dutainfo.com-Jakarta : Peringatan hari Ulang Tahun UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) yang ke – 62 tahun 2022, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce bersama walikota Jakarta Barat Bpk Yani Wahyu Purwoko dan Dandim 0503 JB Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa menghadiri upacara di kantor BPN Jakarta Barat, Senin, 26/9/2022.

Dalam upacara hari Ulang Tahun UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) yang ke – 62 Tahun 2022 tersebut bertindak selaku inspektur upacara walikota Jakarta Barat Bpk Yani Wahyu Purwoko

Dikesempatan tersebut tampak terlihat walikota Jakarta Barat memberikan penghargaan Satya Lencana kepada 11 Pegawai BPN dan juga pemberian sebanyak 5 sertifikat tanah wakaf tempat ibadah serta 10 sertifikat tanah PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan juga dalam kesempatan tersebut Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce memberikan simbolis penyerahan sertifikat tanah BMN (Badan milik negara)

Walikota Jakarta Barat Bpk Yani Wahyu Purwoko membacakan sambutan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional, Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 ini kita mengusung tema “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh” akan mewujudkan percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan data base yang akan menyebabkan layanan kepada masyarakat yang transparan, cepat, efektif,dan efisien.

Oleh karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan:

1. Percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis
   Lengkap (PTSL);
2. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan Reforma Agraria
   serta pemberantasan MafiaTanah;
3. Dukung percepatan pembangunan IKN

Lanjut bapak Yani Wahyu Purwoko mengatakan, Dengan program PTSL kita mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu 5 (lima)tahun. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL.Hingga saat ini capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,70/0.

Untuk mencapai target 100% pada tahun 2025 harus menyusun strategi yang terbaik.

” Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL namun yang tidak kalah
pentingnya adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak
menirnbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” ujarnya membaca kan sambutan menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional

Di kesempatan tersebut hadir diantaranya, Walikota Jakarta Barat Bpk Yani Wahyu Purwoko, Kepala BPN Jakarta barat Bp Sri Pranoto ssit, mm, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce, Dandim 0503 JB Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa, Kajari Jakarta Barat di wakili oleh kasubbag bin Kejari Jakarta Barat josep christian para lurah dan camat. (Tim)

dutainfo.com-Serang: Kegiatan bakti sosial digelar oleh Kejaksaan Tinggi Banten bersama Persatuan Jaksa Indonesia, dengan melaksanakan operasi katarak dan hernia secara gratis, bagi warga yang membutuhkan di RSUD Banten.

“Ya bakti sosial dilaksanakan sejak Sabtu 24 September 2022 hingga Minggu 25 September 2022, kegiatan ini dilaksanakan guna kepedulian Jaksa Indonesia terhadap warga Banten,” ujar Kajati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Minggu (25/9/2022).

Masih kata Leonard, kegiatan ini juga dibantu oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD).

Dan tentunya atas bimbingan bapak Jaksa Agung, menyelenggarakan bakti sosial ini bagi warga Banten yang tidak mampu, dan kegiatan ini adalah agenda Hari Bhakti Adhyaksa tahun 2022 dan memperingati HUT RI pada 17 Agustus 2022 yang lalu.
(Tim)

dutainfo.com-Permohonan: eksekusi terhadap termohon eksekusi (PT BBB), kembali dilayangkan pihak pemohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada Selasa 20 September 2022, juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan pendataan terhadap aset PT BBB.

Kuasa hukum pemohon eksekusi Soedarto Rimbun SH,MH kepada media mengatakan permasalahan berawal dari pihak termohon eksekusi memiliki hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 943 juta, diakuinya, pada saat penetapan sebenarnya Rp 1,9 miliar, tetapi termohon eksekusi baru membayar Rp 1 Miliar dan sisanya belum dibayar yang merupakan hutang kepada pihak ketiga, sehingga pemohon eksekusi mengajukan eksekusi kembali, seperti dikutip media GAASINDONESIA.COM.

Menanggapi pemberitaan tersebut diatas awak media melakukan konfirmasi dengan Direktur Utama PT BBB Calon Ginting SH.

Ditemui awak media Calon Ginting yang didampingi Penasehat Hukum Dr.Najab Khan SH, MH mengatakan bahwa gugatan terhadap pihaknya dipicu dari adanya permintaan pihak pemohon eksekusi kepada termohon guna mengembalikan uang investasi Rp 400 juta karena dilihat kurang maju usahanya.Namun dia menggugat Rp.1.943.000.000,- dgn gugatan ke PN JKT BAR dgn nomor perkara 647/ pdt. G/ 2015

Singkat cerita sambung Ginting, permintaan saudara S untuk melakukan perdamaian sebelum putusan, kami sanggupi dengan membayar Rp 1 miliar sesuai kesepakatan, dan kami buat akta perdamaian di notaris.

“Dalam akta perdamaian itu bahwa dengan menerima Rp 1 miliar pihak pemohon tak akan menuntut apapun lagi dengan alasan kurang bayar atau salah satu pihak dirugikan , dan sepakat mengabaikan putusan PN sampai ke tingkat MA, kami merasa heran saja pihak pemohon menagih sisanya, padahal dgn dibayar uang 1 M sebelum putusan PN, Adalah uang perdamaian bukan uang angsuran stlh putusan keluar ungkap Ginting. Kepada awak media, Ginting, juga mengungkapkan, coba tanyakan pada kuasa hukum S ini apakah benar ada akta perdamaian Nomor 07/2016 yang dibuat Notaris , apakah benar S sudah menerima uang Rp 1 miliar dari PT BBB sebagai uang perdamaian yg tertuang didalam akte notaris pasal 3 , psl 4 , psl 5 dan psl 6.

Selain itu menurut Ginting, kan sudah ada perdamaian, kenapa tak dicabut perkara Nomor 647/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR. padahal lanjut Ginting, dalam akta perdamaian Pasal 4 Ayat 4 S ini harus mencabut perkara dan sepakat tidak akan menuntut lagi.

“Kenapa masih menuntut agar PT BBB membayar lagi padahal Pasal 5 akta perdamaian berbunyi tak ada lagi saling menuntut,” paparnya.

Dan kenapa mengajukan sita jamin terhadap aset PT BBB kan jelas suda ada perdamaian yang dibuat aktanya oleh notaris, sambung Ginting.

Nah apalagi yang kuasa hukumnya tuntut sebenarnya.

Ini kan jadi tak jelas, yang kuasa hukum S ini ajukan sita eksekusi kan perkara Nomor: 647/Pdt.G/2015/PN.JKT.BAR, apa hubungan dengan perkara lain, yang jelas kan perkara ini sudah ada perdamaian dan dihadapan notaris, papar Ginting.

Dirut PT BBB Calon Ginting SH, tetap mengupayakan untuk menggugat S baik pidana maupun perdata, supaya setiap orang harus tunduk dan menghormati apa yang telah disepakati dalam akta perdamaian.

Masih menurut Calon Ginting, dirinya juga meminta agar eks rekan Investasi S, atau kuasa hukum nya, dapat duduk bersama-sama, membuka kembali akta perdamaian yang telah disepakati kedua belah pihak dihadapan notaris, agar terang benderang.

Sementara saat dikonfirmasi ke Kuasa Hukum S, Soedarto Rimbun, melalui hp nya oleh media, mendapat jawaban belum ada waktu, dan ditanya wartawan lagi apakah bisa wawancara melalui Wa via Hp saja, dijawab tidak bisa. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Guna mengamankan aksi demo gabungan petani dan buruh di Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini, sebanyak 1.700 personel gabungan TNI-Polri Dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

“Ya benar 1.700 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan,” ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin, pada awak media, Sabtu (24/9/2022).

Masih kata Kombes Komarudin, dirinya berharap peserta menggelar aksi dengan tertib dan menggunakan tempat yang sudah disediakan.

“Kami himbau agar tertib dan menggunakan tempat yang sudah disediakan agar tak menggangu aktivitas masyarakat lainya,” ungkapnya.

Didalam aksi tersebut, massa pendemo menuntut menolak harga kenaikan BBM, hingga pencabutan omnibus law.
(Tim)