dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, untuk segera melakukan pemberantasan terhadap mafia pupuk, karena menurut orang nomor 1 dilingkungan Kejaksaan RI ini, mafia pupuk juga meresahkan petani dan merugikan negara.

“Jadi perlu saudara ketahui mafia pupuk ini sudah lama meresahkan petani dan merugikan negara, oleh sebab itu saya tegaskan kembali para Kajati dan Kajari agar serius memberantas mafia pupuk,” ujar Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melalui Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (9/5/2022).

Masih kata ST Burhanuddin, dalam pengusutan mafia pupuk, agar para jajaran Kejaksaan, mempelajari dan meniru penangganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan.

“Pelajari penanganan kasus mafia pupuk pada Kejari Kabupaten Pekalongan dalam memahami pola dan modus operandinya,” tegas ST Burhanuddin.

Selain itu Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, juga sangat mengapresiasi Jampidsus Kejagung RI, dan Kejati DKI, yang telah menangani perkara kasus dugaan korupsi minyak goreng, dan mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina.

“Saya mengapresiasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kejari Kabupaten Pekalongan yang telah peka dan cepat dalam merespon isu hajat hidup orang banyak, saya juga berharap prestasi ini agar dapat dicontoh dan dikuti jajaran Kejaksaan lainya,” ungkapnya.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, memerintahkan para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, untuk segera melakukan pemberantasan terhadap mafia pupuk, karena menurut orang nomor 1 dilingkungan Kejaksaan RI ini, mafia pupuk juga meresahkan petani dan merugikan negara.

“Jadi perlu saudara ketahui mafia pupuk ini sudah lama meresahkan petani dan merugikan negara, oleh sebab itu saya tegaskan kembali para Kajati dan Kajari agar serius memberantas mafia pupuk,” ujar Jaksa Agung RI ST Burhanuddin melalui Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Senin (9/5/2022).

Masih kata ST Burhanuddin, dalam pengusutan mafia pupuk, agar para jajaran Kejaksaan, mempelajari dan meniru penangganan kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan.

“Pelajari penanganan kasus mafia pupuk pada Kejari Kabupaten Pekalongan dalam memahami pola dan modus operandinya,” tegas ST Burhanuddin.

Selain itu Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, juga sangat mengapresiasi Jampidsus Kejagung RI, dan Kejati DKI, yang telah menangani perkara kasus dugaan korupsi minyak goreng, dan mafia tanah terhadap aset milik PT Pertamina.

“Saya mengapresiasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta serta Kejari Kabupaten Pekalongan yang telah peka dan cepat dalam merespon isu hajat hidup orang banyak, saya juga berharap prestasi ini agar dapat dicontoh dan dikuti jajaran Kejaksaan lainya,” ungkapnya.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pegawai Kejaksaan yang tidak masuk kantor mulai Senin (9/5) mendatang siap-siap dikenakan sanksi oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

Pernyataan itu dikeluarkan melalui surat edaran yang dikeluarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Ketut Sumedana, pada Kamis (5/5/2022).

Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, menghimbau seluruh jajaran mulai dari Kejagung, Kejati, dan Kejari serta Cabang Kejaksaan Negeri, agar membuka layanan publik pada Senin, 9 Mei 2022, dan pelayanan harus berjalan sesuai jam kantor pukul 7.30 WIB hingga 16.00 WIB.

“Agar pegawai Kejaksaan RI untuk tetap tertib jam kerja,” ungkap Ketut.

Untuk pegawai Kejaksaan yang tidak masuk kantor di hari pertama dan seterusnya tanpa adanya alasan yang sah, tentu akan diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku, sambung Ketut.

“Diperintahkan kepada jajaran pengawasan Kejaksaan agar melakukan monitoring atas pembukaan pelayanan publik di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI dan melakukan pemantauan terhadap kehadiran pegawai Kejaksaan RI,” tutupnya. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, semula berada di Gedung Wisma Mandiri II Jl MH Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat, kini pindah sementara di Gedung IM2 Jl Kebagusan Raya Nomor 36, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Ya pada Kamis 28 April 2022, Kantor sementara Kejati DKI, Jakarta yang semula di Gedung Wisma Mandiri II, Jl MH Thamrin Nomor 5, Jakarta Pusat, kini berpindah untuk sementara di Gedung IM2 Jl Kebagusan Raya Nomor 36, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, kepada awak media, Sabtu (30/4/2022).

Masih kata Ashari, gedung IM2 adalah bekas kantor PT Indosat Mega Media yang menjalankan bisnis jasa dan produk berbasis internet dan multimedia, gedung ini telah disita oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, guna memenuhi pembayaran uang pengganti dalam perkara eks Dirut IM2 Indar Atmanto.

“Jadi digunakan gedung ini guna mengefisiensikan biaya operasional dan keamanan,” ungkapnya.

Selain itu lanjut Ashari, guna menjaga keamanan dan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kejati DKI, Jakarta dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, dikarenakan di gedung Wisma Mandiri II bukan saja pegawai kejaksaan namun ada juga karyawan PT Bank Mandiri.

“Untuk biaya pindah kantor diambil dari anggaran Kejati DKI, Jakarta dengan cara merevisi anggaran operasional,” kata Ashari.
(Tim)