Lagi Kejaksaan Agung Hentikan 5 Kasus, Restorative Justice

Foto: Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana (ist)

dutainfo.com-Jakarta: Berdasarkan Restorative Justice, Kejaksaan Agung RI, hentikan tuntutan terhadap lima kasus kecelakaan lalu lintas dan kasus penganiayaan, penghentian kasus ini ada perdamaian antara korban dengan tersangka.

“Ya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr Fadil Zumhana telah melakukan ekspose dan menyetujui 5 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, Kamis (17/3).

Kelima berkas perkara yang dihentikan penuntutannya adalah.

1 Tersangka Edi Haryanto dari Kejari Prabumulih yang disangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4), UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

2 Tersangka Septi Ariadi dan Tersangka Herman dari Kejari Lamandau yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

3 tersangka Susanto dari Kejari Kota Mojokerto yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan.

4 Tersangka Nana Ambang Sari, dari Kejari Lebong yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

5 Tersangka Fransiskus Paskalis Rahanau dari Kejari Kaimana yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1), KUHP tentang Penganiayaan.

Pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diantaranya, baru pertama kali melakukan tindak pidana/belum pernah dihukum dan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Selain itu sambung Ketut, tersangka dan korban setuju tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena akan membawa manfaat yang lebih besar.

Selanjutnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung RI, memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Penghentian Penuntutan (SKP2), Berdasarkan Keadilan Restoratif, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jampidum No: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.