dutainfo.com-Banyuwangi; Kejaksaan Negeri Banyuwangi melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkotika, kesehatan dan perkara tindak pidana umum serta perkara tipiring yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) di halaman kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 63 Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis (5/10/2023).

Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana narkotika, kesehatan dan perkara tindak pidana umum serta perkara tipiring dengan berbagai barang bukti diantaranya berupa jenis sabu – sabu sebanyak 157,9 gram, jenis obat-obatan trihexyphenidyl sebanyak 34 butir dan pakaian, hp, dompet, timbangan, kartu remi, golok serta minuman keras sebanyak 38 botol .

Pemusnahan barang bukti ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Suhardjono yang diwakili oleh Kasi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R) Muhammad Bimo. Turut hadir perwakilan Polresta Banyuwangi dari Satresnarkoba Bripka Anang Widada, Kasubsi Subkor P2P (Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan Banyuwangi Ibu Mushafah, Kasubsi Pratut Pidum Helena selaku Plh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyuwangi Rizky Septa Kurniadhi, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Banyuwangi Novan B Arianto, Kasubbagbin Kejaksaan Negeri Banyuwangi Adi Tjandra, Mahasiswa/i magang dari Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Banyuwangi serta Tim Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan (PB3R) Kejari Banyuwangi.

“Bahwa pemusnahan ini adalah kegiatan rutin Yang merupakan bagian dari penegakan hukum, sesuai dengan salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagai Eksekutor yang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “ujar Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Suhardjono, Kamis (5/10/2023)

Sementara Kasi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejari Banyuwangi Muhammad Bimo menambahkan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, kesehatan dan tindak pidana umum serta tipiring ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau sudah Inkracht. Jadi sudah ada kekuatan hukum tetap. (Hdr/Sav)

dutainfo.com-Jakarta: Dugaan tindak pidana korupsi berupa rekayasa proyek fiktif PT Sigma Cipta Caraka (SCC) atau Telkomsigma periode 2017-2018, diusut penyidik pada Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

“Ya kami telah meningkatkan status penanganan kasus proyek fiktif Telkomsigma ini dari penyelidikan ke penyidikan,” ujar Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi, kepada awak media, Rabu (4/10/2023).

Masih kata Kuntadi, PT SCC melakukan kegiatan usaha yang berada di luar core bisnisnya yakni memberikan pembiayaan modal kerja pada beberapa perusahaan dengan cara membuat perjanjian kerja sama fiktif.

Ada beberapa proyek fiktif yakni, Proyek data Storage, network performance dan diagnostic, SEIM, dan manage service dengan PT PDS, selanjutnya proyek penyediaan server dan storage system dengan PT PNB, dan proyek penyediaan network dan generator dengan PT KMU.

“Perbuatan tersebut diduga telah merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 318 miliar,” papar Kuntadi.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPPA) memberikan apresiasi atas kecepatan dan respons yang luar biasa dari Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kasus perundungan yang melibatkan dua orang anak laki-laki berusia 8 tahun dan 10 tahun.

Insiden memilukan ini terjadi saat anak anak tersebut tengah bermain PlayStation di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Plt.Asdep Pelayanan AMPK KemenPPPA Ibu Atwirlany Ritonga mengatakan, Kasus perundungan anak adalah salah satu fenomena yang terjadi pada anak-anak kita dan sangat membutuhkan perhatian khusus dan memerlukan tindakan cepat baik dengan tujuan untuk melindungi mereka, memastikan mendapatkan layanan yang dibutuhkan dan hak haknya terpenuhi.

“Ketika insiden ini mencuat, Polres Metro Jakarta Barat segera merespons dengan serius, mengirim pesan kuat bahwa perlindungan anak adalah prioritas utama mereka, dan melibatkan Kementerian PPPA dan pihak lain untuk bisa ikut mendampingi” ucapnya

Kebijakan “nol toleransi” terhadap kekerasan terhadap anak menjadi dasar tindakan Polres Metro Jakarta Barat dalam menghadapi kasus ini.

Mereka melakukan penyelidikan mendalam, memastikan bahwa kasus perundungan diidentifikasi dan mendapat penanganan khusus akan kasus tersebut.

“Hal ini adalah langkah penting untuk memberikan Perlindungan kepada anak yang menjadi korban, serta untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa depan,” terangnya

KemenPPPA sangat mengapresiasi atas kerja keras dan komitmen Polres Metro Jakarta Barat dalam melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan psikologis.

“Upaya mereka menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di wilayahnya adalah contoh yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat, komunitas dan lembaga penegak hukum dan pihak lainya karena untuk melindungi anak menjadi tanggungjawab semua pihak” jelasnya

Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama kita semua, dan kami dari Kemen PPPA berharap bahwa tindakan positif seperti yang diambil oleh Polres Metro Jakarta Barat akan memberikan contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya.

Selain itu, mereka juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus perundungan atau kekerasan terhadap anak salah satunya melalui kanal pelaporan SAPA 129, sehingga anak-anak dapat terlindungi, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh cinta, dan harmonis. Tutupnya. (Tim)