dutainfo.com-Jakarta: Penyidik Kejaksaan Agung RI, tengah memeriksa dugaan perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), empat pejabat PT ASABRI Diperiksa sebagai saksi pada, Senin (18/1/2021).

“Ya benar empat orang tengah diperiksa sebagai saksi yakni TY Kabid Pengelolaan Saham PT ASABRI 2012-2017, IS Kabid Pengelolaan Saham PT ASABRI pada 2017 dan Kabid Transaksi Ekuitas PT ASABRI 2017 hingga sekarang, dua saksi lainya, IK Plt Kadiv Investasi PT ASABRI 2017, dan GP Kadiv Investasi PT ASABRI 2017-2018,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin 18/1/2021.

Seperti diketahui Kejaksaan Agung RI, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas perusahaan dana pensiun TNI/Polri, PT ASABRI, penyidikan dilakukan atas pengelolaan perusahaan selama periode 2012-2019.

Surat Perintah Penyelidikan dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidanan Khusus dengan Nomor Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 dengan memberikan perintah kepada Jaksa Penyidik guna melakukan penyidikan dugaan perkara korupsi di manajemen ASABRI.

Surat perintah penyidikan ini menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi periode 2012-2019, perusahaan ini telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak guna mengatur dan mengendalikan dana investasi pembelian saham senilai Rp 10 triliun via pihak terafiliasi.

Selanjutnya selain saham, hal serupa terjadi pada investasi dalam bentuk reksa dana senilai Rp 13 triliun melalui sejumlah manajer investasi (MI) hal tersebut dinilai tidak dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Akibatnya perbuatan ini telah diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi,” tutup Leonard. (Tim)

dutainfo.com-Jakarta: Polresta Bandara Soekarno-Hatta meringkus 15 tersangka yang diduga tergabung dalam sindikat Pemalsuan surat kesehatan negatif Covid-19 yang saat ini menjadi syarat berpergian menggunakan pesawat, salah satu tersangka tercatat sebagai pegawai maskapai Lion Air.

Beberapa orang tersangka ditangkap diwilayah terminal 2 keberangkatan domestik Bandara Soetta, Tangerang, Kamis (7/1/2021) lalu, kemudian dilakukan pengembangan hingga terungkap sindikat pembuatan surat palsu tersebut.

“Dokumen kesehatan berupa hasil negatif Swab PCR dari berbagai instalasi kesehatan yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan penggunaan moda transportasi udar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, pada awak media, Senin (18/1/2021).

Berdasarkan data yang dihimpun tersangka yang diungkap polisi beberapa, diantaranya petugas atau pekerja yang memiliki wewenang menerbitkan surat hasil Swab negatif Covid-19.

Seperti tersangka berinisial DS Alias O merupakan mantan relawan validasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soetta, dia menjadi oknum yang membuat surat keterangan negatif Covid-19.

Selanjutnya tersangka berinisial AA dan YS bekerja sebagai relawan validasi KKP Bandara Soetta, dalam ungkap kasus itu penyidik juga menangkap beberapa pegawai fasilitas Rapid Test Kimia Farma di Terminal 2 berinisial U dan Karyawan fasilitas kesehatan Farma Lab di terminal 3 berinisial SB.

“Tersangka U berperan sebagai orang yang memiliki soft copy surat keterangan hasil negatif Swab PCR dalam bentuk PDF yang dikirimkan digunakan dan dicetak oleh tersangka atas nama DS,” ungkapnya.

Selain itu polisi juga mengamankan tersangka yang bekerja sebagai sekurity area parkir terminal 3 berinisial U, dia bertugas mengantarkan surat negatif Swab tersebut dengan keuntungan Rp 50 ribu per surat.

“Dilakukan sudah 10 kali antara tanggal 29 Desember 2020 hingga Januari 2021,” tuturnya.

Lalu penjualan surat palsu tersebut juga dilakukan oleh karyawan protokol sipil instansi Pertahanan berinisial IS dan pemilik restoran konro diwilayah Kelapa Gading yang turut menggunakan surat palsu tersebut sebanyak 13 kali untuk keperluan pribadi.

Dalam perkara ini para tersangka dijerat Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina dan atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penyakit menular atau Pasal 263 dan atau Pasal 268 KUHP Pidana dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. (Elw/Chand)

dutainfo.com-Jakarta: Petugas gabungan Polsek Tambora, Koramil 02/TB, dan Satpol PP Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, melaksanakan penindakan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dalam tahap sosialisasi PSBB ketat.

Kapolsek Tambora Kompol M Faruk Rozi, mengatakan, kegiatan ini rutin dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan menurunkan penularan penyebaran Covid-19.

“Hari ini kami lakukan operasi yustisi di dua tempat berbeda yakni RPTRA Krendang dan Jembatan Besi Tambora,” ujar Kompol Faruk, Senin (18/1/2021).

Masih lanjut Faruk, adapun hasilnya sebanyak 44 orang terjaring lantaran melanggar protokol kesehatan, 41 pelanggar dikemanakan sanksi sosial, 3 pelanggar memilih sanksi administrasi dengan total Rp 300 ribu.

“Ada satu pelanggar kita kenakan sanksi sita KTP,” ungkapnya.

Operasi yustisi ini melibatkan personel gabungan dari Polsek Tambora, Koramil 02/TB, dan Satpol PP Tambora, selain itu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat bekerjasama dan ikut serta mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.

“Tentunya dengan tetap mematuhi kebijakan pemerintah dengan mengikuti tatanan adaptasi kebiasaan baru dengan 3M, Memakai Masker, Mencuci tangan, dan Menjaga Jarak aman,” tutupnya. (Hdr/Iyl)

Foto: Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI dan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara saat mengamankan buronan kasus korupsi Videotron, Djohan di Medan (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Nampaknya tidak main-main dengan buronan, tim intelijen Kejaksaan Agung, kembali menangkap seorang buronan kasus korupsi Videotron di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan bernama Djohan, buronan ini diamankan di rumahnya Kecamatan Medan Johor, Medan pada Jumat (15/1/2021).

“Tim Tabur Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menangkap buronan atau DPO dengan status tersangka atas nama Djohan di Kawasan Medan Timur,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Sabtu (16/1).

Terpidana Djohan adalah Direktur CV Putra Mega Mas, dirinya menjadi tersangka dugaan korupsi pada pengadaan sarana informasi massal tentang harga kebutuhan pokok secara elektronik (Videotron), pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2013 dengan anggaran Rp 3.168.120.000.

Penetapan tersangka Djohan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: Print-02/N.2.10/Fd.1/03/2017 tanggal 20 Maret 2017.

Djohan diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo pasal 18 subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU Tipikor.

“Pada saat akan diamankan Djohan berusaha membohongi petugas dengan menunjukan identitas yang berbeda antara KTP dan SIM, diduga tersangka berusaha untuk mengganti identitas agar tidak dikenali,” ungkap Leonard.

Selanjutnya Tim Tabur Kejaksaan Agung melakukan koordinasi dengan Tim Kejari Medan dan tersangka Djohan langsung diserahkan pada Kejari Medan, tutupnya. (Tim)