dutainfo.com-Jakarta: Seorang pria berinisial A (40) berprofesi pedagang jagung susu dan keju (Jasuke), ditangkap Polres Jakarta Barat, diduga mencabuli dua bocah di Palmerah, Jakarta Barat.

“Ya ada dua korban dari pelecehan tersebut,” ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan, kepada awak media, Rabu (17/5/2023).

Masih kata Andri, korban dua orang anak perempuan masing-masing berusia 7 tahun.

Dua korban pelecehan yang masih dibawah umur itu sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Barat.

Pelaku A diduga melakukan pelecehan pada Sabtu 6 Mei 2023, keluarga korban membuat laporan pada Jumat 12 Mei 2023.

Polisi menangkap pelaku pada malam hari setelah keluarga korban melapor.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Undang-Undang Kejaksaan, yang diajukan advokat Yasin Djamaluddin.

Advokat Yasin Djamaluddin, minta, kewenangan jaksa menyidik kasus korupsi dihapuskan.

Kepala Seksi Penerang Hukum Kejati DKI, Jakarta Ade S, seperti dikutip detik news, mengatakan Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), diwakili Ketua Umum Amir Yanto, DR Reda Manthovani (Kajati DKI, Jakarta), /Ketua I Persaja, dan DR Narendra Jatna (Kajati Bali) yang juga Ketua Bidang Organisasi, secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara nomor 28/PUU-XXI/2023.

Permohonan guna menjadi pihak terkait ini resmi diajukan oleh kuasa hukum Persaja, Ichsan Zikry.

Menurut Ichsan, gugatan untuk menjadi pihak terkait dalam perkara itu diajukan agar Persaja dapat menyampaikan aspirasi atas point-Point, permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Selain itu kata Ichsan, dirinya menilai gugatan tersebut akan melemahkan kewenangan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Masih kata Ichsan, alasan sebaiknya permohonan pemohon harus ditolak, adalah kewenangan kejaksaan untuk menyidik praktik lazim yang diakui secara universal.

Hal itu diatur dalam Guideline on the Rote of Prosecutors, article 11, yang jelas menunjukan sebagai pengendali perkara, jaksa bisa saja diberikan kewenangan menyidik, kedua kewenangan jaksa untuk menyidik juga sudah berulangkali dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan selanjutnya di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, menguatkan kewenangan jaksa untuk menyidik diantaranya Putusan PUU 28/PUU-V/2007, Putusan Nomor 16/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 2/PUU-X/2012.

Sementara Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), berharap agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon, selain karena permohonan itu tak didasarkan pada alasan yang cukup, dihapuskan kewenangan jaksa untuk menyidik juga akan menjadi ancaman bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sambungnya.

Sebelumya Advokat Yasin Djamaluddin, menggugat UU Kejaksaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dirinya meminta, kewenangan Kejaksaan guna menyelidiki dan menyidik kasus korupsi dihapus.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Pihak Kejaksaan Agung RI, melalui tim pemeriksa, memanggil sejumlah pejabag lingkungan Pemkab Madiun dan pengusaha.

Pemeriksaan oleh tim Kejagung dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, pada Selasa 16 Mei 2023.

Tim pemeriksa dari Kejagung RI, memeriksa beberapa pejabat dan pengusaha di lingkungan Pemkab Madiun, ini diduga menjadi korban pungli oleh oknum jaksa Kejari Kabupaten Madiun.

Adapun yang diperiksa beberapa pejabat Pemkab Madiun, berinisial H,M dan T serta pengusaha tebu berinisial AJ.

Selain memeriksa pejabat, pengusaha, tim pemeriksa juga memeriksa pengiat anti korupsi di Kabupaten Madiun Heru Kuncahyono.

Dikutip dari Kompas.com, pengiat korupsi Heru Kuncahyono, mengatakan dirinya diperiksa terkait dugaan pungli yang dilakukan oknum Kejari Kabupaten Madiun.

Pasalnya sejumlah pejabat tak berani melaporkan kasus itu ke pihak Kejaksaan Agung RI.
(Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Kejaksaan Agung RI, menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022, salah satu yang digeledah yakni kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan.

“Ya benar proses tindak lanjut lanjut kasus ini masih dalam tahap penyidikan umum,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, Senin (15/5/2023).

Masih kata Ketut, salah satunya penggeledahan di Kantor Bea Cukai,” ungkap Ketut.

Namun ini masih dalam penyidikan umum sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan lebih lanjut, sambung Ketut.

“Terkait dugaan kerugian dalam kasus ini masih dalam pendalaman penyidik,” kata Ketut.

Sementara Dirdik pada Jampidsus Kejagung RI, Kuntadi, menambhakan bahwa pihaknya sudah mengamankan beberapa dokumen terkait kasus ini.

Namun Kuntadi, belum merinci secara detail kasus ini.

“Nanti detailnya seperti apa mohon ditunggu, kami belum bisa membuka terlalu banyak karena kasus ini sedang berjalan,” paparnya.
(Tim)