dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta, menegaskan terkait kasus dugaan korupsi pada ekspor minyak goreng via pelabuhan Tanjung Priok dari tahun 2021 hingga 2022, penyidikannya masih tetap berjalan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI, Jakarta Ashari Syam, mengatakan walaupun pada 5 April 2022, tim penyidik Kejati DKI, Jakarta telah menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, namun ditegaskan kasus ini masih berjalan di penyidik Kejati DKI, Jakarta.

“Jadi masih berjalan pada tim penyidik Kejati DKI, Jakarta, yang diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bea Dan Cukai adalah terkait masalah pajak terkait bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ kepada negara selama melakukan ekspor minyak goreng tujuan Hongkong antara Juli 2021- Januari 2022 tanpa dilengkapi ekspor yang benar,” ungkapnya.

Jadi yang dilimpahkan ke penyidik Bea dan Cukai adalah proses masalah pajak terkait bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ.

“Selanjutnya untuk permasalahan di luar pajak, tim penyidik Kejati DKI, Jakarta masih terus menanggani kasus dugaan korupsi distributor ekspor minyak goreng, dan sekarang kasusnya telah naik ke tahap penyidikan,” kata Ashari.

Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tunggi DKI, Jakarta No:Print-1033/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, terus mengumpulkan bahan keterangan atau memeriksa para saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), minyak goreng.

Setelah sebelumnya penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, menetapkan beberapa tersangka diantaranya Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana.

Hari ini tim penyidik kembali memeriksa 4 saksi yakni A,SN, YH, dan JTW.

“Ya benar Kamis 21 April 2022, penyidik pada Jampidsus Kejagung RI, telah memeriksa 4 orang saksi,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, kepada awak media, Kamis (21/4).

Masih kata Ketut, untuk saksi A merupakan Staf Ekspor pada PT Karya Indah Alam Sejahtera untuk saksi SN merupakan Managing Director PT Karya Indah Alam Sejahtera.

Selanjutnya saksi YH merupakan Direktur PT Karya Indah Alam Sejahtera dan saksi JTW adalah Direktur PT Batara Elok Semesta Terpadu.

“Pemeriksaan para saksi ini guna memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan terkait perkara ini,” ungkapnya.

Pemeriksaan para saksi tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terkait kasus dugaan pembunuhan sejoli Handi Saputra (18), dan Salsabilah (14), di Nagreg Jawa Barat, Oditur Militer menuntut hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas TNI AD kepada Kolonel Inf Priyanto.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kolonel Priyanto dengan pidana penjara selama seumur hidup, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD,” ujar Oditur Militer Kolonel Sus Wirdel Boy di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Timur, Kamis (21/4/2022).

Terdakwa Kolonel Inf Priyanto, diyakini Jaksa Militer (Odmil), melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, dan Pasal 181 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP (Pasal Berlapis).

Sebelumnya diberitakan Kolonel Inf Priyanto dan dua orang anak buahnya menabrak sejoli Handi dan Salsabila di Nagreg Jawa Barat, namun bukanya ditolong untuk dibawa ke Rumah Sakit, Kolonel Priyanto justru membawa korban keluar wilayah Jawa Barat, dan membuang tubuh para korban ke sungai Serayu.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung RI, telah menunjuk 7 Jaksa untuk mengawal kasus investasi bodong Robot Trading DNA PRO.

“Ya benar dengan diterima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), atas nama tersangka PT DPA, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menunjuk 7 orang Jaksa Penuntut Umum (JPU), guna mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, Kamis (21/4/2022).

Masih kata Ketut, 7 orang JPU ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan JPU (P-16) guna mengikuti perkembangan penyidikan.

“Selanjutnya Tim JPU akan mempelajari berkas perkara tersangka PT DPA setelah diterima pada tahap 1 dan memberikan petunjuk atas aset-aset yang telah disita dari PT DPA serta pihak lainnya yang terlibat,” ungkap Ketut.

Sebelumnya diberitakan Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus Robot Trading DNA PRO sebanyak 7 tersangka sudah diamankan sedangkan 5 lainya masih buronan.
(Tim)