dutainfo.com-Jakarta: Pihak TNI AD, saat mendatangi rumah Nindy Ayunda, guna menyelidiki kepemilikan senjata api ilegal Dito Mahendra, menemukan pelat mobil dinas resmi TNI AD.

“Pihak Kodam Jaya sudah mengambil pelat nomor itu agar tak disalahgunakan lagi, masih terus diselidiki secara internal, namun pelat nomor itu dikeluarkan oleh pihak Kodam Jaya beberapa tahun lalu,” ujar Kadispenad Brigjen TNI Hamim Tohari, kepada awak media, Selasa (11/4/2023).

Masih kata Brigjen TNI Hamim, masa berlaku pelat itu sudah habis, namun jika penyelidikan perkara selesai, pihaknya akan memusnahkan pelat itu.

“Saat ini telah habis masa berlakunya, nanti akan dihapuskan, karena sudah tak berlaku,” ungkapnya.
(Tim)

dutainfo.com-Sulsel: Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, menetapkan adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yakni Harus Yasin Limpo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Makassar dengan kerugian negara Rp 20 miliar.

Penyidik Kejati Sulsel, langsung melakukan penahanan terhadap Haris Yasin Limpo yang mantan Dirut PDAM Makassar tahun 2015-2019.

“Ya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik pada Pidsus Kejati Sulsel,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel, Soetarmi kepada awak media, Selasa (11/4/2023).

Masih kata Soetarmi, kerugian negara Rp 20 miliar 318 juta.

“Haris Yasin Limpo, hari ini dipanggil jadi saksi, kemudian berdasarkan dua alat bukti yang cukup kami tetapkan sebagai tersangka, dan ditahan,” ungkapnya.

Kami tahan yang bersangkutan di Lapas Kelas I Makassar.

Pihak Kejati Sulsel awalnya mengusut dugaan korupsi di lingkungan PDAM Makassar pada 2021 lalu, hasil Audit BPK sebelumnya menyebut kerugian negara Rp 31 miliar.

Jadi sambung Soetarmi, hasil ungkap audit BPK RI, menemukan kelebihan pembayaran bonus ke pegawai pada tahun 2017 dan 2019 senilai Rp 8.318.213.130, selanjutnya BPK menemukan kelebihan pembayaran asuransi Dwi Guna serta premi dana pensiun ganda 2016, hingga 2018, dan 2019, senilai Rp 31.448.367.629.

Hasil temuan BPK ini, meminta agar semua kelebihan pembayaran dikembalikan namun tak dikembalikan.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan, Korban Lie Fadila, meminta Polres Jakarta Barat, dapat menindaklanjuti laporan dirinya, dengan nomor laporan polisi 925/IX/2022/SPKT/Restro Jakbar/Polda Metro Jaya yang dilaporkan korban pada tanggal 30 September 2022 tahun yang lalu.

Korban Lie Fadila mengaku telah melaporkan terduga berinisial LM pada Polres Jakarta Barat, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Adapun permasalahan yakni pada tahun 2016, terlapor LM diduga telah menerima finansial dari suatu perjanjian antara pihak pertama dan kedua yang tak diserahkan kepada pelapor dalam hal ini Lie Fadila, sebagai pemilik dana yang sah, selanjutnya hal ini telah pernah dilakukan somasi 1 kali, dan diadakan somasi ke 2, namun somasi tersebut ditolak oleh terlapor LM tidak mau menanggapi.

“Selanjutnya kami melaporkan LM ke Polres Jakarta Barat dengan Surat Laporan Polisi Nomor: 925/IX/2022/PMJ/Restro Jak Bar pada tanggal 30 September 2022,” ujar Lie Fadila melalui pesannya seperti dikutip Inapos.com, Senin (10/4/2023).

Menurut korban Lie Fadila dirinya mengalami kerugian senilai Rp 5 Miliar.

“Permintaan saya selaku korban agar kasus ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Barat,” kata Lie.

Masih kata Lie, dirinya juga meminta LM mengembalikan hak nya karena kewajibannya sudah di serahkan sesuai perjanjian kerjasama.

Dikutip dari media Inapos.com, terlapor LM mengatakan dari pihaknya belum ada komentar, menanggapi konfirmasi media, via pesan elektroniknya.

Kepada awak media Inapos, LM juga mengatakan sebaiknya ditanyakan ke pihak lainya saja, hal tersebut.
(Tim)