Kasukdis Jakbar: Razia gabungan libatkan Kodim 

Foto: Gedung Dinas Sosial Jakarta Barat

dutainfo.com-Jakarta: Razia gabungan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat berhasil mengamankan 17 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jum’at malam (15/12/2017).

” Ya razia ini kita lakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang kita dapat melalui kanal pengaduan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait maraknya PMKS dan didalam razia ini kami melibatkan Kodim 0503/ JB,” ujar Kepala Dinas Sosial Jakarta Barat Surya Sabtu (16/12).

Masih kata Surya dari 17 PMKS yang berhasil di amankan empat diduga merupakan Pekerja Seks Komersial (PSK), selain itu ada juga gelandangan, pengamen, dan psikotik.

Kasukdis Surya juga mengingatkan anggotanya agar tidak main mata dengan PMKS, apabila ada oknum dan ditemukan bukti kami akan ambil tindakan tegas. Jangan main- main apabila ada petugas main mata dengan PMKS akan kita pecat.

Tujuh belas PMKS yang terjaring razia sudah diamankan ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. (Hdr)

Ditreskrimum Polda Metro Jaya Tangkap Sindikat Ranmor Bodong 

Foto: Mobil hasil kejahatan diamankan Polisi

dutainfo.com-Jakarta: Polda Metro Jaya melalui Subdit Ranmor Ditreskrimum berhasil bongkar sindikat penjualan mobil kreditan, tersangka bahkan telah melengkapi mobil kreditan itu dengan STNK dan BPKB palsu.

Pelaku kejahatan ini berkat pengembangan kasus tersangka SA yang sebelumnya diamankan petugas gabungan Subdit Ranmor dan Ditlantas Polda Metro Jaya di daerah pasar Rebo, Jakarta Timur pada November 2017, selanjutnya pengembangan dan hasilnya tujuh orang ditangkap.

Dari nyanyian tersangka SA kepada petugas mobil didapat dari tersangka THS di Jawa Barat, dan dia mengakui sudah melakukan jual-beli kendaraan yang statusnya merupakan kendaraan leasing atau masih kredit yang masih menunggak sejak Mei sampai November 2017, ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta (15/12/2017).

Tersangka THS diamankan di Cianjur, Jawa Barat.

Modusnya tersangka menawarkan kepada masyarakat pembayaran mobil secara bertahap, tahap pertama pembeli diminta membayar 50 persen dari harga jual.

Selanjutnya tersangka juga menjanjikan kepada pembeli kendaraan bisa langsung balik nama dan nanti BPKB nya akan dikasih setelah pembayaran tahap kedua lunas setelah 4 tahun,” ucap Nico.

Pada saat awal pembelian pertama pembeli akan diberikan STNK asli. selanjutnya tersangka SA akan memesan STNK palsu untuk balik nama kepada tersangka BW dan SG.

Petugas juga berhasil menyita dua unit mobil hasil kejahatan para pelaku, BPKB dan STNK palsu. (Hdr/tim)

Jaksa Agung Minta Para Jaksa Jaga Integritas 

Foto: jaksa agung M Prasetyo 

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung M Prasetyo meminta seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk dapat menjaga profesionalisme dan independensi didalam melakukan penegakkan hukum.

“Jangan pernah gadaikan idealisme dalam penegakkan hukum,” ujar Jaksa Agung M Prasetyo saat menutup rangkaian Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017 di Gedung Badiklat Kejaksaan, Jum’at (15/12).

Masih kata Prasetyo bahwa melepas idealisme bisa menjadi pertaruhan besar yang akan merusak nama baik individu dan keluarga. juga akan membuat tercorengnya nama baik dan wibawa institusi Korps Kejaksaan.

Jadi lanjut Prasetyo semua jajaran harus tetap menjaga integritas, hal ini sangatlah dibutuhkan agar institusi Kejaksaan tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Selain itu Jaksa Agung juga meminta para bawahannya untuk memperhatikan petunjuk dan arahan masing-masing pimpinan, nah dengan demikian akan tercipta kesamaan pola pikir untuk membangun dan mempertahankan integritas, tegas Prasetyo didepan para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. (Hdr)

AM Fatwa Meninggal, Mantan Presiden SBY melayat 

Foto: Sholat Jenazah di Kediaman Almarhum AM Fatwa

dutainfo.com-Jakarta: Andi Mappetahang Fatwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meninggal dunia pada pukul 06.25 WIB. Almarhum meninggal dunia dalam usia 78 tahun, di rumah sakit MMC, Kuningan,Jakarta Selatan, dikabarkan menderita sakit kanker.

Terlihat sejak pagi hari Kamis (14/12) di rumah duka Jalan Pejaten, Jakarta Selatan, nampak hadir mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Para pejabat daerah dan Tokoh Persatuan Islam Indonesia (PERSIS) H Ir Yayat Supriyatna.

Jenazah Almarhum AM Fatwa sebelum dibawa ke rumah duka terlebih dahulu disemayamkan di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Rencananya Almarhum AM Fatwa akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis Siang (14/12/2017). (Hdr/Iyl)

Foto: Mantan Presiden SBY nampak melayat ke rumah duka

Kabiro Humas KPK: POM TNI AU dan KPK masih Tunggu BPK 

Foto: Gedung KPK (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101, Polisi Militer TNI AU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih berkoordinasi dengan Badan   Pemeriksaan Keuangan (BPK).

” Hasilnya nanti akan digunakan untuk memproses tersangka dari TNI AU yang menyebabkan kerugian negara, dan perhitungan itu juga akan dimanfaatkan KPK untuk penanganan perkara dengan tersangka IKS,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada awak media Rabu (13/12/2017).

Masih kata Febri sedianya tanggal (12/12) pihak KPK akan memeriksa terhadap 6 saksi dari perwira TNI AU di Markas POM TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk tersangka Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh, akan tetapi keenam nya tidak hadir, namu n akan dijadwalkan ulang.

Koordinasi tim penyidik dengan kuasa hukum para saksi (Diskum TNI AU) telah menyampaikan bahwa surat panggilan yang di kirim KPK belum terdapat disposisi untuk para saksi guna hadir, dan akhirnya meminta pengunduran waktu hingga pekan depan pada Selasa (19/12), kata Febri.

Febri juga mengatakan pihak KPK dan POM TNI berkoordinasi sangat baik, bahkan pihak POM memfasilitasi kebutuhan guna pemeriksaan saksi dari militer.

Dalam perkara dugaan korupsi ini ada lima tersangka yang telah ditetapkan POM TNI, dua perwira TNI AU yakni Marsma TNI FA, dan letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas, serta seorang Pelda S yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu, kemudian juga Kolonel Kal FTS, dan Marsda TNI SB (Asrena Kasau).

Sebelumnya KPK telah menetapkan Irfan sebagai tersangka pertama dari swasta, dia diduga meneken kontrak dengan pihak Augusta Westland, perusahaan joint venture West land Helicopter di Inggris dengan Agusta di Italia, nilainya Rp 514 miliar, akan tetapi dalam kontrak pengadaan helikopter dengan pihak TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, terdapat kerugian negara sekitar Rp 224 miliar. (tim)