Foto: Kolonel Gadungan diamankan Kodim Depok

dutainfo.com-Jakarta: Seorang TNI AD gadungan dengan pangkat Kolonel diamankan Kodim 0508 Depok, sang Kolonel gadungan bernama Gusti Aji mengaku hanya senang dengan kagum pada TNI.

” Ya telah kita amankan pria yang bernama Gusti sekitar pukul 11.30 WIB yang bersangkutan mengaku sebagai anggota TNI yang bertugas di Mabes TNI, laporan dari masyarakat ini kita tindak lanjuti. Ketika kami tanya yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan identitas,” ujar Komandan Kodim 0508 Depok Letkol Inf M Iskandar pada awak media (11/1/2018).

Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada warga kerap kali memakai pakaian dinas TNI, yang setiap hari hanya beraktivitas di warung makan. Hal ini membuat warga curiga karena Gusti Aji tidak pernah ngantor. Gusti mengaku kepada warga adalah anggota TNI berpangkat Kolonel, ungkap Iskandar.

Dari laporan itu kami telusuri dan cermati ternyata yang bersangkutan tidak dapat menunjukan kartu identitas TNI, selanjutnya kami bawa ke Garnisun.

Ketika dilakukan penggeledahan di rumah kostnya ditemukan sejumlah atribut TNI lainnya, dan juga terdapat senjata mainan, selanjutnya guna pemeriksaan lebih lanjut kami serahkan pada kepolisian, kata Iskandar.

Sementara pengakuan Gusti Aji dia menggunakan seragam TNI lengkap dengan tanda pangkat Kolonel TNI AD, corps Infanteri hanya untuk gagah-gagahan saja dan senang dengan TNI.

Dia juga mengaku untuk membeli seluruh atribut TNI menghabiskan uang Rp 5 juta.  (Hdr/tim)

Foto: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Penindakan hukum terhadap calon kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), proses hukumnya akan tetap berjalan, namun Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memgusulkan penundaan penegakan hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama proses pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR. setelah pilkada usai, proses hukum baru dilanjutkan.

” Ya saya menyampaikan usul saat pasangan calon sudah ditetapkan KPUD maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka, sebaiknya ditunda sampai dengan pilkada usai,” ujar Kapolri Jenderal Tito di Gedung MPR-DPR RI, seperti dikutip merdeka.com Kamis (11/1).

Akan tetapi penindakan hukum tidak berlaku jika calon kepala daerah tertangkap operasi tangkap tangan (OTT).

Dikecualikan bagi yang terkena OTT, semisal ada tindakan korupsi dan tertangkap, itu dikecualikan, ungkap Jenderal Tito.

Kapolri Jenderal Tito, juga menyarankan pemilihan kepala daerah secara langsung agar ditinjau ulang. Mengapa karena hal ini banyak temuan soal praktik politik uang yang dilakukan seseorang guna menjadi kepala daerah, tutupnya. (***)

Foto: Gedung KPK (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Juru bicara pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menjelaskan, KPK akan tetap melanjutkan proses hukum calon kepala daerah meski yang bersangkutan menjadi peserta Pilkada serentak pada 2018.

Namun sikap KPK berbeda dengan sikap pandangan Polri dan Kejaksaan, yang akan menghentikan sementara proses hukum calon kepala daerah.

Dikarenakan ada kekhawatiran terjadi kegaduhan dan akan mempengaruhi proses demokrasi.

” Ya peristiwa hukum akan kita selesaikan di koridor hukumnya, untuk peristiwa politik silahkan saja,” kata Febri Diansyah seperti dikutip Kompas.com (11/1).

Masih kata Febri meskipun beda sikap dengan penegak hukum lainnya, KPK akan tetap selalu berkoordinasi dalam penanganan perkara.

KPK dalam hal ini tidak bisa mengesampingkan aturan yang sudah ada dan diatur dalam KUHAP, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan UU KPK, jelas Febri.

Sebelumnya pihak Kejaksaan juga sependapat dengan Polri, untuk sementara penyidik pada Kejaksaan akan menghentikan sementara proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018.

Hal tersebut dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo alasannya pemeriksaan tak mau menimbulkan kegaduhan.

” Ya sudah ada keputusan penegak hukum, agar tidak ada kegaduhan, jadi biar paslon menjalani pilkada nya dulu,” ungkap Prasetyo.

Semua biar berjalan dulu agar tidak terjadi kegaduhan dan keributan kita harapkan semua aman dan pesta demokrasi berjalan tenang, tegas Prasetyo.

Sikap yang sama juga dikatakan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, agar pemeriksaan terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar ditangguhkan dulu.

Nah setelah Pilkada selesai baru penegak hukum akan melanjutkan proses hukumnya, papar Tito. (Hdr/tim)

Foto: Gedung Polres Metro Jakarta Barat

dutainfo.com-Jakarta: Pelaku perampokan rumah di Vila Kedoya, Jakarta Barat ditangkap petugas Reserse Kriminal Umum Polres Jakarta Barat.

” Ya telah kita amankan untuk sementara baru 2 orang, 1 berinisial JP dan yang satu berinisial O, selebihnya masih dalam pengembangan,” ujar Kanit Krimum Polres Jakarta Barat AKP Rulian Sauri kepada awak media di Mapolres Jakarta Barat (11/1).

Satu pelaku kita tangkap di Palembang, dan satu lagi di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Masih kata Rulian, untuk tersangka O, anggota juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat yang isinya senpi dan alat pencongkel pintu yang digunakan saat merampok.

Nah rumah yang ditempati oleh O adalah tempat dimana barang bukti ditemukan dan dijadikan tempat berkumpul sebelum menjalankan aksinya, kata Rulian.

Seperti diketahui sebelumnya perampokan itu terjadi pada Minggu (3/12/2017), di kediaman Steven (31), para pelaku perampokan itu juga sempat menyekap anak Steven, Grevi (1), dan berhasil membawa uang hasil rampokan ratusan juta, serta barang elektronik. (Hdr/tim)

Foto: Mantan Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi

dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan kantor mantan kuasa hukum Setya Novanto, pada Kamis (11/1/2018), di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hasilnya penyidik membawa surat-surat tiga koper dan satu dus.

Ketua tim kuasa hukum Fredrich, Supriyanto Refa yang berada di lokasi penggeledahan mengatakan pada sejumlah awak media, bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Masih Kata Supriyanto ada 27 item barang yang dibawa penyidik KPK, semua kebanyakan berupa surat kuasa yang ada hubungan dan ada juga yang tidak ada hubungannya, dan juga terdapat 3 HP turut disita penyidik.

Penyidik KPK datang melakukan penggeledahan Kantor Pengacara Fredrich pada pukul 10.00 WIB, namun Fredrich Yunadi datang ke Kantornya pada pukul 13.00 WIB.  (Hdr/iyl)