dutainfo.com-Sumut: Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir, Satria Irawan, mengungkapkan Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Masyarakat Desa (PMD), Samosir, FAK, diduga mengubah sepihak cara penyaluran bantuan korban bencana Rp 1,5 miliar, bantuan seharusnya berupa uang tunai Rp 5 juta, namun diubah menjadi barang senilai Rp 3 juta.

“Kementerian Sosial awalnya memberikan bantuan sebesar Rp 5 juta per keluarga terdampak bencana ada total bantuan itu berjumlah Rp 1.515.000.000 untuk 303 keluarga korban banjir bandang di Samosir pada tahun 2024,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Samosir Satria Irawan, Senin (29/12/2025).

Masih kata Satria, pada tahun 2024, 303 kepala keluarga yang terdampak banjir di 3 desa di Kecamatan Harian, Samosir menerima bantuan uang Rp 5 juta per KK dari Kementrian Sosial RI.

Namun FAK, menyurati pimpinan cabang salah satu bank penyalur bantuan di Pengururan, dirinya meminta pihak bank menarik uang bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat untuk dipindahkan ke rekening BUMDes-MA Marsada Tahi.

“Masyarakat tidak tahu uang sudah masuk atau belum ke rekening masyarakat dari Kementerian Sosial karena tersangka langsung menyurati bank supaya uangnya di transfer ke rekening BUMDes,” ungkapnya.

BUMDes-MA Marsada Tahi diduga merupakan pihak yang dipilih FAK, untuk menyalurkan barang kepada korban banjir, perubahan cara penyaluran bantuan yang seharusnya uang tunai menjadi bentuk barang diduga dilakukan tanpa seijin Kemensos.

“FAK, diduga meminta BUMDes-MA Marsada Tahi menaikan harga barang 15% dari harga penjualan barang sebenarnya hasilnya mark up 15% itu diduga diminta FAK untuk kepentingan pribadinya,” ucap Satria.

Jadi barang yang dibelikan atau disalurkan ke masyarakat harganya Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta setiap KK nya.

FAK, diduga menyebabkan kerugian Rp 516 juta.
(Tim)