dutainfo.com-Jakarta: Tugas-tugas pers terhadap DPR tidak akan berubah meski Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD, sudah disahkan, hal ini dikatakan Ketua DPR-RI Bambang Soesetyo, dan memberikan jaminan itu kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
” Ya saya sampaikan bahwa saya menjamin kebebasan pers tetap hidup dan berjalan sebagaimana mestinya di DPR,” ucap Ketua DPR-RI Bambang Soesetyo, kepada awak media, di Dewan Pers, Jakarta (20/2/2018).
Bambang menyadari ada penolakan yang besar dari publik terhadap pengesahan UU MD3, termasuk kekhawatiran pers dibungkam oleh UU tersebut.
Akan tetapi Bambang meyakinkan dan percaya bahwa wartawan yang kerap meliput di DPR sudah lulus uji kompetensi sehingga memegang teguh kode etik jurnalistik.
Atas dasar tersebut, dirinya yakin pers mampu membedakan antara kritik dan penghinaan, dan ujaran kebencian kepada DPR sebagai lembaga negara dan para anggota DPR sebagai pejabat negara.
” Saya tidak khawatir ada yang tergelincir (UU MD3), tutup Bambang. (Iyl/tim)

Foto: Massa Aliansi Pecinta Haromain berunjuk rasa di Kedubes Iran, Jakarta Pusat

dutainfo.com-Jakarta: Dunia saat ini diguncang oleh propaganda Internasionalisasi dua Tanah Suci yakni Makkah dan Madinah, propaganda Internaionalisasi Makkah dan Madinah ini bukanlah hal yang baru.

Pada dekade 80-an propaganda pernah dipopulerkan oleh pemimpin Spritual tertinggi Syi’a h sekaligus pemimpin Revolusi Iran yakni Khomeini.

Pada saat itu, Khomeini meminta agar pengelolaan dua Kota Suci umat Islam itu dikelola oleh Komite Islam Internasional dan tidak lagi dibawah Kerajaan Saudi Arabia.

Tidak dapat dipungkiri Iran sangat berkepintingan untuk mensuskseskan ide internasionalisasi Makkah dan Madinah. Iran memiliki tujuan geopolitik dalam rangka ekspansi ideologi dan memperluas penguasaan teritorial (lebensraum).

Penguasaan lebensraum sangat berharga bagi Iran, untuk mengupayakan hegemoni di Timur Tengah dan pada akhirnya diseluruh penjuru dunia.

Dengan adanya isu tersebut ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Haromain (APH) melakukan demo di Kedutaan Besar Iran, di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

“Kami datang ke Kedutaan Besar Iran untuk menyuarakan ke dunia Internasional tentang penolakan Internasionalisasi pelaksanaan Haji dan Umroh, sebab dari jaman Rasulullah SAW sejak 1438 H yang lalu Rasulullah telah mengurus pelaksanaan Haji, begitu juga disambung dengan Raja-raja berikutnya sampai ke bangsa Hud, yang sekarang dilanjutkan oleh Raja Salman sebagai Khdimul Haromain sebagai penjaga dua tanah suci Makkah,” ujar Ketua Umum Aliansi Pecinta Haromain Drs K.H. Hasri Harahap, pada awak media.

Masih kata Ustadz Hasri sebagai umat Islam Indonesia yang terbesar didunia setiap tahun mengirim jamaah Haji tak kurang dari 200 ribu jamaah dan telah merasakan pengurusan yang baik yang diurus oleh Khadimul Haromain yakni Raja Salman sekarang dengan aparat pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Jadi dalam hal ini secara umum kita menyuarakan bahwa kita sudah melakukan hubungan kepada sekalian ulama-ulama di Jakarta khususnya yang merupakan Ibu Kota Indonesia sebagai negara terbesar, bahwa kita menolak campur tangan negara-negara lain khususnya Iran begitu juga dengan Qatar yang baru-baru ini ikut menyuarakan Internasionalisasi kepengurusan Haji, papar Hasri.

Insyaalah keberkahan demi keberkehan yang telah dilaksanakan Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang dilaksanakan oleh Raja Salman sebagai Khadimul Haramain dalam melayani tamu-tamu Allah.

Dan untuk tahun-tahun berikutnya InsyaAllah dalam keadaan baik.
Sebenarnya, lanjut Ust Hasri, hal tersebut sudah terjadi Internasionalisasi Haji itu setiap tahun, contoh kasus Indonesia mengirim 250 ribu jamaah Haji, yang mengurus masakan disana itu orang madura, Cianjur, Ciamis, dan lainnya.

Setiap tahun ada Visa Amil Musim, yakni Visa pekerja musim, itu disebar diseluruh dunia muslim, ungkap Ustadz Hasri.
Ya artinya sudah ada kerja sama antara Saudi Arabia dengan negara-negara Islam lainnya.

Yang dituntut ini adalah supaya ada pergiliran pada tahun ini supaya Saudi yang mengatur urusan Haji, tahun depan Indonesia, tahun depan Iran, itu yang kita tolak. Sampai saat ini kepengurusan ibadah Haji yang dilaksanakan Saudi Arabia sudah bagus dan sudah berhasil dengan baik.

Sementara Wakil Koordinator Lapangan Ir Arief Ikhsan menyampaikan pernyataan sikap diantaranya,

1. Internasionalisasi penyelengaran Haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah akan menimbulkan problema besar dan persengketaan serta perselisihan yang sangat berbahaya, juga dapat memicu situasi chaos dalam pelaksanaan Ibadah Haji. Bahkan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dua tanah suci dan wilayah sekitarnya.

2. Pemerintah Saudi Arabia telah memberikan perhatian besar dalam penyelengaraan Ibadah Haji serta urusan dua tanah suci. Hal ini terbukti dengan pembangunan dan renovasi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta perluasan keduanya berlipat-lipat ganda, serta pembangun an jalan dan sarana prasarana yang berkualitas.

3. Berdasarkan apa yang tersebut diatas, maka tidak ada hajat dan alasan untuk Internasionalisasi penyelengaraan Ibadah Haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah.

4. Oleh karena itu Indonesia yang diwakili oleh para ulama dan tokoh-tokohn ya secara umum menolak upaya untuk Internasionalisasi penyelengaraan Haji dan urusan dua tanah suci Makkah dan Madinah dari pihak atau negara manapun juga.

Arief juga sangat menyesalkan atas itikad Kedubes Iran yang tidak menerima untuk audens, kami padahal sudah mendatangi dengan berunjuk rasa, namun pihak Kedubes menolak untuk audensi, tutupnya. (Elwan)