dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), periksa 4 Hakim Agung terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

“Ya hari ini tim penyidik KPK tengah memeriksa saksi Hakim Agung Prim Haryadi, Sri Murwahyuni, Ibrahim, dan Syamsul Maarif,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada awak media,” Kamis (19/1/2023).

Masih kata Ali, pemeriksaan ke 4 Hakim Agung dilakukan di Mahkamah Agung, hal ini guna efektivitas pemeriksaan.

“Guna efektifitas pemeriksaan dilakukan di Gedung Mahkamah Agung RI, karena para saksi memiliki jadwal persidangan sedangkan tim penyidik harus segera menyelesaikan berkas perkara untuk tersangka Sudrajad Dimyati dkk,” ungkap Ali.

Masih sambung Ali, 4 hakim agung ini diperiksa guna mendalami suap penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

Sebelumya KPK sudah menetapkan beberapa orang tersangka diantaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Elly Tri Pangestu Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, Pengacara Yosep Parera, dan Pengacara Eko Suparno.

Selain itu penyidik KPK juga menetapkan tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, dan Hakim Yustisial Edy Wibowo, terkait dugaan suap pembatalan status pailit salah satu Rumkit di Makassar dan dilakukan penahanan.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), periksa 4 Hakim Agung terkait kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

“Ya hari ini tim penyidik KPK tengah memeriksa saksi Hakim Agung Prim Haryadi, Sri Murwahyuni, Ibrahim, dan Syamsul Maarif,” ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada awak media,” Kamis (19/1/2023).

Masih kata Ali, pemeriksaan ke 4 Hakim Agung dilakukan di Mahkamah Agung, hal ini guna efektivitas pemeriksaan.

“Guna efektifitas pemeriksaan dilakukan di Gedung Mahkamah Agung RI, karena para saksi memiliki jadwal persidangan sedangkan tim penyidik harus segera menyelesaikan berkas perkara untuk tersangka Sudrajad Dimyati dkk,” ungkap Ali.

Masih sambung Ali, 4 hakim agung ini diperiksa guna mendalami suap penanganan perkara di Mahkamah Agung RI.

Sebelumya KPK sudah menetapkan beberapa orang tersangka diantaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati, Elly Tri Pangestu Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung RI, Pengacara Yosep Parera, dan Pengacara Eko Suparno.

Selain itu penyidik KPK juga menetapkan tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, dan Hakim Yustisial Edy Wibowo, terkait dugaan suap pembatalan status pailit salah satu Rumkit di Makassar dan dilakukan penahanan.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Personel Satuan lalu lintas Polres Metro Jakarta Barat kembali menunjukan kesigapannya dalam merespon dan membantu masyarakat yang sedang kesulitan

Kali ini personel sat lantas Jakarta Barat membantu masyarakat yang terkena serangan jantung di jalan s parman dekat Kodim 0503 JB, Rabu, 18/1/2023

Kami menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengendara mobil yang terkena serangan jantung sekitar pukul 20. 10 wib

“Menerima informasi tersebut anggota kemudian bergegas menuju lokasi untuk segera melakukan pertolongan kepada pengendara tersebut,” ujar Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Maulana Jali Karepesina saat dikonfirmasi, Rabu, 18/1/2023.

Anggota Sat Lantas Jakarta Barat dibawah pimpinan Iptu Teguh Juliyono, SH (Pasubnit 1 Turjawali) bersama 2 anggota nya Aiptu Penta Hartoyo dan Aipda Miswanta bergerak menuju lokasi

Setibanya dilokasi kemudian segera melakukan evakuasi kepada pengendara tersebut ke rumah sakit Tarakan

Dari data yang kami peroleh bahwa pengendara tersebut diketahui bernama Desma Wahyudi (37) Alamat KTP di banjarmanis rt 001/01 kec Gisting Kabupaten Tanggamus

“Untuk pengendara tersebut langsung kami bawa ke Rs Tarakan untuk mendapatkan pertolongan pertama,” terangnya. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pencabulan berinisial JI (45) yang telah melakukan aksi perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur

Kejadian tersebut terjadi di Pesing garden Kel Kedoya Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat

Penangkapan pelaku cabul oleh warga tersebut pun sempat viral dimedia sosial instagram

Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol Fatimah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan pelaku cabul tersebut

“Ya benar, pelaku sudah kami amankan berinisial JI (45) yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan dibawah umur,” ujar Kompol Fatimah saat dikonfirmasi, Rabu, 18/1/2023.

Sementara dalam kesempatan yang sama Kanit Reskrim Polsek kebon jeruk Akp Anggi Fauzi Arfandi Hasibuan menjelaskan Pelaku adalah tetangga para korban yang sering memberikan uang jajan kepada para korban

setelah itu para korban diajak bermain dan dipangku oleh pelaku.

” Dalam hal ini terdapat 2 korban wanita anak dibawah umur yang menjadi korban perbuatan cabul terhadap pelaku,” ucap Akp Anggi Fauzi Arfandi Hasibuan

Dimana kejadian tersebut terkuak pada hari selasa, 17 januari 2023 saat salah satu korban dimandikan oleh orangtua nya

“Korban mengeluh sakit pada area sensitif nya kemudian orang tua korban menanyakan kepada putri nya dan dijawab telah dilakukan perbuatan cabul oleh pelaku,” terangnya

Dari hasil keterangan bahwa Pelaku sering melakukan perbuatan tersebut kepada para korban, Namun para korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Mendengar kejadian tersebut kemudian orang tua melaporkannya kepada pihak RT dan kemudian berkordinasi dengan polsek kebon jeruk dan berhasil mengamankan pelaku

Guna mempertanggung jawabkan atas perbuatan nya pelaku dikenakan pasal 82 UURI No. 35 Th. 2014 Tentang Perubahan atas UURI Mo. 23 Th. 2002. Tentang Perlindungan Anak. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kejaksaan Agung RI buka suara terkait pengungkapan adanya praktik jual-beli penyelesaian perkara via Restoratif Justice (RJ) oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen (Purn) Adang Daradjatun, Kejaksaan Agung bakal menindak tegas jika ada penyalahgunaan RJ.

“Kami sangat senang apabila ada masyarakat, birokrat, atau anggota Dewan, siapapun mereka, memberikan apresiasi yang tinggi jika ada temuan praktik yang menyalahgunakan kewenangan, apalagi ada kaitan dengan RJ, jelas pasti kami akan tindak tegas, dan Pak Jaksa Agung sangat concern serta care tentang hal tersebut,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, kepada awak media, Rabu (18/1/2023).

Masih kata Ketut, penyelesaian perkara dengan Restoratif Justice ada syarat utama perdamaian, dan pemaafan, dari korban, selain itu, pelaku yang diberi RJ masuk kategori tak mampu secara ekonomi.

“Dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi melakukan tindak pidana,” ungkapnya.

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin akan terbuka untuk pengaduan jika ada jual-beli RJ.

Penerapan Restoratif Justice, ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 dan ketentuan hukum acara, yakni Pasal 139 dan 140 KUHAP, yakni Penuntut Umum mempunyai kewenangan dominus litis terhadap perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P21) dan telah dilaksanakan tahap II oleh penyidik.

Masih kata Ketut, penetapan kasus RJ dalam suatu kasus atau perkara yang sudah tahap II, memiliki syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 tahun 2020, diantaranya Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, (bukan residivis), ancaman hukuman tak lebih dari 5 tahun, kerugian yang diderita korban tak lebih dari Rp2.500.000 serta yang paling penting tindak pidana yang dilakukan tak berdampak luas ke masyarakat.

Selanjutnya untuk kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual tidak termasuk dalam kategori kasus yang bisa dihentikan berdasarkan Restoratif Justice. (Tim)