Dutainfo.com-Jakarta: Kepekaan dan tanggung jawab sosial kembali ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Jembatan Besi, Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Aiptu Rois.

ia merespon cepat keluhan warga yang melaporkan adanya kesulitan dalam mengevakuasi jenazah seorang warga di Jalan Jembatan Besi XII RT 7/9, Tambora, Jakarta Barat. Kamis, 9/1/2025

Korban yang diketahui meninggal dunia akibat komplikasi penyakit diabetes ini ditemukan di lantai tiga rumah yang sangat sederhana, dengan struktur bangunan dari kayu dan papan.

Tantangan muncul karena tangga yang sempit dan kondisi rumah yang tidak memungkinkan evakuasi dilakukan secara manual oleh warga sekitar.

Mendapat laporan tersebut, Aiptu Rois segera mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan pengurus wilayah setempat, termasuk Ketua RW, Ketua RT, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).

Melihat kondisi tangga yang menekuk dan sempit, ia menyimpulkan bahwa evakuasi membutuhkan bantuan peralatan khusus untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Aiptu Rois berkoordinasi dengan pimpinan Polsek Tambora dan mendapatkan keterangan bahwa almarhum memang memiliki riwayat penyakit diabetes yang sedang dalam penanganan pengobatan jalan di Puskesmas Tambora.

Hal ini juga dikonfirmasi oleh anak-anak korban yang tinggal serumah.

Dengan mempertimbangkan kondisi lokasi, Aiptu Rois menghubungi Unit Rescue Pemadam Kebakaran Jakarta Barat untuk membantu proses evakuasi.

Berkat koordinasi yang cepat dan tepat, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi jenazah dengan aman dan lancar.

Keluarga korban dan warga setempat mengapresiasi langkah cepat dan tanggap dari Bhabinkamtibmas serta kerja sama antara aparat kepolisian, pengurus wilayah, dan tim pemadam kebakaran.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan Pak Polisi. Kalau tidak ada beliau, mungkin kami tidak tahu bagaimana cara menurunkan jenazah almarhum,” ujar salah seorang anak korban dengan haru.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Donny Agung Harvida, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan tindakan cepat Bhabinkamtibmas dalam menangani permasalahan warganya.

“Ini adalah bukti bahwa Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan solusi dan bantuan dalam situasi sulit. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus melayani masyarakat dengan hati,” ujar Kompol Donny. (Tim)

Dutainfo.com-Jakarta: Polres Metro Jakarta Barat mengerahkan sebanyak 588 personel untuk mengamankan proses penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta yang akan dilaksanakan di Hotel Pullman, Jakarta Barat, pada Kamis, 9 Januari 2025.

Pengamanan ini melibatkan personel dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, sebagai upaya untuk memastikan acara berjalan dengan aman dan kondusif.

Wakapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup.

“Pengamanan dilaksanakan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat menghambat proses penetapan gubernur dan wakil gubernur DKJ,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 9/1/2025.

Personel yang dikerahkan telah ditempatkan di titik-titik strategis di sekitar lokasi acara.

Tidak hanya fokus pada pengamanan internal, pihak kepolisian juga siap menghadapi kemungkinan adanya gangguan eksternal yang bersifat situasional.

Selain itu, Arsya menambahkan bahwa pengalihan arus lalu lintas di sekitar Hotel Pullman bersifat situasional.

“Kami telah menyiapkan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi. Semua ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan selama acara berlangsung,” jelasnya.

Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pihak panitia, pemerintah daerah, dan unsur terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan selama acara berlangsung.

Oleh karena itu, pengamanan maksimal menjadi prioritas utama bagi Polres Metro Jakarta Barat demi menjaga keamanan dan kelancaran acara. (Tim)

Dutainfo.com-Jakarta: Polsek Tambora Jakarta Barat kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan merespons cepat laporan warga tentang seorang pria yang diduga mengalami sakit dan tergeletak di pinggiran ruko Pasar Pagi bawah flyover Jalan Petongkangan RT 04/01, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat. pada Rabu, 8 Januari 2025, sekitar pukul 02.00 WIB.

Menerima laporan tersebut, Pawas Piket Polsek Tambora, Iptu Hartana, yang juga menjabat sebagai Kapolsubsektor Ketapang, segera bergegas ke lokasi.

Di sana, ia menemukan seorang pria bernama Agus Kaya (50), seorang kuli bangunan asal Kampung Bojong Indah, Parung, Bogor.

Agus terlihat lemah, terbaring di pinggir jalan tanpa daya.

“Kami langsung memberikan pertolongan pertama kepada Bapak Agus dengan memberikan makanan dan minuman agar kondisinya stabil,” ujar Iptu Hartana saat dikonfirmasi pada Rabu, 8/1/2025.

Setelah memastikan kondisi awal korban, tim Polsek Tambora segera berkoordinasi dengan Puskesmas Tambora untuk memberikan penanganan medis lebih lanjut.

Langkah cepat ini menunjukkan bagaimana kepolisian tidak hanya menjalankan tugas keamanan, tetapi juga peduli pada kemanusiaan.

Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Donny Agung Harvida, mengapresiasi tindakan cepat anggotanya.

“Kami berterima kasih atas respons cepat yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Berkat kerja sama yang baik antara Polsek Tambora dan tenaga medis, Agus kini dalam penanganan yang lebih baik.

Tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga hadir untuk memberikan rasa kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Sebanyak 9 personel anggota Polres Jakarta Barat, di beri sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat alias dipecat.

Secara resmi, upacara pemberhentian sanksi ke sembilan anggota itu dilakukan pada Selasa (7/1/2025), yang dipimpin Wakapolres Jakarta Barat Kombes Pol Teuku Arsya Khadafi.

“Ya, ke sembilan anggota itu melakukan kasus terkait penyalahgunaan narkoba, perzinahan hingga desersi tidak masuk kerja,” ujar Kombes Teuku Arsya, kepada awak media, Rabu (8/1/2025).

Adapun ke sembilan anggota Polres Jakarta Barat yg dipecat adalah:

1. Brigadir Febryanda (Banit Samapta Polsek Kebon Jeruk), dengan kasus perzinahan.

2. Bripka Novianto (Banit Patroli Polsek Palmerah), dengan Kasus Desersi selama 30 hari

3. Moh Junaedi (Ba Samapta Polres Jakbar), dengan kasus Desersi selama 30 hari berturut-turut.

4. Aipda Imrananto (Ba SPKT Polsek Kebon Jeruk), dengan kasus perzinahan.

5. Brigadir Rizky Katma Baskara (Banit Samapta Polsek Kembangan), dengan kasus Desersi berturut-turut selama 30 hari

6. Brigadir Yopi Sanjaya (Ba Sipropam Polres Jakbar), dengan kasus Desersi selama 30 hari berturut-turut)

7. Briptu Made Ari Murtika (Ba Sipropam Polres Jakbar), dengan kasus Penyalahgunaan narkoba.

8. Briptu Ahmad Ibram Ramanda (Banit Reskrim Polsek Palmerah) dengan kasus Penyalahgunaan narkoba

9. Bripda Imam Rismawan (Ba Sipropam Polres Jakbar), dengan kasus Desersi selama 30 hari berturut-turut.
(**)

Foto: Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (Ist)

dutainfo.com-Bekasi: Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kota Bekasi Imran Yusuf, menjelaskan soal pungutan liar (pungli) sering terjadi di Sekolah.

Saat penerimaan siswa baru ditingkat SD-SMP Negeri banyak masyarakat yang menemukan transaksi uang guna membayar, agar anaknya bisa duduk di bangku sekolah Negeri.

Menurut Kajari Kota Bekasi Imran Yusuf, Saber Pungli itu ada 2 macam prospektif di Kejaksaan, kesatu Saber Pungli yang domainya itu ada di internal kejaksaan.

“Kami itu ada Satgas Saber Pungli yang internal, namun itu dia centralnya ada di Kejati dan Kejagung, mengapa demikian, karena urusan Saber Pungli itu domain APIP, dimana koordinatornya dari pengawasan, itu ada di internal,” ungkapnya, kepada awak media, Selasa (7/1/2025).

Selanjutnya sambung Imran Yusuf, yang kedua kita masuk di Saber Pungli yang dibentuk pemerintah kota, ada SK nya dari Walikota itu terdiri dari stakeholder, ada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat.

“Kalau terkait dengan informasi masih ada pungli saat penerimaan peserta didik baru, sebenarnya kami tidak butuh juga Saber Pungli, namun asalkan hal itu diinformasikan ke kita (Kejaksaan), kami tinggal membutuhkan informasi di sajikan dengan data dan fakta, pasti akan kita tindak lanjuti,” kata Imran Yusuf.

Masih menurut Imran Yusuf, ketika ada perbuatan kasus 1 juta atau 2 juta akan kita respon juga, namun tolong jangan perfektifnya ujungnya ke pengadilan, mengapa kalau kasus ini dibawa ke Pengadilan dengan jumlah 1-2 juta itu biaya perkaranya lebih banyak.

“Namun pihak kami akan tetap melanjuti apabila ada informasi dari masyarakat, karena untuk memperbaiki tata kelola di Kejaksaan, jangan sampai dunia pendidikan yang harusnya mendidik ada hal-hal seperti itu,” tutupnya.
(**)