dutainfo.com-Jakarta: Aksi Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Arif Purnama Oktora, menjadi sorotan saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa buruh di depan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 7/11/2023.

Pasalnya aksi unjuk rasa buruh tersebut menjadi momen tegang ketika sejumlah peserta aksi menutup jalan, mengganggu lalu lintas, dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara lainnya.

Dalam momen yang terekam dalam sebuah video, Kompol Arif Purnama Oktora terlihat naik ke atas mobil pengeras suara yang dibawa oleh peserta demo.

Ia bahkan mencium tangan ibu-ibu peserta aksi, menunjukkan sikap kepemimpinan yang humanis.

Arif juga terlihat memberikan salam dan pelukan kepada para peserta demo satu per satu.

“Ketemu lagi nanti kita ngopi bareng. Ini Pak Arif luar biasa sudah negosiasi dengan tim organisasi kami,” kata seorang orator melalui pengeras suara.

Salah satu tuntutan dari massa buruh dalam orasinya di depan Kemnaker adalah kenaikan upah sebesar 15 persen. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan harapan bisa bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Untuk mengamankan demo tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan mengerahkan 60 personel dari Samapta dan dibantu oleh 100 personel Brimob Polda Metro Jaya.

Setelah sejumlah perundingan dan pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Kompol Arif Purnama Oktora, para peserta aksi mengerti dan berjalan lancar dengan aman dan tertib.

“Sudah membubarkan diri barusan, massa sudah bubar. Sekarang lalin sudah normal,” kata Kapolsek Setiabudi Kompol Arif Purnama Oktora.

Dirinya menjelaskan bahwa upaya persuasif dan pendekatan yang dilakukan berhasil meyakinkan para peserta aksi.

Arif juga menekankan bahwa mereka semua adalah bagian dari keluarga yang sedang berjuang untuk menyuarakan aspirasinya.

Ia mengakhiri dengan ungkapan syukur, “Alhamdulillah bisa berjalan kondusif,” ucap Arif. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), resmi membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 putusan terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya, bahwa Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” ujar Jimly Asshiddiqie di Gedung MK Jl Merdeka Barat pada Selasa (7/11/2023).

Persidangan dipimpin oleh majelis dengan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dengan anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

MKMK membacakan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat, MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia Capres-Cawapres.

Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang berusia dibawah 40 tahun bisa menjadi Capres atau Cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada. (**)

dutainfo.com-Karawang: Pihak Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil), bersama Pusat Polisi Militer TNI AD, menyita dua unit bangunan rumah dan ruko milik seorang notaris di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD (TWP TNI AD) tahun anggaran 2019-2020.

“Ya benar hari ini kami Ke Karawang dalam rangka pengembangan kasus tersebut,” ujar Kasubdit Penuntutan Perkara Koneksitas pada Jampidmil Kejagung RI, Juli Isnur, kepada awak media, Selasa (7/11/2023).

Sebelumnya pihak Kejaksaan Agung RI, dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan untuk perumahan prajurit TNI AD di Karawang dan Subang, telah menetapkan tiga tersangka yakni inisial Y, AS, dan T.

“Tersangka Y adalah purnawirawan TNI sedangkan AS merupakan pihak swasta, dan T merupakan notaris di Karawang,” ungkap Juli Isnur.

Masih kata Juli, pada Selasa ini kami melakukan penggeladahan di rumah dan ruko milik tersangka T di wilayah Grand Taruma Karawang.

“Bangunan rumah mewah dan ruko yang dijadikan kantor notaris itu disita serta menyita beberapa dokumen berkaitan dengan kasus tersebut,” kata Juli.

Keterlibatan notaris T dalam kasus ini diantaranya melakukan pengelembungan harga tanah, menerima komisi dari harga tanah dan lain-lain, sambung Juli.

Kasus ini terungkap setelah Direktur PT Indah Berkah Utama berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Keuangan TWP TNI AD Brigjen TNI (Purn) Y.

Dalam perkara ini diduga ada kerugian negara sekitar Rp 38 miliar.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Klinik Pratama Urkes (Urusan Kesehatan) yang berada di lingkungan Polres Metro Jakarta Barat menerima kunjungan dari tim surveyor LPA PKP (Lembaga Penyelenggara Akreditasi – Pelayanan Kesehatan Paripurna ) sebagai bagian dari proses akreditasi, Senin, 6/11/2023.

Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memastikan standar kualitas mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik ini.

Dalam kunjungan tim surveyor LPA PKP disambut baik oleh para pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Sarly Sollu, S.I.K., M.H. selain itu tim juga di suguhkan dengan tarian adat oleh anak sekolah dasar dan juga yel yel dari bintara remaja.

Kasi Dokkes Polres Metro Jakarta Barat, dr Meika Yusuf mengatakan, kunjungan tim surveyor LPA PKP ini dalam rangka Akreditasi sebagai standarisasi pelayanan di bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka kontrol perbaikan mutu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien.

“Upaya yg dilakukan dalam peningkatan mutu klinik pratama ini melalui penyelenggaraan akreditasi diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat terhadap perbaikan mutu pelayanan kesehatan di klinik,” ujar dr Meika Yusuf saat dikonfirmasi, Senin, 6/11/2023.

Kasudinkes Jakarta Barat, dr Erizon Safari, MKK mengatakan, “Kunjungan tim surveyor LPA PKP ini merupakan tahap penting dalam proses akreditasi.”

Selain itu, akreditasi juga diperlukan sebagai syarat untuk melanjutkan kerjasama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dalam memberikan layanan kesehatan kepada peserta BPJS.

Selama kunjungan, tim surveyor LPA PKP melakukan pemeriksaan administrasi klinik pada hari pertama.

Pada hari kedua, mereka akan melakukan telaah terhadap gedung Klinik Pratama Urkes Polres Metro Jakarta Barat. Setelah proses telaah selesai, akan dilakukan exit conference di mana hasil akreditasi akan dibahas.

Hasil tersebut akan segera disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, dan keputusan akhir akan diterbitkan setelah dua minggu kunjungan tim surveyor.

Proses akreditasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Klinik Pratama Urkes Polres Metro Jakarta Barat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

Akreditasi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Dalam kesempatan tersebut tampak hadir diantaranya Kombes Pol Rudatin SKM, M.Si, Tim Biddokkes PMJ, Kasudinkes Jakarta Barat, Tim Sudinkes Jakarta Barat, Kapuskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kapuskesmas Kelurahan Kedoya Utara, Ka BPJS Cabang Jakarta Barat dan Ka Tim Surveyor oleh drg. Tony Wibowo Harianto dan anggota drg. Rika Indrijani. (Tim)