Jelang Putusan MK, Haidar Alwi: Anies Harus Tolak Pendatang

dutainfo.com-Jakarta: Masih melekat ingatan warga Jakarta peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu, dimana para perusuh dari luar kota datang memporak porandakan Ibu Kota. Warga Jakarta mengecam keras para perusuh yang dengan sengaja datang dari luar Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Haidar Alwi Inisiator Gerakan Perubahan #2022 Ganti Gabener, ia menuturkan “Spanduk warga Jakarta pun bertebaran pada setiap sudut Ibu Kota yang menolak keras aksi kerusuhan di wilayahnya, ini membuktikan bahwa warga Jakarta mengutuk kerusuhan yang lahir dari aksi anarkis terorganisir tersebut,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (25/6/2019).

Oleh karena itu sebagai warga Jakarta kami meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus jantan menolak pendatang yang datang ke Jakarta tanpa tujuan jelas.

Masih kata Haidar kalau hanya inggin mendengar pembacaan hasil putusan MK dijadikan alasan untuk datang jauh-jauh dari luar kota, itu sangat tidak masuk akal bagi warga Jakarta.

Sebab apabila hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan MK bisa nonton di TV, mendengar di Radio dan membaca berita online via handphone.

“Lebih aneh bin ajaib kalau alasan yang disebutkan bahwa ingin mengawal pembacaan hasil keputusan MK, kalau ingin jadi pengawal konstitusi sebaiknya mendaftar menjadi abdi hukum sesuai koridor Undang-Undang yang berlaku,” ungkap Haidar.

Sebab, kubu 02 sebagai penggugat sengketa Pilpres sudah resmi menghimbau massa pendukungnya untuk tidak turun kejalan. Pihak Polri juga sudah mengeluarkan larangan berdemo didepan MK.

Nah jadi tidak ada alasan bagi Gubernur Anies untuk tidak bisa bersikap jantan demi memberi rasa nyaman dan aman bagi warganya dengan melarang pendatang masuk Jakarta hanya untuk datang ke MK.

“Warga Jakarta yang tidak terkena virus intoleransi, radikalisme dan terorisme akan sepenuhnya mendukung Polri untuk bertindak tegas dan mengambil tindakan yang dianggap perlu, guna mengamankan Jakarta sehingga kami warga Jakarta bisa merasa aman sekaligus nyaman menjadi penduduk ibu kota negara ini,” ucapnya. (Elw)

Kejaksaan Agung Tetapkan 4 Tersangka Dugaan Korupsi Dana Banjir Manado

dutainfo.com–Jakarta: Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penanggulangan banjir kota Manado pada tahun 2014.

“Ya benar sudah ditetapkan 4 orang sebagai tersangka oleh penyidik Jampidsus,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI Adi Toegarisman, (25/6/2019).

Masih kata Adi Toegarisman, ke 4 orang tersebut berinisial FS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pemerintah kota (Pemkot) Manado, YSR pihak swasta, AYH pihak swasta, dan NJT selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) Pemkot Manado.

“Ke empat orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka pada waktu bersamaan,” ungkap Adi.
Namun sambung Adi Toegarisman tim penyidik tentu tidak akan berhenti pada 4 tersangka itu saja dan terus menggali untuk mencari tersangka lainya selama bukti-bukti dan fakta lapangan ditemukan.

Seperti diketahui sebelumnya pihak penyidik pada Jampidsus juga telah memeriksa Wali Kota Manado Godbless Sofcar Vicky Lumentut dan beberapa saksi lainya. (Tim)

Polda Metro Jaya Dan Kodam Jaya Terjunkan 8 Ribu Personel

Foto: Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Jelang putusan MK, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono, cek kesiapan pasukan gabungan TNI-Polri di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

“Ya untuk pengamanan di KPU TNI-Polri kerahkan 8 ribu personel yang disiagakan,” ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy yang didampingi Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono, Selasa (25/6/2019).

Masih kata Irjen Gatot, nantinya personel TNI-Polri yang kita siapkan sebanyak 8 ribu personel ditempatkan di KPU pada saat akan ada penetapan di KPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi.

Siang tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiono datang mengecek pengamanan di KPU. (Tim)

Fotographer Terkenal Ditangkap Polres Jakbar Terkait Narkoba

dutainfo.com-Jakarta: Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat, menangkap Fotographer Jerry Aurum yang juga mantan suami Artis Denada Tambunan, terkait Narkoba.

“Ya benar adanya penangkapan itu,” ujar Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Erick Frendriz, saat dihubungi awak media, Selasa (25/6/2019).

Masih kata AKBP Erick dari penangkapan itu petugas juga berhasil mengamankan pil ekstasi, satu paket ganja, dan tembakau gorila.

Nanti kita akan menggelar konferensi pers tunggu saja ya, tutupnya. (Hdr/elw)

Penyidik Kejagung Periksa Direktur CV BSG Terkait Dugaan Korupsi Di KONI

dutainfo.com-Jakarta: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindaka Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, memeriksa Direktur CV Batavia Sporting Goods, Jemi Utia Rachman, pada Senin (24/6/2019).

“Ya benar pemeriksaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi bantuan dana pemerintah kepada KONI pusat pada Kemenpora RI tahun 2017 senilai Rp 25 miliar,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Mukri, pada awak media, Senin (24/6).

Masih kata Mukri, Jemi Utia Rachman diperiksa dalam kapasitas selaku rekanan KONI Pusat yang menyiapkan perlengkapan umum dalam rangka pendampingan, pengawasan dan monitoring multi event 18 th Asian Games 2018 dan 3 rd Asian Paralympic Games 2018.
“Jemi Utia Rachman diperiksa sebagai saksi,” ungkap Mukri.

Seperti diketahui sebelumnya kasus dugaan korupsi ini pada tanggal 24 November 2017, KONI Pusat telah meminta kepada Menteri Pemuda dan Olahraga guna mendapat bantuan sebesar Rp 26.679.540.000.

Sebagai tindak lanjut pada 8 Desember 2017 Menpora memerintahkan Deputi 4 bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk menindak lanjuti proposal permintaan bantuan dari KONI Pusat tersebut. Mengingat dalam rencana kegiatan dan anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L) Kemenpora tahun 2017 belum ada peruntukan anggaran untuk merespon proposal KONI tersebut.

Selanjutnya Kemenpora via Biro Perencanaan melakukan revisi berdasarkan usulan Deputi 4 bidang Prestasi dan Olahraga.

Selanjutnya bulan Desember 2017 Pemerintah melalui Kemenpora RI memberikan bantuan dana kepada KONI Pusat tahun anggaran 2017 Rp 25 miliar dicairkan ke rekening KONI Pusat yang akan digunakan dalam rangka pembiayaan program pendampingan, pengawasan dan monitoring program peningkatan prestasi olahraga Nasional 18 th Asian Games 2018. (Tim)