dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin, menunjuk Hendro Dewanto menjabat Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) menggantikan Bambang Rukmono yang pensiun pada Mei 2025 lalu.

“Ya, benar ada mutasi,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna kepada awak media, Selasa (30/9/2025).

Diketahui Hendro Dewanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, namun pengganti Hendro, belum ditunjuk oleh Jaksa Agung.

“Pelantikan Jambin Hendro Dewanto akan dilaksanakan pada pekan ini,” ungkap Anang.

Mutasi jabatan tertuang dalam Surat Perintah Jaksa Agung Nomor: Print-77/A/JA/09/2025 tanggal 22 September 2025.

Selanjutnya terdapat mutasi jabatan sebagai staf ahli yakni:

1. Staf Ahli Bid Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Kejaksaan Agung RI, Ponco Hartanto yang sebelumnya menjabat Sesjambin.

2. Staf Ahli Bid Hubungan antar lembaga dan kerjasama Internasional pada Kejaksaan Agung RI, Sarjono yang sebelumnya menjabat Sesjamintel.

3. Staf Ahli Bid Pertimbangan dan Pengembangan Hukum pada Kejaksaan Agung RI, Katarina Endang Sarwestri.

4. Staf Ahli Bid Akuntabilitas dan Informasi Publik pada Kejaksaan Agung RI, Iman Wijaya.
(**)

Foto: Jamintel Kejagung RI Prof Reda Manthovani (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof Reda Manthovani, mengatakan ada 459 Kepala Desa yang terjerat korupsi pada tahun 2025, namun hanya Provinsi Banten yang tidak ada kepala desa yang terjerat korupsi.

“Ya, dari 459 kepala desa yang terjerat korupsi, hanya Provinsi Banten yang zero, harapannya tahun depan tidak ada, minimal Provinsi yang kami datangi, termasuk Maluku Utara,” ujar Reda Manthovani, seperti dikutip detik.com, Selasa (30/9/2025).

Masih kata Reda, program Jaksa Garda Desa yang dilakukan Kejaksaan Agung secara bertahap, sejauh ini sambung Reda, program Jaksa Garda Desa sudah dilaksanakan di 6 provinsi dengan maksud proses pemantauan dapat dilakukan lebih tertata.

“Ya, pelaksananya kami lakukan step by step, provinsi by provinsi agar intinya inputan, monitoring jadi lebih tertata, jadi kami mulai provinsi by provinsi,” ungkapnya.

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini, berharap Jaksa Garda Desa bisa dilaksanakan di seluruh provinsi pada 2026 mendatang.

“Kami berharap di awal tahun depan sudah tercover semua,” tutup Reda.
(*)

Foto: Kapolres Jakpus Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Elemen masyarakat akan gelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat hari ini, TNI-Polri kerahkan 5.240 personel guna mengamankan jalanya aksi demo ini.

Kepala Polisi Resort Metro Jakarta Pusat (Kapolres) Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan kekuatan pengamanan wilayah Jakarta Pusat menerjunkan petugas gabungan TNI-Polri dan Pemda DKI, sebanyak 5.240 pasukan.

“Ada 5.240 personel TNI-Polri dan Pemda DKI, Jakarta, guna pengamanan wilayah Jakarta Pusat hari ini,” ujar Kombes Pol Susatyo, Selasa (30/9/2025).

Masih kata Kombes Pol Susatyo, berdasarkan surat pemberitahuan kelompok massa dari Kelompok Mahasiswa akan gelar aksi di Silang Monas dan Komisi Yudisial RI, dan untuk massa Musyawarah Rakyat Indonesia akan aksi di depan gedung DPR/MPR RI.

Masih kata Kombes Pol Susatyo, adapun rekayasa lalu lintas bersifat situasional menyesuaikan kondisi lapangan.

“Kami minta masyarakat menghindari lokasi demonstrasi guna menghindari kemacetan,” tegasnya.

Masih sambung, Susatyo, pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif tanpa melibatkan penggunaan senjata api.
(**)

dutainfo.com-Jakarta: Rencana aksi Koalisi Serikat Pekerja KSP-PB besok Tanggal 30 September 2025, didepan gedung DPR RI batal atau ditunda, ini dikarenakan pimpinan DPR RI akan menerima langsung delegasi 50 orang perwakilan dari Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.

Ini penjelasan Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

KSP-PB terdiri dari 73 elemen gerakan buruh yang berasal dari Partai Buruh, 4 konfederasi serikat buruh terbesar, 59 federasi serikat pekerja di tingkat nasional dari berbagai sektor industri, dan 9 organisasi kerakyatan.

“Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 pukul 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI dalam rangka menyerahkan draft sandingan RUU, Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal, kepada awak media, Senin (29/9/2025).

Masih kata Said Iqbal, adapun draft RUU Ketenagakerjaan vs Partai Buruh dan Buruh Indonesia yang dibuat oleh Tim KSP-PB terdiri dari 3 bagian, yakni:

1. Berisikan prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuataan RUU Ketenagakerjaan, baik secara formil dan materiil.
2. Berisikan pokok-pokok pikiran RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dibuat tim SP-PB yang berisikan guna memberikan perlindungan kepada semua kalangan buruh Indonesia di berbagai sektor lapangan kerja, yakni, buruh, manufaktur, buruh digital platform, buruh tenaga pendidikan, buruh tenaga medis, buruh awak kapal, buruh kampus, buruh BUMN, buruh tenaga honorer, buruh awak media dan jurnalis, buruh PRT, buruh migran, buruh gigs workers dan lainya.
3. Berisi draft sandingan norma hukum/pasal-pasal RUU Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia yang dibuat Tim KSP PB.

“Jadi besok Selasa 30 September 2025 KSP-PB akan memggelar konferensi pers siaran langsung di depan pintu gerbang DPR RI Jl Gatot Subroto, Jakarta, sebelum masuk ruangan Komisi V DPR RI siaran pers akan diikuti 10 orang pimpinan KSP-PB,” ungkap Said Iqbal.
(**)