfo.com-Jakarta: Terkait penanguhan penahanan terhadap Mayjen (Purn) Soenarko, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan telah berkoordinasi dengan Komandan Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI), agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI agar menyampaikan ke penyidik meminta penanguhan penahanan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko.

“Ya sebelum saya ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, saya menelpon Danpuspom TNI Mayjen TNI Dedy Iswanto agar berkoordinasi dengan Kababinkum TNI agar meminta kepada penyidik penangguhan penahan Mayjen (Purn) Soenarko,” ujar Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pada awak media, (20/6/2019).

Sementara Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan surat permintaan penangguhan penahanan itu telah ditandatagani oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ditujukan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Sudah ditandatangani dan ditujukan pada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada Kamis 20 Juni 2019,” ungkap Mayjen Sisriadi, Jum’at (21/6/2019).

Ada beberapa pertimbangan terhadap Mayjen (Purn) Soenarko, yaitu aspek hukum, pertimbangan rekan jejak sewaktu Mayjen (Purn) bertugas di TNI dan setelah menjadi Purnawirawan TNI, serta pertimbangan Ikatan Moral antara Prajurit TNI dengan Purnawirawan TNI, jelasnya. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terkait dugaan korupsi di dua Kementrian yakni Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung HM Prasetyo pastikan pihaknya akan transparan dan Profesional menangani kasus ini.

Terkait hal tersebut pihak penyidik Kejaksaan Agung berencana memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Namun Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan tim penyidik saat ini masih menggali keterangan dari puluhan saksi, sebelum nantinya memanggil dua menteri tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi.

” Tim jaksa yang menangani perkara tersebut akan transparan dan Profesional,” ujar Prasetyo.

Masih kata Prasetyo tim masih mendalami terlebih dulu, bukti-bukti harus dikumpulkan dulu baru nanti akan ditentukan perlu dipanggil atau tidak.

Sebelumnya diketahui Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi akan dipanggil tim penyidik kejaksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana Pemerintah ke KONI Pusat guna pembiayaan dan program pendampingan, pengawasan dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional Asian Games 2018 diduga negara merugi Rp 26 miliar.

Untuk Kementrian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan dipanggil terkait dugaan korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di KKP yang tidak sesuai prosedur.
(Tim)