Foto:(ist)

dutainfo.com-Jakarta: Perkara sengketa lahan di Semanan, Jakarta Barat, antara ahli waris Nilam Bin Idup dengan PT Catur Marga Utama, terus bergulir tak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saja, hingga ke Ombudsman Republik Indonesia.

Tak jauh dari lokasi sengketa lahan yang berada di Kampung Lamporan RT 05/08, Kelurahan Semanan, Kalideres Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun perumahan oleh pengembang kini proses aktivitas pengerukan terus berjalan.

Kuasa hukum ahli waris, Nilam Bin Idup, Madsanih Manong SH, mempertanyakan proses perijinan pembangunan itu, mulai dari proses pengurukan lahan dilokasi sekitar, lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum gugatan perdata di PN Jakarta Barat.

“Selain langkah hukum gugatan perdata ke PN Jakarta Barat, kami juga melayangkan surat keberatan kepada Pemprov DKI, Jakarta atas proses perijinan proyek itu,” Ujar Madsanih, kepada awak media, Minggu (21/3/2021).

Masih kata Madsanih, namun hingga kini kami tidak mendapat respon baik dari pemerintah dan Kepala PTSP DKI, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut ke Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

“Kami selaku kuasa hukum berharap Ombudsman RI dapat memproses laporan ini dengan cepat apa yang menjadi keberatan kami karena dalam SHGB 08036/Semanan luas 20 241 M2 milik PT CMU terdapat SHM 1492/atas nama Nilam Bin Idup yang belum diperjual belikan oleh ahli waris,” ungkapnya.

Kami juga berharap Ombudsman memberikan rekomendasi dan menunda semua proses perijinan sekaligus menindak para oknum pejabat Pemrov DKI yang diduga kuat terlibat masalah ini, harap Madsanih.(Tim)

Foto: Ist

dutainfo.com-Jakarta: Pe rkara sengketa lahan di Semanan, Jakarta Barat, antara ahli waris Nilam Bin Idup dengan PT Catur Marga Utama, terus bergulir tak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat saja, hingga ke Ombudsman Republik Indonesia.

Tak jauh dari lokasi sengketa lahan yang berada di Kampung Lamporan RT 05/08, Kelurahan Semanan, Kalideres Jakarta Barat, yang rencananya akan dibangun perumahan oleh pengembang kini proses aktivitas pengerukan terus berjalan.

Kuasa hukum ahli waris, Nilam Bin Idup, Madsanih Manong SH, mempertanyakan proses perijinan pembangunan itu, mulai dari proses pengurukan lahan dilokasi sekitar, lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum gugatan perdata di PN Jakarta Barat.

“Selain langkah hukum gugatan perdata ke PN Jakarta Barat, kami juga melayangkan surat keberatan kepada Pemprov DKI, Jakarta atas proses perijinan proyek itu,” Ujar Madsanih, kepada awak media, Minggu (21/3/2021).

Masih kata Madsanih, namun hingga kini kami tidak mendapat respon baik dari pemerintah dan Kepala PTSP DKI, selanjutnya kami melaporkan hal tersebut ke Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

“Kami selaku kuasa hukum berharap Ombudsman RI dapat memproses laporan ini dengan cepat apa yang menjadi keberatan kami karena dalam SHGB 08036/Semanan luas 20 241 M2 milik PT CMU terdapat SHM 1492/atas nama Nilam Bin Idup yang belum diperjual belikan oleh ahli waris,” ungkapnya.

Kami juga berharap Ombudsman memberikan rekomendasi dan menunda semua proses perijinan sekaligus menindak para oknum pejabat Pemrov DKI yang diduga kuat terlibat masalah ini, harap Madsanih.(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pelaksanaan edukasi dan pendisiplinan penggunaan masker gencar dilakukan Tiga Pilar Tambora, Jakarta Barat, Minggu (21/3/2021).

Sebanyak 58 pelanggar protokol kesehatan terjaring operasi yustisi di dua lokasi berbeda yakni di Jalan Kalibesar Roamalaka Tambora, dan di Jalan Pejagalan, Jakarta Barat.

“Ya benar kegiatan pelaksanaan edukasi dan pendisiplinan terhadap masyarakat gencar dilakukan bersama Polsek, Koramil dan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,” ujar Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi.

Masih kata Kompol Faruk Rozi, kegiatan ini kami laksanakan secara bersama dengan Tiga Pilar tentunya secara berkelanjutan diwilayah Tambora Jakarta Barat.

“Didalam operasi yustisi kali ini kami mendapati 58 pelanggar protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker 53 pelanggar diberi sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum, sementara 5 pelanggar memilih membayar denda administrasi,” ungkapnya.

Kami berharap kepada masyarakat agar dapat bekerjasama dan tetap mentaati protokol kesehatan dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan 5M yakni Mencuci tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas tentunya, hal ini guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tutupnya. (Hdr/elw)

dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung Bantah kabar penangkapan seorang oknum jaksa berinisial AF yang diduga menerima suap dalam kasus terdakwa Habib Rizieq Shihab (HRS), terkait kasus melanggar aturan karantina Covid-19.

“Video yang beredar di media sosial dengan narasi terbongkar pengakuan seorang jaksa yang mengaku menerima suap dari kasus HRS adalah tidak benar, apalagi dikaitkan dengan penjelasan Yulianto selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media tahun 2016,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Sabtu (20/3/2021).

Masih kata Leonard, padahal saat ini Yulianto menjabat sabagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

“Video penangkapan seorang oknum jaksa berinisial AF oleh tim Saber Pungli Kejagung adalah peristiwa pada November 2016. Penangkapan terkait pemberian suap dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa Kali Mok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Jawa Timur,” ungkap Leonard.

Penangkapan oknum jaksa AF tidak ada kaitannya dengan proses sidang HRS yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, lanjut Leonard.

Selanjutnya kami meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoaks sebagaimana video yang beredar saat ini.

“Karena perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya Pasal 45A Ayat (1), berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyertakan akan di pidana dengan pidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak Satu miliar,” papar Leonard. (Tim)