dutainfo.com-Jakarta: Dua Petinggi PT Sugar Grup Companies (SCG), Gunawan Yusuf dan Purwanti Lee Cauhoul, di cekal penyidik pada Pidsus Kejaksaan Agung RI, guna berpergian ke luar negeri sejak April 2025.

“Ya pencekalan itu dilakukan terkait adanya penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menyeret mantan pejabata Mahkamah Agung RI Zarof Ricar,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, kepada awak media, Sabtu (26/7/2025).

Masih kata Anang, menurut info penyidik pidsus kejagung, yang bersangkutan sudah dilakukan pencekalan dan sudah diperiksa sebagai saksi beberapa hari yang lalu.

Sebelumnya Zarof Ricar mengaku pernah menerima sejumlah uang Rp 50 miliar guna pengurusan perkara perdata terkait kasus gula Marubeni.

Saat menjadi saksi mahkota dalam kasus dugaan pemufakatan jahat dan gratifikasi, ia mengungkapkan uang tersebut diterimanya guna memenangkan Sugar Grup Company dalam kasus gula.

Kesaksian Zarof Ricar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (7/5/2025), dirinya mengungkapkan ini uang yang paling besar yang saya terima.

Sementara Pengadilan Tinggi DKI, Jakarta, memperberat vonis menjadi 18 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tak dibayar diganti kurungan 6 bulan, untuk Zarof Ricar.
(*)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung angkat bicara terkait penyelidikan soal pengoplosan beras, kasus itu masuk ranah tindak pidana korupsi.

“Ya pengusutan ada dibawah Kejaksaan Agung RI, kewenangan terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, Jumat (25/7/2025).

Masih kata Anang, pihak kejaksaan masih terus menelusuri perkara itu, dan koordinasi dengan pihak Polri serta pihak terkait.

“Indikasi sangat kuat ke ranah tindak pindana korupsi, nanti pelaksanaanya tetap koordinasi dengan tim Satgas Pangan Polri, dan juga Gugus Ketahanan Pangan TNI,” ungkapnya.

Pihak Kejaksaan telah membuka penyelidikan terkait beras oplosan dan penyimpangan harga jual beras, melalui Satgasus P3TPK Kejagung RI.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung angkat bicara terkait penyelidikan soal pengoplosan beras, kasus itu masuk ranah tindak pidana korupsi.

“Ya pengusutan ada dibawah Kejaksaan Agung RI, kewenangan terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, Jumat (25/7/2025).

Masih kata Anang, pihak kejaksaan masih terus menelusuri perkara itu, dan koordinasi dengan pihak Polri serta pihak terkait.

“Indikasi sangat kuat ke ranah tindak pindana korupsi, nanti pelaksanaanya tetap koordinasi dengan tim Satgas Pangan Polri, dan juga Gugus Ketahanan Pangan TNI,” ungkapnya.

Pihak Kejaksaan telah membuka penyelidikan terkait beras oplosan dan penyimpangan harga jual beras, melalui Satgasus P3TPK Kejagung RI.
(Tim)

Dutainfo.com-Jakarta: Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus empat orang spesialis pencurian minimarket yang beraksi di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan pada akhir Juni 2025 lalu.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, didampingi Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung, dalam konferensi pers Kamis (24/7/2025), menjelaskan bahwa para pelaku ditangkap setelah dilakukan serangkaian penyelidikan intensif.

“Saat kejadian, karyawan datang ke toko dan melihat tempat penyimpanan rokok, kosmetik, dan minuman sudah dalam keadaan kosong,” ujar Twedi.

Empat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka adalah R (alias R), GB (alias G), T (alias P), dan AK (alias A). Dari keempat tersangka, R diketahui adalah residivis kasus serupa.

Modus para pelaku cukup sistematis. Mereka mengincar minimarket yang tutup, lalu memastikan area sekitar aman dan sepi. Setelah itu, mereka memutus kabel CCTV, masuk melalui jendela lantai dua, dan menyongkel pintu menggunakan linggis serta obeng.

“Setelah masuk, mereka langsung menggasak rokok dari berbagai merek dan beberapa minuman kemasan,” jelas Twedi.

Barang-barang hasil curian dibawa ke wilayah Jakarta Utara, kemudian dijual. Keuntungan sebesar Rp12 juta dibagi rata keempat tersangka.

Penyidikan mengungkap bahwa komplotan ini baru beraksi dua kali sepanjang tahun 2025,

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan pelaku dikenakan Pasal 363 Ayat (2) KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap sindikat produsen dan penjual oli palsu yang telah beroperasi selama lima tahun terakhir di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Empat orang pelaku diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah SK (47), SR (46), WS (32), dan MF (21).

Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini diketahui memproduksi oli palsu dari oli bekas yang dicampur parafin, lalu dikemas ulang dengan kemasan dan stiker menyerupai merek ternama.

“Tersangka SK menjalankan usaha sejak 2023 dengan keuntungan Rp30 juta per bulan. Sedangkan tersangka SR sudah beraksi sejak 5 tahun lalu, meraup keuntungan total sekitar Rp3,6 miliar,” jelas Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi saat konferensi pers, Kamis (24/7/2025), didampingi Kasat Reskrim AKBP Arfan Zulkan Sipayung dan Wakasat Reskrim AKP Raden Dwi Kennardi.

Modus operandi mereka cukup rapi.

Oli bekas dikumpulkan dari berbagai daerah seperti Pulo Gebang, lalu dimasukkan ke drum, dicampur parafin, dan dikemas ulang menggunakan botol baru dan stiker hasil cetak sendiri.

“Mereka mempelajari tekniknya secara otodidak melalui media sosial. Produksi dilakukan di tempat yang tertutup,” tambah Twedi.

Dalam sebulan, para pelaku mampu memproduksi ratusan botol oli palsu yang kemudian dijual ke bengkel-bengkel di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi dengan harga lebih murah dari oli asli, yakni di bawah Rp200 ribu.

“Oli palsu ini bisa membahayakan mesin kendaraan dan merugikan konsumen,” tegas AKBP Arfan.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 120 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 113 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(Tim)